Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 26 Tahun 2022

Pencabutan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 27)

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Mamuju
Nomor
26
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Mamuju
Tanggal Penetapan
05 September 2022
Tanggal Pengundangan
05 September 2022
Tanggal Berlaku
05 September 2022
Sumber
BD 2022 (26): 4 hlm
Subjek
BUMD / BADAN USAHA MILIK DAERAH - AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Mamuju
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 44 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Mencabut :

  1. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 27)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan