Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
ABSTRAK:
a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, maka ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, perlu disesuaikan dan diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015.
Peraturan ini mengubah Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020.
Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 48 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2016/No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda Kab Blora No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kab Blora,perlu menetapkan Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Kab Blora;
Uu no 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; Uu No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Blora No 11 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2016.
Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2011 dicabut.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 41 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2018/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora"
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora” (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6), maka untuk kelancaran tugas pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian dan untuk menjamin hak dan kewajiban pegawai serta untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai, dipandang perlu mengatur pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora”; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora”;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Hak, Kewajiban dan Larangan Pegawai
Bab III Formasi Pegawai
Bab IV Pengadaan Pegawai
Bab V Kepangkatan
Bab VI Penghasilan Pegawai
Bab VII Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Dalam dan Dari Jabatan Struktural
Bab VIII Cuti Pegawai
Bab IX Disiplin Pegawai
Bab X Pemberhentian Pegawai
Bab XI Pensiun Pegawai
Bab XII Bantuan dan Penghargaan Pegawai
Bab XIII Tunjangan Ganti Rugi
Bab XIV Ketentuan Lain-lain
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2008.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa merokok merupakan kebiasaan yang
membahayakan bagi kesehatan individu, kelompok,
masyarakat dan lingkungan baik secara langsung
maupun tidak langsung sehingga diperlukan upaya
pengendalian rokok dan dampak produk tembakau
lainnya terhadap kesehatan; bahwa untuk melindungi masyarakat dari paparan
asap rolok dan untuk mewujudkan serta
meningkatkan budaya perilaku hidup sehat di
wilayah Kabupaten Blora; bahwa untuk memberikan arah landasan dan
kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat
dalam kesehatan serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka diperlukan
peraturan yang mengatur mengenai kawasan tanpa
rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan
Tanpa Rokok;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penetapan KTR
Bab III Tanda/Petunjuk/Peringatan Dilarang Merokok dan Tata Cara Memasangnya
Bab IV Hak, Kewajiban, Larangan dan Tanggung Jawab
Bab V Sanksi Administratif
Bab VI Peran Serta Masyarakat
Bab VII Pembinaan dan Pengawasan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
12 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan, seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara optimal, efektif dan efisien, perlu dilakukan penataan kembali pembentukan dan susunan perangkat daerah;
c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora yaitu tentang pembentukan Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan
Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun
2010
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip bantuan sosial, bentuk bantuan sosial, jenis bantuan sosial, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Fasilitasi Asuransi Pertanian
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun
2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Fasilitasi Asuransi Pertanian;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fasilitasi Asuransi Pertanian, Kemudahan Pendaftaran Peserta Asuransi Pertanian, Kemudahan Akses terhadap Perusahaan Asuransi Pertanian, Sosialisasi Program Asuransi Pertanian, Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Pertanian, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2000
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2000
ABSTRAK:
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nonmor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2000. Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2000.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 50 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Blora No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
Mengubah sebagian :
Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa agar dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dapat berhasil guna, berdaya guna dan efektif, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan pemberian tambahan penghasilan dimaksud;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa pengaturan tambahan penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dipandang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun
2010 dan Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 9
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yaitu tentang TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja, Penilaian disiplin kerja, Pembayaran TPP ASN, Pengajuan pembayaran TPP ASN dan ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
20 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2023
PERDA Kab. Blora No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
PERDA Kab. Blora No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
PERDA Kab. Blora No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERDA Kab. Blora No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
PERDA Kab. Blora No. 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
PERDA Kab. Blora No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3
Tahun 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9
Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8
Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7
Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6
Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4
Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1
Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10
Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12
Tahun 2010
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11
Tahun 2010
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8
Tahun 2010
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7
Tahun 2010
Mencabut sebagian :
PERDA Kab. Blora No. 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora
Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Blora Nomor 24
Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
merupakan sumber pendapatan asli daerah yang
penting guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah dalam rangka memberikan
pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan
kemandirian daerah; bahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi
daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna
mendukung terciptanya iklim investasi dan
kemudahan berusaha serta peningkatan
kesejahteraan Masyarakat; bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam
satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar
pemungutan pajak dan retribusi di Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pajak, Retribusi, Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Sistem Informasi Pajak dan Retribusi, Pemeriksaan Pajak dan Retribusi, Peninjauan Tarif, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Sanksi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11
Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2010, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2013, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Blora Nomor 24 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2019 dicabut.
291 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
