Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 585 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 47 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download file:

pergub 47 th 2019.pdf

pEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NTB

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, JDIH PROVINSI NTB

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ABSTRAK:

a. bahwa agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan pelayanan bermutu kepada masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat lebih menjangkau seluruh lapisan masyarakat perlu disusun Tata Kelola Korporasi (Corporate By laws) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit guna mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit, staf medis fungsional dan staf fungsional lainnya; b. bahwa Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 47 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. bahwa agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan pelayanan bermutu kepada masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat lebih menjangkau seluruh lapisan masyarakat perlu disusun Tata Kelola Korporasi (Corporate By laws) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit guna mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit, staf medis fungsional dan staf fungsional lainnya; b. bahwa Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 47 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. bahwa agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan pelayanan bermutu kepada masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat lebih menjangkau seluruh lapisan masyarakat perlu disusun Tata Kelola Korporasi (Corporate By laws) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit guna mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit, staf medis fungsional dan staf fungsional lainnya; b. bahwa Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 47 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. bahwa agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan pelayanan bermutu kepada masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat lebih menjangkau seluruh lapisan masyarakat perlu disusun Tata Kelola Korporasi (Corporate By laws) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit guna mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit, staf medis fungsional dan staf fungsional lainnya; b. bahwa Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1337/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/ SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Pelayanan Kedokteran; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49/MENKES/PER/VIII/2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
(1) Tata Kelola merupakan peraturan Tata Kelola Korporasi Rumah Sakit (Corporate By Laws), yang didalamnya memuat: a. struktur organisasi; b. prosedur kerja; c. pengelompokan fungsi yang logis; d. pengelolaan sumber daya manusia; e. pengelolaan sumber daya lain; f. pengelolaan lingkungan Rumah Sakit: g. pembinaan dan pengawasan; dan h. evaluasi dan penilaian kinerja. (2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip- prinsip sebagai berikut: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. responsibilitas; d. independensi; dan e. produktivitas.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2019.
Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
-
44

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK

Abstrak

APBD Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

pergub 46 th 2019.pdf

Lampiran Pergub 46 th 2019.pdf

APBD

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, JDIH PROVINSI NTB

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak
Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak
(1) Pengalokasian dana Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak dianggarkan setiap tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. (2) Alokasi dana Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dengan pagu dana sebesar Rp.750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah). (3) Pengalokasian dana Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebagai berikut: a. tahun 2020 sebesar: Rp. 248.262.500.000,- (dua ratus empat puluh delapan milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); b. tahun 2021 sebesar: Rp. 301.400.000.000,- (tiga ratus satu milyar empat ratus juta rupiah); dan c. tahun 2022 sebesar: Rp.200.337.500.000,- (dua ratus milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). (4) Pengalokasian dana dan ruas jalan dan jembatan yang dibiayai dalam program Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2019.
-
-
8

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

Abstrak

Kesehatan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

pergub 45 th 2019.pdf

lampiran pergub 45 th 2019.pdf

PERTANIAN-KESEHATAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, JDIH PROVINSI NTB

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

ABSTRAK:

a. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang mempunyai potensi sebagai produsen sekaligus konsumen pangan segar asal tumbuhan, Pemerintah Daerah perlu melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang cukup, adil, aman, beragam, bermutu dan bergizi seimbang (B2SA); b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan perlu ada jaminan terhadap keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan bagi konsumen; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 dan Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5360); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5680); 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. pelaku usaha PSAT dan pengguna produk PSAT; b. keamanan dan mutu; c. keterangan asal-usul, kemasan, pelabelan, dan ketelusuran; d. pendaftaran dan penerbitan sertifikat mutu; e. fasilitasi pemasaran dan persebaran; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. ketentuan sanksi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
-
-
33

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PROGRAM STRATEGIS DAN UNGGULAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019-2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

pergub 44 th 2019.pdf

lampiran pergub 44 th 2019.xlsx

RENCANA PEMBANGUNAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, JDIH PROV NTB

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PROGRAM STRATEGIS DAN UNGGULAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019-2023

