Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Sertifikat Elektronik Pada Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi, perlu disusun pedoman penggunaan sertifikat elektronik;
b. bahwa dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara handal dan aman serta bertanggung jawab;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Pedoman Penggunaan Sertifikat Elektronik pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019; Pepres No. 76 Tahun 2013; Pepres No. 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018; Perda Kabupaten Mamuju No. 6 Tahun 2016; Perbup Mamuju No. 71 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 73 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, yang belum diatur didalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju serta beberapa substansi yang harus
disesuaikan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang lebih tinggi sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju di cabut dan diganti dengan Peraturan Bupati yang baru.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju No. 6 Tahun 2016; Perbup Mamuju No. 37 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 115 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu mempercepat penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni akibat
korban bencana serta fasilitasi relokasi rumah korban bencana di Kabupaten Mamuju;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana;
UU No. 29 Tahun 1959 (LN 1959 (74), TLN (1822):UU No. 26 Tahun 2004 (LN 2004 (105), TLN (4422);UU No. 17 Tahun 2003 (LN 2003 (47), TLN (4286);UU No. 24 Tahun 2007 (LN 2007 (66), TLN (4723);UU No. 1 Tahun 2011 (LN 2011 (7), TLN (5188);UU No. 12 Tahun 2011 (LN 2011 (82), TLN (5334) sebagaimana telah diubah UU No. 15 Tahun 2019 (LN 2019 (183), TLN (6398);UU No. 23 Tahun 2014 (LN 2014 (244), TLN (5587); sebagaimana telah diubah UU No. 9 Tahun 2015 (LN 2015 (58), TLN (5679);PP No. 21 Tahun 2008 (LN 2008 (42), TLN (4828);PP No. 2 Tahun 2018 (LN 2018 (2), TLN (6178);PP No. 12 Tahun 2019 (LN 2019 (93), TLN (6349);Permendagri No. 80 Tahun 2015 (BN 2015 (2036) sebagaimana telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018 ( BN 2018 (157);.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M 2018 (BN 2018 (1891);Permendagri No. 100 tahun 2018 (BN 2018 (1540);Perda Mamuju No. 2 Tahun 2016 (LD 2016 (67);Perda Mamuju No. 6 Tahun 2016 (D 2016 (549);
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tentang penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana. Ruang Lingkupnya:
a. penetapan lokasi dan status darurat bencana oleh Bupati;
b. kategori rumah korban bencana alam;
c. besaran pemberian bantuan;
d. penanganan kategori kerusakan rumah;
e. tahapan pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah; dan
f. pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2019.
10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 NOMOR 95
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan
ABSTRAK:
bahwa tarif dan struktur jenis hiburan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan dipandang tidak sesuai dengan kondisi sosial dan perekonomian daerah oleh masyarakat penyelenggara hiburan sehingga tarif dan struktur jenis hiburan tersebut perlu ditinjau untuk dikondisikan, bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118.34-6459 tahun 2016 tentang Pembatalan pasal 2 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, maka obyek pajak hiburan tersebut perlu dihapus.
Dasar hukum; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah ini berisi tentang, peruahan besaran Nominal pajak hiburan sesuai dengan golongan yang telah ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 4 dengan ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan pengalokasian, pembagian, dan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2019;
b. bahwa berdasarnya pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 46 Tahun 2016; Permendagri No. 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
225/PMK.07/2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 193/PMK.07/2018; Perda Kabupaten Mamuju No. 6 Tahun 2018; Perbup Mamuju No. 8 Tahun 2012; Perbup Mamuju No. 47 Tahun 2018;
Dalam Perbup ini diatur tentang Alokasi Dana Desa, Pembagian dan Mekanisme Penyaluran serta Penggunaan Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 56 Tahun 2019
PERANGKAT DAERAH-DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-Tata kerja
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD 2019/No. 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, yang belum diatur didalam peraturan
Bupati Mamuju Nomor 34 tentang kedudukan, susunan Organisasi,tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana daerah Kabupaten Mamuju serta beberapa substansi yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 tahun 2016 Tentang kedudukan,tugas,Fungsi,susunan Organisasidan tata kerja perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Daerah Kabupaten Mamuju dicabut dan diganti dengan peraturan Bupati yang baru.
