Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

Menemukan 107 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 50 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEMBEBASAN DENDA KETERLAMBATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

PERBUP Nomor 50 Tahun 202...an Uji Kendaraan.pdf

pajak daerah retribusi daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBEBASAN DENDA KETERLAMBATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magetan, Bupati dapat memberlakukan pemutihan uji berkala berupa pembebasan denda terhadap kendaraan wajib uji yang tidak mengujikan kendaraan tepat pada waktunya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b serta guna mendorong kesadaran masyarakat untuk tertib berlalulintas melalui pengujian terhadap kendaraan bermotor serta sebagai upaya meringankan beban masyarakat Kabupaten Magetan, perlu memberikan pembebasan atas denda keterlambatan uji kendaraan bermotor; d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Pembebasan Denda Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magetan Tahun 2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015; 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012; 19. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 ; 20. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020
materi pokok: mengatur mengenai penetapan pembebasan denda keterlambatan uji kendaraan bermotor di Kabupaten Magetan Tahun 2021 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
jumlah 5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 49 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP Nomor 49 Tahun 202...getan Tahun 2021.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

ABSTRAK:

a. bahwa guna menjamin konsistensi antara perencanaan,dan penganggaran, serta sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), untuk penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja daerah (Rancangan P-APBD), diperlukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dalam menindaklanjuti perubahan asumsi kerangka ekonomi kabupaten dan kerangka pendanaan, serta penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019; 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019; 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020; 26. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2020.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 disusun dalam sistematika sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Berjalan Bab III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Daerah Bab V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Bab VI : Penutup Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 48 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP Nomor 48 Tahun 202...n Perangkat Desa.pdf

desa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11, Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 ; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016;
materi pokok: mengatur mengenai Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; memuat antara lain: ketentuan umum; penanggung jawab pengangkatan perangkat desa; mekanisme pengangkatan perangkat desa; penjaringan dan penyaringan; konsultasi kepada camat; pengangkatan perangkat desa; penyelesaian permasalahan; hak, kewajiban dan larangan; pemberian sanksi; pemberhentian sementara dan pemberhentian; kekosongan jabatan; unsur staf; kesejahteraan; peningkatan kapasitas; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
mencabut Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
jumlah 89 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 47 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

PERBUP Nomor 47 Tahun 202...nyelesaian TPTGR.pdf

administrasi kepegawaian

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
mataeri pokok: mengatur mengenai Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. memuat antara lain: ketentuan umum; kewenangan penyelesaian ganti kerugian; informasi pelaporan dan hasil verifikasi kerugian daerah; penyelesaian kerugian daerah; penatausahaan akuntasi dan pelaporan; pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian; penghapusan piutang atas kerugian daerah; ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2021.
jumlah 50 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 45 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERBUP Nomor 45 Tahun 202...ntang UKPBJ 2021.pdf

pembentukan organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 4. Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021
Materi pokok: mengatur mengenai Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kewenangannya. memuat antara lain: ketentuan umum; pembentukan, tugas dan fungsi; struktur organisasi dan tata kerja; sumber daya manusia ; pembiayaan; ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
mencabut Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan dan mencabut Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan
jumlah 14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 44 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP Nomor 44 Tahun 202...atacara Pilkades.pdf

desa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian sanksi administratif kepada Kepala Desa yang melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban, maka perlu melakukan penyesuaian dan perubahan ketentuan yang terkait dengan sanksi administratif yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016; 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019
Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; perubahan antara lain: merubah pasal 105 ayat (4), 105, 106 dan 107 terkait sanksi pemberhentian sementara;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021.
mengubah Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
jumlah 6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 43 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP Nomor 43 Tahun 202...jawaban Anggaran.pdf

Pertanggungjawaban APBD

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2011; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2020; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2021
Materi pokok: mengatur mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021.
jumlah 9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 42 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP Nomor 42 Tahun 2021 Tentang BKK PUPR.pdf

bantuan keuangan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan dan mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka guna tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan keuangan khusus serta sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Materi pokok: mengatur mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan; memuat antara lain: ketentuan umum; sumber bantuan keuangan; peruntukan bantuan keuangan khusus; mekanisme pengusulan bantuan; penganggaran; mekanisme pencairan bantuan keuangan; pengelolaan dana bantuan keuangan khusus; penggunaan bantuan keuangan khusus; pelaporan dan pertanggungjawaban; pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
jumlah 14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 41 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUP Nomor 41 Tahun 202...umahan DPRD 2021.pdf

tunjangan DPRD

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah saat ini belum dapat menyediakan rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan, maka sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017
Materi pokok: mengatur mengenai Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan; memuat antara lain: penetapan besaran tunjangan perumahan: a. Ketua sebesar Rp23.100.000,00 (duapuluh tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan; b. Wakil Ketua sebesar Rp16.900.000,00 (enambelas juta sembilanratus ribu rupiah) per bulan; c. Anggota sebesar Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) per bulan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
mencabut Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan
jumlah 5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 40 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUP Nomor 40 Tahun 202...ortasi DPRD 2021.pdf

tunjangan DPRD

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan, Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan antara lain berupa tunjangan transportasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017
Materi pokok: mengatur mengenai Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan; memuat Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) per orang termasuk pajak.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
mencabut Peraturan Bupati Magetan Nomor 76 Tahun 2019 tentang Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan
jumlah 5 halaman

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT