Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, perlu pedoman pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dapat dibentuk sesuai perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembentukan Lingkungan yang merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a.pembentukan Lingkungan;
b.Kepala Lingkungan;
c. persyaratan calon Kepala Lingkungan;
d.makanisme pengangkatan calon Kepala Lingkungan;
e.kedudukan, tugas, dan fungsi Kepala Lingkungan;
f. pemberhentian Kepala Lingkungan;
g.masa bakti Kepala Lingkungan;
h.pendanaan; dan
i. insentif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Keluarahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No. 29 Tahun 1959 (LN 1959 (74), TLN (1822);UU No. 26 Tahun 2004 (LN 2004 (105), TLN (4422);UU No. 12 Tahun 2011 (LN 2011 (82), TLN (5234) sebagaimana telah diubah UU No. 13 Tahun 2022 (LN 2022 (143), TLN (6801);UU No. 23 Tahun 2014 (LN 2014 (244), TLN (5234) sebagaimana telah diubah UU No. 11 Tahun 2020 (LN 2020 (245), TLN (6573);PP No. 17 Tahun 2018 (LN 2018 (73), TLN (6206) sebagaimana telah diubah PP No. 12 Tahun 2022 (LN 2022 (54), TLN (6770);Permendagri No. 80 Tahun 2015 (BN 2015 (157);Permendagri No. 18 Tahun 2018 (BN 2018 (569);
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan 2022 sudah tidak sesuai dengan harga
yang berlaku dan adanya perubahan Nomenklatur barang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga perlu dicabut
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2020; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No. 64 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018;Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.77 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Harga Satuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2022.
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25 tahun 2021
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 26 Tahun 2022
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 27)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatan pelayanan pada Perusaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju, perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, penetapan tarif air minum cukup melalui Keputusan Bupati atau Keputusan Direksi Perusaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju;
c bahwa sebelum menetapkan Keputusan Bupati atau Keputusan Direksi Perusaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju tentang penetapan tarif air minum yang baru, harus didahului dengan pencabutan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.771Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 27)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2010
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004;UU No. 15 Tahun 2004;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 12 Tahun 2019;Perpres No. 33 Tahun 2020;Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Komponen standar harga satuan meliputi:
a. SSH;
b. SBU;
c. HSPK;dan
d. ASB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan Tenaga Perawat Dan Bidan Untuk Penugasan Khusus Di Puskesmas Pembantu Daerah Tertinggal, Perbatasan Dan Kepulauan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemenuhan tenaga perawat dan bidan yang bertugas di Puskesmas Pembantu (Pustu) untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dalam
mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan penugasan khusus tenaga perawat dan bidan pada
fasilitas pelayanan kesehatan Pustu di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Perawat dan Bidan Untuk Penugasan Khusus Di Puskesmas Pembantu Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Perda Kabupaten Mamuju No. 6 Tahun 2016; Perbup Mamuju No. 81 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengangkatan Tenaga Perawat dan Bidan Untuk Penugasan Khusus Di Puskesmas Pembantu Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan. Hal pokok yang diatur terkait Hak dan Kewajiban tenaga kesehatan serta rekrutmen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sehingga rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerahdisampaikan kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No. 29 Tahun 1959 (LN 1959 (74), TLN (1822);UU No. 25 Tahun 2004 (LN 2004 (104), TLN (4421); UU No. 26 Tahun 2004 (LN 2004 (105), TLN (4422); UU No. 12 Tahun 2011 (LN 2011 (82), TLN (5234) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2011 (LN 2022 (143), TLN (6801);UU no. 23 Tahun 2014 (LN 2014 (244), TLN (5587);Permendagri No. 80 Tahun 2015 (BN 2015 (2036) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018 (BN 2018 (157);Permendagri No. 86 Tahun 2017 (BN 2010 No. 1312);
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang dijadikan:
a. dasar penetapan perubahan renja Perangkat Daerah; dan
b. Pedoman penyusunan kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 17 Tahun 2021
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 22 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Mamuju No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
PERBUP Kab. Mamuju No. 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 20 Tahun 1959;UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 5 Tahun 2014;UU No. 23 Tahun 2014;UU No. 30 Tahun 2014;PP No. 18 Tahun 2016;PP No. 11 Tahun 2017;PP No. 12 Tahun 2019;PP No. 30 Tahun 2019;PP No. 94 Tahun 2021;Permenpan RB No. 34 Tahun 2011;Permendagri No. 35 Tahun 2012;Permenpan RB No. 39 Tahun 2013;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permenpan RB No. 1 Tahun 2020;Permendagri No. 77 Tahun 2020;Perda No. 6 Tahun 2016;
TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria:
a. beban kerja;
b. prestasi kerja;
c. tempat bertugas;
d. kondisi kerja;
e. kelangkaan profesi; dan/atau
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Bupati Mamuju 10 Tahun 2015
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa Kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun2023;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 25 Tahun 2004;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 12 Tahun 2011;UU no. 23 Tahun 2014;PP No. 8 Tahun 2008;PP No. 12 Tahun 2017;Perpres No. 18 Tahun 2020;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permendagri No. 86 Tahun 2017;Permendagri No. 77 Tahun 2020;Perda No. 1 Tahun 2018;Perda No. 10 Tahun 2019;Perda No. 2 Tahun 2021;
RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:
a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; dan
b. Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (8), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Sarang Burung Walet, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 tahun 1959;UU No. 5 Tahun 1990;UU No. 41 Tahun 1999;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 23 Tahun 2014;UU No. 1 Tahun 2022;PP No. 13 Tahun 1994;PP No. 8 Tahun 1999;PP No. 38 Tahun 2007;PP No. 69 Tahun 2010;PP No. 55 Tahun 2016;PP No.12 Tahun 2019;PP No. 5 Tahun 2021;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Perda No. 8 tahun 2019;Perda No. 10 Tahun 2019;Perda No. 7 Tahun 2021;
Pengambilan dan/atau Pengusahaan sarang burung walet memperoleh nomor
induk berusaha dan sertifikat standar sebagaimana diatur dalam ketentuan
perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
19 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