UU No. 29 Tahun 1959 (LN 1UU No. 28 Tahun 1999 (LN 1999 No. 75, TLN No. 3851);UU No. 33 Tahun 2004 (LN 2004 No. 126, TLN No. 4438);UU No. 12 Tahun 2011 (LN 2011 No. 82, TLN No. 5234);UU No. 5 Tahun 2014 (LN 2014 No. 6, TLN No. 5494);UU No. 23 Tahun 2014 (LN 2014 No. 244, TLN 5587) sebagaiman telah diubah UU No. 9 Tahun 2015 (LN 2015 No. 58, TLN No. 5679);UU No. 30 Tahun 2014 (LN 2014 No. 292, TLN No. 5601);PP No. 18 Tahun 2016 (LN 2016 No. 114, TLN No. 5887);Permendagri No. 120 Tahun 2018 (BN 2018 No. 175);Perda Mamuju No. 6 Tahun 2016 (LD 2016 No. 71, TLD No. 49);Perbub Mamuju No. 34 Tahun 2016 (BN 2016 No. 549);
Dalam peraturan Bupati diatur tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju
(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keliuarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;
(3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas, Menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera serta dukungan manejemen dinas.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk ,keluarga berencana, keluarga sejahtera serta dukungan manajemen dinas.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk,keluarga berencana, keluarga sejahtera serta dukungan manajemen dinas.
d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera serta dukungan manajemen dinas.
e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 123 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamujumasih terdapat permasalahan kebijakan yang belum jelas khususnya Klasifikasi Aset Tetap, sehingga perlu penyempurnaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Perubahan Kedua Atas
Lampiran Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamuju No. 1 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamuju No. 3 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamuju No. 6 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 17 Tahun 2019
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan
Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Mamuju tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Mamuju Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 1986; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah di ubah dengan PP No. 23 Tahun 2011; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 54 Tahun 2010; Perpres No. 151 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 123 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2007; Perda Kabupaten Mamuju No. 6 Tahun 2016; Perbup Mamuju No. 14 Tahun 2014;
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Pokok-pokok yang diubah terkait ruang lingkup peraturan, subjek penerima hibah, dan kriteria serta persyaratan pemberian hibah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, yang belum diatur didalamPeraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasidan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju serta beberapa substansi yang harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasidan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dicabut dan
diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju No. 6 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 121 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Susun Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan
Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, pengelolaan Rumah Susun dilakukan oleh pengelola yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga atau
Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan perumahan melalui rumah susun perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Rumah Susun Kabupaten Mamuju;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Rumah Susun Kabupaten Mamuju;
UU No. 29 Tahun 1959 (LN 1959 (74), TLN (1822);UU No. 1 Tahun 2004 (LN 2004 (5), TLN (4355);UU No. 26 Tahun 2004 (LN 2004 (105), TLN (4422);UU No. 1 Tahun 2011 (LN 2011 (7), TLN (5188);UU No. 12 Tahun 2011 (LN 2011(82), TLN (5338) sebagaimana telah diubah UU No. 15 Tahun 2019 (LN 2019 (183), TLN (6398);UU No. 20 Tahun 2011 (LN 2011 (18), TLN (5252);UU No. 23 Tahun 2014 (LN 2014 (244), TLN (5587) sebagaimana telah diubah UU No. 9 Tahun 2015 (LN 2015 (58), TLN (5679);PP No. 27 Tahun 2014 (LN 2014 (92), TLN (5533);Permendagri No. 80 Tahun 2015 BN (2036) sebagaimana telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018 (BN 2018 (175);Permendagri No. 13 Tahun 2006 (BN 2016 (464) sebagaimana telah diuabah Permendagri No. 21 Tahun 2011 (BN 2011 (310);Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2018 (BN 2018 (22);Perda Mamuju No. 6 Tahun 2016 (LD 2016 (71), TLN (49);
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelolaan rumah susun Kabupaten Mamuju
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
