Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan
penyelenggaraan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) perlu adanya pengaturan tentang
pelaksana penyusun RPJMD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjar;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Tentang Pelaksana Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2020, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Standar Honorarium;
4. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2015.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria
ABSTRAK:
bahwa angka kejadian Malaria di Kabupaten Banjar sudah berada di bawah 1 per 1000 penduduk dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang menjadi syarat untuk memasuki tahap eliminasi; bahwa untuk mencapai tahap eliminasi perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan serta memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum kepada pihak yang melaksanakan program dan kegiatan eliminasi Malaria di Kabupaten
Banjar, diperlukan pedoman penyelenggaraan program eliminasi Malaria; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/Per/III/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/1/ 2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Kebijakan Dan Strategi;
3. Kelembagaan;
4. Penemuan, Surveilans Migrasi Dan Tata Laksana Penderita Malaria;
5. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
6. Pencegahan Dan Penanggulangan Resiko;
7. Penanggulangan Penyakit Malaria Berbasis Masyarakat;
8. Pembentukan Tim Koordinasi Eliminasi Malaria;
9. Peran Serta Unit Pelayanan Kesehatan Dan Masyarakat Akademis Dalam
Eliminasi Malaria;
10. Pendanaan;
11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Surplus Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan dan memberikan manfaat bagi pengelolaan kas Badan Layanan Umum Daerah, terdapat pelampauan pendapatan dari target yang ditetapkan, sehingga perlu adanya Regulasi Daerah yang mengatur . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2014 .
Peraturan Bupati Tentang Penggunaan Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Banjar , Meliputi : Ketentuan Umum ; Pola Pengelolaan Keuangan BLUD ; Surplus ; Prosedur Penggunaan Surplus ; Pemantauan dan Evaluasi ; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan Bupati Banjar Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Bupati Banjar Nomor 12Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati Banjar Nomor 8Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa perubahan Postur Anggaran yang telah ditetapkan cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 yang merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah Tahun Anggaran 2020.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 ditentukan besaran pagu cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK)Fisik dan pengalokasian pada bidang tertentu berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar. Mengingat besarnya pagu anggaran yang dialokasikan dan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan serta untuk memenuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pergeseran anggaran.
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 84/KEP/B1/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease2019 (COVID-19), perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pergeseran anggaran.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 24A ditentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dalam tahapan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan DaerahKabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banjar Nomor 12Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemulihan perekonomian pasca Covid-19 dan untuk mengoptimalkan upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat, diperlukan suatu kebijakan dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya melalui pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak:
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat tentang L PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIKS PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKANTORAN DI KABUPATEN BANJAR.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 .
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011; UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2016 .
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaranan 2017, Meliputi :
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagian dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran; Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 38 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2017/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pemberian Uang Lelah Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan produktivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Pemberian motivasi personil sangat perlu dilakukan dalam pelaksanaan tugas yang langsung berkaitan dengan masyarakat dalam penegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati banjar .
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 13 Tahun 2016 .
Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Uang Lelah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, Meliputi :Ketentuan Umum; Pemberian Uang Lelah; Pelaksanaan Kegiatan; Mekanisme Pemberian Uang lelah; Wilayah Kerja; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka memberikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 7 Tahun 2008; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 56 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 40 Tahun 2020; Perda Kab. Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Perda Kab. Banjar Nomor 4 Tahun 2013; Perda Kab. Banjar Nomor 5 Tahun 2016; Perda Kab. Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 19 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021, yang memuat: Ketentuan Umum; Sistematika Penyusunan yang terdiri atas a. BAB I : Pendahuluan,
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah,
c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah,
d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah,
e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah,
f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
g. BAB VII : Penutup; Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2021; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 38 Tahun 2016
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Banjar No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar. Maka untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang standar biaya pemerintah Kabupaten Banjar. Maksud dan tujuan pengaturan tentang standar biaya adalah sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Standar Biaya berfungsi sebagai : pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja; batas tertinggi atau estimasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Standar Biaya Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan penggunaannya dijelaskan dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam hal satuan biaya dan standar biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat mengajukan usulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Pemberian biaya honorarium dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan out put yang dihasilkan. Penganggaran biaya honorarium dilakukan secara selektif dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2016.
Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2015; Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 71 Tahun 2014
27 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
