Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 119 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD Tahun 2023 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 119 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa guna penyesuaian penggunaan anggaran
transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk
pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap bagi
Perangkat Desa sebagaimana Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023, maka
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 119 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan
Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2023 perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Peraturan Pemerinta.h Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan 6 Nomor
Tahun 2023; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 65 Tahun 2023; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 119 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 119 Tahun 2022 yang berkaitan dengan tata cara pembagian, penetapan rincian, penyaluran, dan pengelolaan alokasi dana desa tahun anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023.
17 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 68 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pekalongan No. 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Pekalongan No. 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan harga
yang berlaku dan guna tertib administrasi dalam
pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor
46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan
dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 perlu
dilakukan penyesuaian dan diubah untuk ketiga
kalinya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021
tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium,
Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2
Tahun 2021, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi
Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan
Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 yaitu tentang biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
a. bahwa jaminan sosial bagi masyarakat penyadang masalah kesejahteraan sosial merupakan tanggungjawab negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun1945 Pasal 34;
b. bahwa sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat penyadang masalah kesejahteraan sosail yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan nasional, maka Peemrintah Daerah dipandang perlu untuk memberikan Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang belum menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang belum menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 13 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2016, UU Nomor 18 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 82 Tahun 2018, UU Nomor 8 Tahun 2016, UU Nomor 18 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 82 Tahun 2018, Permenkes Nomor 1 Thaun 2012, Permenkes Nomr 59 Tahun 2016, Permenkes Nomor 12 Tahun 2017, Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, Permenkes Nomor 75 Tahun 2019, Permenkes Nomor 29 Tahun 2019, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 dan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, penerima bantuan, pemberi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan kesehatan, tata cara pelaksanaan pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 68 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang objektif dan berkeadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, perlu mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 9 Tahun 1965; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 48 Tahun 1986; PP No 21 Tahun 1988; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 53 Tahun 2010; PP No 46 Tahun 2011; PP No 18 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Pekalongan No 6 Tahun 2008; Perda Kab Pekalongan No 6 Tahun 2011; Perda Kab Pekalongan No 4 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, meningkatkan kinerja pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. Jenis TPP dibagi 2 yaitu TPP bulanan dan TPP tahunan. DIatur juga mengenai prosedur pemberian TPP, Pengelolaan dan Penginputan data, mekanisme pembayaran, Tim monitoring dan evaluasi, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
25 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 68 Tahun 2019
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pinjaman dan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 92, dan Pasal 93 serta Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang serta dapat melakukan investasi jangka pendek sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran dengan tata cara dan pengelolaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa guna memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan dan/atau mekanisme pengajuan pinjaman dan investasi jangka pendek pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengelolaan pinjaman dan investasi jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Dan Investasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang pinjaman termasuk kebijakan pinjaman dan persyaratan pinjaman serta prosedur pembayaran dan penatausahaan pinjaman dan Investasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang menerapkan sistem pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka guna mewujudkan pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat yang akuntabel perlu mengatur Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia dan remunerasi, tahapan penerapan blud, struktur anggaran blud, perencanaan dan penganggaran blud, pelaksanaan anggaran blud, pengelolaan belanja blud, pengelolaan barang, tarif layanan blud, piutang dan utang/pinjaman blud, kerja sama blud, investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran blud, penyelesaian kerugian, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja, pengelolaan lingkungan dan puskesmas, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 dicabut.
47 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 69 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah dan Bangunan Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 79 Tahun 2012 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah dan Bangunan Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah dan Bangunan Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Klasifikasi dan Besaran NJOP Bumi sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada masing-masing Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pekalongan tercantum dalam Lampiran I. Klasifikasi dan Besaran NJOP Bangunan disusun berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Klasifikasi dan Besaran NJOP atas Bumi dan Bangunan yang diperoleh berdasarkan Penilaian Individual sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa guna pengelolaan aset Desa secara tertib, efektif, efisien, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Aset Desa
Bab III Pengelolaan
Bab IV Tukar Menukar
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Lain-lain
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
72 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kedayagunaan Dana Desa
dalam rangka mendorong kemampuan keuangan Desa
guna membiayai program Pemerintahan Desa yang
menjadi Prioritas Penggunaan Dana Desa perlu disusun
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa
Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa, Bupati menetapkan Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten
Pekalongan Tahun Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun
Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021,Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6
Tahun 2021, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 43 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengalokasian dana desa, tahapan dan persyaratan penyaluran, prioritas penggunaan dana desa, pengelolaan dana desa, mekanisme penghentian dan pemotongan dana desa dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
125 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 69 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten
Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, perlu merumuskan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun
Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan
Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024, meliputi: a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; b. prinsip penyusunan APBDesa; c. kebijakan penyusunan APBDesa; d. teknis penyusunan APBDesa. Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
27 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