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mempercepat kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan sinkronisasi dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019– 2023 dengan program kegiatan Perangkat Daerah melalui Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD yang mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana amanat Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023; b. bahwa dalam rangka sinkronisasi dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah yang mengarah kepada pencapaiann visi dan misi serta tujuan pembangunan Kepala Daerah; c. bahwa untuk menjamin sinergitas seluruh perangkat daerah untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dipandang perlu ada panduan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Kegiatan strategis dan unggulan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649); 2 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1);
Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah mempertegas acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTB dalam pencapaian misi pembangunan, merencanakan, melaksanakan, dan monitoring dan evaluasi program strategis dan Program unggulan, program/kegiatan urusan dan Program/kegiatan rutin untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah sesuai RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
-
-
10

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2019

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

Abstrak

APBD

Download file:

pergub 43 th 2019.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Lampiran Peraturan Gubernur di maksud sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020; b. bahwa penyesuaian/perubahan dimaksud dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 43 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Lampiran Peraturan Gubernur di maksud sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020; b. bahwa penyesuaian/perubahan dimaksud dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 43 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Lampiran Peraturan Gubernur di maksud sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020; b. bahwa penyesuaian/perubahan dimaksud dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tetang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12); 23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 8); 24. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 28); 25. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 37);
Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 37) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PENGGUNAAN APLIKASI PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM DALAM PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, DAN PENGANGGARAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Abstrak

APBD

Download file:

pergub 42 th 2019.pdf

PENGGUNAAN-APLIKASI-PROVINCIAL/KABUPATEN-ROAD-MANAGEMENT-SYSTEM-DALAM-PERENCANAAN-PEMROGRAMAN-DAN-PENGANGGARAN-JALAN-PROVINSI-NTB

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 42

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGGUNAAN APLIKASI PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM DALAM PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, DAN PENGANGGARAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan aset jalan, Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemerintah Australia melalui program hibah Provincial Road Improvment and Maintenance (PRIM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membuat aplikasi sistem manajemen jalan daerah yang disebut dengan Provincial/Kabupaten Road Management system (PKRMS) sebagai alat bantu dalam proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Penggunaan aplikasi PKRMS di Provinsi NTB, membutuhkan dasar hukum sebagai jaminan kepastian, kesinambungan pelaksanaan, ketersediaan pendanaan, dan pemanfaatan hasil analisis aplikasi PKRMS dalam pengelolaan jalan provinsi di wilayah NTB
UU Nomor 64 Tahun 1958 UU Nomor 38 Tahun 2004 UU Nomor 23 Tahun 2014 PP Nomor 58 Tahun 2005 PP Nomor 34 tahun 2006 Permen Pekerjaan Umum Nomor 13 tahun 2011
- Ruang Lingkup PKRMS a. teknik manajemen aset jalan b. survey lapangan c. pencatatan dan validasi data survey d. analisis dan pemrograman e. laporan peta - Aplikasi PKRMS Untuk menggunakan sistem PKRM harus didukung dengan perangkat komputer yang memenuhi persyaratan dan spesifikasi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
-
-
12

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

TATA CARA PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Ketenagakerjaan

Download file:

pergub 41 th 2019.pdf

KETENAGAKERJAAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, JDIH PROV NTB

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata cara Pemberian Kredit Usaha Rakyat bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya
Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pelaksanaan KUR bertujuan untuk: a. meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada calon PMI dan Keluarganya; b. memberikan bantuan kepada calon PMI dan Keluarganya supaya terhidar dari jeratan rentenir; c. meringankan beban biaya calon PMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri; dan d. meningkatkan kesejahteraan PMI beserta keluarganya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
-
-
10

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Abstrak

Ketenagakerjaan Struktur Organisasi

Download file:

pergub 40 th 2019.pdf

KETENAGAKERJAAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, JDIH PROV NTB

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia, Gubernur sebagai wakil Pemerintah menyelenggarakan layanan satu atap untuk memberikan pelayanan prima dalam penempatan dan pelindungan Tenaga Kerja Indonesia; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan penempatan dan pelindungan bagi setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, pelayanan penempatan dan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, perlu dilaksanakan penyelenggaraan layanan terpadu satu atap; c. bahwa Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia
(1) Maksud pendirian LTSA PMI adalah untuk memberikan pelayanan Penempatan dan Pelindungan calon PMI dalam satu atap dengan mekanisme yang jelas, cepat, tepat dan informasi yang akurat serta peningkatan kualitas Calon PMI, sehingga pelindungan secara layak dan manusiawi mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dapat diwujudkan. (2) Tujuan pendirian Layanan LTSA PMI adalah : a. sebagai pusat pelayanan informasi penempatan dan pelindungan PMI; b. sebagai tempat pelayanan proses penempatan dan pelindungan PMI yang jelas, cepat, tepat dan informasi yang akurat tanpa diskriminasi; c. mencegah pelaku TPPO dan Unprosedural; d. mencegah pemalsuan/manipulasi identitas dokumen administrasi Calon PMI; e. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan pelindungan Calon PMI; f. memberikan efesiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan Calon PMI; dan g. percepatan peningkatan kualitas pelayanan Calon PMI.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
8

