PERBUP Kab. Grobogan No. 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode etik Personel Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
bahwa untuk emlaskanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan LKPP No 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 18 ayat (2) Permendagri No 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Perka LKPBJP No 14 Tahun 2018; Permendagri No 112 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nilai dasar, prinsip pengadaan, kode etik pengadaan barang/jasa, komisi etik, pengaduan, penanganan pengaduan/temuan, dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara RI, Pegawai Non PNS dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pelaskanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS yang bersumber dari APBD Kab Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Grobogan No 8 Tahun 2013; Perda Kab Grobogan No 8 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tunjangan hari raya, pemberian tunjangan hari raya, waktu pembayaran tunjangan hari raya, tata cara pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2019.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pasar Rakyat
ABSTRAK:
bahwa konstitusi menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang pemenuhannya antara lain dilakukan melalui penyediaan Pasar Rakyat yang aman, nyaman, bersih, tertib dan berdaya saing; bahwa Pasar Rakyat merupakan sarana perekonomian sebagai pusat interaksi sosial, ekonomi dan budaya dalam meingkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dikelola secara profesional; bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan arah kebijakan dalam pengelolaan dan penataan Pasar Rakyat di Kab Grobogan diperlukan regulasi sebagai landasan hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 112 Tahun 2007; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendag No 2 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kriteria, penggolongan dan klasifikasi Pasar Rakyat, perencanaan dan pembangunan Pasar rakyat, izin pemakaian, tertib benagunan dan penempatan barang, hak, kewajiban dan larangan pedagang, pemberdayaan, pengendalian dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Pemberdayaan Mayarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan, bahwa agar pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel serta untuk melaksanakan SE Mendagri No 146/2694/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mendagri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masayarakat di Kelurahan, maka perlu regulasi dalam pengelolaan kegiatan dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 130 Tahun 2018; Permendagri No 18 Tahun 2018; Perbup Grpbgan No 75 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kegiatan, musyawarah penentuan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2020.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomro 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pasal 41 Permendikbud No 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Calon peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 47 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Permendikbid No 44 Tahun 2019; Perda Kab Grobogan No 5 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Persyaratan Calon Peserta Didik, Jalur Pendaftaran PPDB, Pelaksanaan PPDB, Jumlah Calon Peserta Didik dan Daya Tampung, Tahun Pelajaran Baru, Seragam, Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2020.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan besaran rincian dana desa setiap desa serta perubahan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 20 tahun 2019; Perpu No 1 Tahun 2020; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perpres No 54 Tahun 2020; Permendes PDTT No 1 Tahun 2019; Permendes PDTT No 17 Tahun 2019; Permenkeu No 205/PMK.07/2019; Permenkeu No 35/PMK.07/2020; Perbup Grobogan No 66 Tahun 2019; Perbup Grobogan No 7 Tahun 2020; Perbup Grobogan No 20 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pasa Pasal 1, perubahan pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10, penyisipan Pasal 10A, perubahan Pasal 11, penyisipan Pasal 11A, penambahan ayat (3) pada Pasal 14, penyisipan Pasal 14A, perubahan ayat (2) Pasal 15, penyisipan Pasal 15A dan Pasal 15B, perubahan Pasal 35, perubahan Pasal 42, perubahan Pasal 43, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020
96 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan fungsional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan di Kab Grobogan perlu disusun regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan=m huruf a dan huruf b, perlu mneetapkan Perbup tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 38 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksan BPK - RI dan APIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 huruf h UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota antara lain berupa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan desa serta mencegah pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 15 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 43 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri No 7 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup pengawasan, pengawasan, tindak lanjut hasil pemeriksanaan, pemantauan dan pemutakhiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
37 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Perbup tentang tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 44 Tahun 2016; Permendagri No 20 Tahun 2018; PerLKPP No 12 Tahun 2019; Permendes PDTT No 17 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, prinsip- prinsip dan etika pengadaan, ruang lingkup pengadaan, para pihak, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pembayaran prestasi kerja, keadaan kahar, pemutusan surat perjanjian, sanksi, penyelesaian perselisihan, pelaporan dan serah terima, pembinaan, pengawasan dan pengadan secara elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2014
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2020
desa - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - TEKNIS PENyelenggaraan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2020/No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) serta Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b Permendagri No 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 47 Tahun 2016; Permendagri No 110 Tahun 2016; Permendagri No 20 tahun 2018; Perda Kab Grobogan No 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, kewenangan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2011.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat