Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Anak
ABSTRAK:
bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 28 b ayat (2), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang sekaligus merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa harus mampu memikul tanggung jawab dalam mewujudkan peran sebagai generasi muda penerus bangsa perlu di beri kesempatan dan perlindungan dalam pemenuhan hak-haknya guna melaksanakan peran strategis dengan ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan; bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak; bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Grobogan, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perlindungan Anak.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 ; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012.
PERDA ini mengatur tentang Perlindungan Anak yang terdiri dari asas dan tujuan; hak, kewajiban, dan tanggung jawab; hak dan kewajiban anak; penyelenggaraan perlindungan anak; perwalian dan pengasuhan anak; forum partisipasi anak; larangan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
32 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan No. 15 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
1. jenis perangkat desa
2. pembentukan UPTD dan UPTB
3. staf ahli
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
bahwa terjaminnya hak atas pangan bagi segenap
masyarakat merupakan hak asasi manusia yang sangat
fundamental dan menjadi tanggung jawab negara untuk
memenuhinya; bahwa dalam rangka penetapan kawasan pertanian pangan
berkelanjutan, penetapan lahan pertanian pangan
berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan
berkelanjutan harus disusun rencana perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan Kabupaten Grobogan ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9 /2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 /Permentan/OT.120/2/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kriteria, teknis, persyaratan dan tata cara penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kebijakan dan strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, rencana pola ruang kawasan pertanian pangan berkelanjutan, ketentuan umum pemanfaatan zona kawasan pertanian pangan berkelanjutan, program dan pembiayaan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2014.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Repllhlik lndoneaia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan serta Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tabun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pernerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya an gaji ketiga belas, pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2015
PERBUP Kab. Grobogan No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015
Mengubah sebagian :
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan surat dari Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan nomor
800/304/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal Penjelasan
Permohonan Anggaran Untuk Seleksi Terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2015 yang
membutuhkan anggaran sebesar Rp190.000.000,-
(seratus sembilan puluh juta rupiah); bahwa untuk mengatasi pemasalahan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, sesuai ketentuan Pasal 162
ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
mengatur Pemerintah Daerah dapat menggunakan
Belanja Tidak Terduga guna mengatasi keadaan
mendesak yang belum tersedia anggarannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60
Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
Anggaran 2015;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2016.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2014 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014
PERBUP Kab. Grobogan No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014
PERBUP Kab. Grobogan No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa mendasarkan Surat Kepala Badan Penanggulangan Berencana Daerah kab Grobogan, tanggal 26 Mei 2014; No 360/95/2014 yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi bencana tanah longsor dan membutuhkan penanganan darurat di Kelurahan Kunden Kecamatan Wirosari dan Desa Tuko Kecamatan Pulokulon; bahwa mendasarkan huruf a untuk penanganan Jalan amblas (setlement) serta tanggul longsor di Kali Tirto Kelurahan Kunden Kecamatan Wirosari dibutuhkan dana Rp124.269.000,00 dan untuk penanganan Tanggul Longsor Kali Tuko (anak sungai Lusi-Orde I) di Desa Tuko RT 02/RW 21 Kecamatan Pulokulon dibutuhkan anggaran Rp78.337.000,00; bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana huruf a dan huruf b, mendasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan Pemda dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga guna menanggulangi keadaan darurat; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huru b, dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Keempat atas Perbup grobogan No 38 tahun 2013 tentang Penjabaran APBD TA 2014;
UU No 13 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU no 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; Pp No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; Permendagri No 27 Tahun 2013; Permendagri No 1 Tahun 2014; Perda Kab grobogan No 7 Tahun 2013; Perda Kab Grobogan No 8 Tahun 2013; Perbup grobogan No 38 Tahun 2013; Perbup Grobogan No 13 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 diubah.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:
bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh derajat kesehatan yang optimal meripakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk memenuhinya; bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan di Kabupaten Grogoban berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas kegiatan manusia; bahwa pengelolaan air limbah domertik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergis, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan dan meingkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2009; UU No 36 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 82 Tahun 2001; PP No 121 Tahun 2015; PP No 2 Tahun 2018; Perda Kab Grobogan No 11 Tahun 2007; Perda Grobogan No 4 Tahun 2011; Perda No 7 Tahun 2012; Perda Grobogan No 10 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, sistem pengelolaan air limbah domestik, penyelenggaraan SPALD, peran serta masyarakat, kerja sama kemitraan, wewenang, tanggung jawab dan lembaga pelaksana, perizinan, hak dan kewajiban, larangan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2016 ten tang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2017 - 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2027
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2022 - 2027;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Mehteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Pelayanan, Indikator, Nilai Standar, Batas Waktu Pencapaian Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal
Bab III Pelaksanaan
Bab IV Pembinaan Dan Pengawasan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2016 ten tang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2017 - 2021 dicabut.
86 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
a. bahwa dalarn rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pernerintah
Kabupaten me'.nyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenahgan daerah otonom;
b. bahwa guna kejelasan wilayah administratif untuk
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten yang
terbagi dari beberapa wilayah Kecamatan, perlu adanya
penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Taun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; PP No 17 Tahun 2018; Permendagri No 45 tahun 2016; Permendagri No 141 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan Batas
Wilayah antara Kecamatan Pulokulon dengan wilayah lain
disekitarnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2017
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Grobogan No. 46 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Grobogan
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN - PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c PP no 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dipandang perlu menetapkan Perbup tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2007; UU no 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2014; Perda Kba Grobogan No 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, tujuan dan sasaran, penyelenggaraan pelayanan, pembinaan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Peraturan Bupati grobogan Nomor 47 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 dicabut.
21 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