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

TATA CARA PENDIRIAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Nusa Tenggara Barat No. 104 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat
Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Download file:

pergub 39 th 2019.pdf

KETENAGAKERJAAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, JDIH PROV NTB

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PENDIRIAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia perlu menetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); 5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia perlu menetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); 5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia perlu menetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); 5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia perlu menetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); 5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215) 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia; 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 1);
Untuk dapat mendirikan kantor cabang di Nusa Tenggara Barat, P3MI harus memenuhi persyaratan : a. surat permohonan dari Penanggung Jawab P3MI kepada Kepala Dinas Provinsi di atas kertas bermaterai cukup; b. SIP3MI yang masih berlaku; c. struktur organisasi Kantor Cabang P3MI; d. Surat Keputusan Penanggung Jawab P3MI tentang Pengangkatan dan Penempatan Kepala Kantor Cabang P3MI dan Karyawan; e. Surat Kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama yang membuktikan penguasaan sarana dan prasarana Kantor Cabang P3MI; f. copy Akta pendirian/perubahan perusahan dari Kemenkumham; g. surat keterangan domisili Kantor Cabang dari Lurah/Desa; h. pendidikan Kepala Kantor Cabang dan Kantor Unit Cabang Pelayanan Penempatan Pelindungan PMI minimal SLTA sederajat; i. NPWP Direktur Utama dan NPWP Kantor Cabang; j. KTP Direktur Utama dan Kantor Cabang; k. Wajib Lapor Perusahaan yang masih berlaku; l. mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota; m. laporan Penempatan PMI (AN-05); dan n. pas photo penanggung jawab cabang ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah sebanyak 2 lembar

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: a. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Bekerja di Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 36); dan b. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Bekerja Di Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 2). dicabut dan dinyatakan tidak beraku.
-
11

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

pergub 38 th 2019.pdf

PETERNAKAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, JDIH PROV NTB

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ABSTRAK:

:a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya ternak, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu ternak demi kelanjutan produksi ternak serta pengendalian peredaran bahan pangan asal ternak di daerah, dipandang perlu adanya pengendalian dan pengaturan pengeluaran dan pemasukan ternak; b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan ternak diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga ternak sehingga aktivitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan ternak menjadi lancar dan tertib, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya ternak, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu ternak demi kelanjutan produksi ternak serta pengendalian peredaran bahan pangan asal ternak di daerah, dipandang perlu adanya pengendalian dan pengaturan pengeluaran dan pemasukan ternak; b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan ternak diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga ternak sehingga aktivitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan ternak menjadi lancar dan tertib, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya ternak, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu ternak demi kelanjutan produksi ternak serta pengendalian peredaran bahan pangan asal ternak di daerah, dipandang perlu adanya pengendalian dan pengaturan pengeluaran dan pemasukan ternak; b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan ternak diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga ternak sehingga aktivitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan ternak menjadi lancar dan tertib, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya ternak, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu ternak demi kelanjutan produksi ternak serta pengendalian peredaran bahan pangan asal ternak di daerah, dipandang perlu adanya pengendalian dan pengaturan pengeluaran dan pemasukan ternak; b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan ternak diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga ternak sehingga aktivitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan ternak menjadi lancar dan tertib, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 4. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260); 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit; 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pengiriman Ternak Keluar Daerah Tingkat I NTB dan Pemotongan Ternak Untuk Industri (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1);
(1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengeluaran atau pemasukan ternak di daerah harus terlebih dahulu memiliki SP3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) Untuk memperoleh SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. fotocopy akte pendirian perusahaan; b. surat keterangan berdomisili di daerah; c. fotocopy surat izin usaha perdagangan; d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak; e. fotocopy surat tanda daftar perusahaan; f. asli rekomendasidari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/ Kota; dan g. asli surat keterangan mempunyai kandang penampungan ternak dengan kapasitas memadai minimal setara 25 ekor ternak besar (bagi pedagang ternak) dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Thun 2005 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
-
13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT