Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

Menemukan 148 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

rencana pembangunan jangka menengah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No. 1/ 2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah:a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pati yang berkelanjutan perlu untuk menciptakan lingkungan hidup yang serasi, harmonis, tertib, teratur, nyaman dan tenteram serta untuk penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pati, perlu mengatur ketentuan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pengendalian dan Evaluasi RPJMD, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
19 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018

Pendelegasian Kewenangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
1. PERBUP 1 TH 2018 .pdf

Abstrak

kepegawaian

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD No. 1/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dari Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pejabat yang ditunjuk; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungannya masing-masing atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mendelegasikan kewenangan untuk pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pati

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

desa-pengelolaan keuangan desa

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD No. 2/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kesetaraan dan keadilan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pada Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
4 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2018

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pati Tahun 2018-2025

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
2. PERDA NO 2 TAHUN 2018 TENTANG RIPPARKAB TAHUN 2018-2025.pdf

Abstrak

pariwisata - rencana induk

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD No. 2/ 2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pati Tahun 2018-2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pati Tahun 2018-2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, Peningkatan Pemasaran Pariwisata, Pembangunan Industri Kepariwisataan Daerah, Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah, Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Pendanaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan dan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
77 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2018

Penyelenggaraan Ibadah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
3. PERDA 3 TH 2018 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.pdf

Abstrak

ibadah haji

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD No. 3/ 2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi UndangUndang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pelaksanaan Transportasi Jemaah Haji, Pelaporan dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
13 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2018

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

APBD Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Pati No. 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018
PERBUP Kab. Pati No. 62 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

Abstrak

STANDAR - SATUAN HARGA DAN BIAYA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD No. 3/ 2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati maka Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 7 Tahun 2006; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkeu No 113/PMK.05/2012; Permendagri No 33 Tahun 2017; Permenkeu No 49/PMK.02/2017; Perda Kab Pati No 23 Tahun 2007; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 1 Tahun 2017; Perbup No 43 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52101; Honorarium PNS kegiatan 52101.1; Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; setelah Kode rekening 52101.1.168, ditambah 6 (enam) uraian kode rekening lagi yaitu: 52101.1.169 sampai 52101.1.174; Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52102; Honorarium Non PNS kegiatan 52102.2; Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap; setelah kode rekening 52102.2.23, ditambah 4 (empat) uraian kode rekening lagi yaitu: 52102.2.24, 52102.2.25, 52102.2.26 dan 52102.2.27; Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.1; kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Uraian kegiatan 52201.1.1, 52201.1.4, 52201.1.9, 52201.1.13, 52201.1.29 sampai dengan 52201.1.34, 52201.1.36, 52201.1.39, 52201.1.40, 52201.1.43, 52201.1.47 sampai dengan 52201.1.49, 52201.1.61, 52201.1.68, 52201.1.72, 52201.1.74 sampai dengan 52201.1.76, 52201.1.80 sampai dengan 52201.1.94, 52201.1.96, 52201.1.99, 52201.1.101 sampai dengan 52201.1.103, 52201.1.109, 52201.1.110, 52201.1.113, 52201.1.117, 52201.1.121, 52201.1.131, 52201.1.135, 52201.1.137 sampai dengan 52201.1.140, 52201.1.142 sampai dengan 52201.1.144, 52201.1.149, 52201.1.180, 52201.1.184, 52201.1.186 sampai dengan 52201.1.191, 52201.1.194, 52201.1.196, 52201.1.218, 52201.1.240, 52201.1.245, 52201.1.251 sampai dengan 52201.1.253, 52201.1.256 sampai dengan 52201.1.258, 52201.1.272 sampai dengan 52201.1.274, 52201.1.276, 52201.1.277, 52201.1.279 sampai dengan 52201.1.282, 52201.1.292, 52201.1.293, 52201.1.299, 52201.1.302, 52201.1.309 sampai dengan 52201.1.311, 52201.1.315 sampai dengan 52201.1.318, 52201.1.324, 52201.1.325, 52201.1.332, 52201.1.344, 52201.1.348 sampai dengan 52201.1.350, 52201.1.355, 52201.1.358, 52201.1.367, 52201.1.378, 52201.1.384, 52201.1.385, 52201.1.393 sampai dengan 52201.1.396, 52201.1.398, 52201.1.400, 52201.1.406, 52201.1.407, 52201.1.409, 52201.1.411, 52201.1.413, 52201.1.416, 52201.1.418, 52201.1.419, 52201.1.421, 52201.1.424, 52201.1.425, dan 52201.1.439; Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material kegiatan 52202.12; Belanja Hadiah uraian kegiatan mulai 52202.12.84; Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material kegiatan 52202.15; Belanja Pembuatan Dekorasi/Spanduk/Stand/Pameran/Papan nama; Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor kegiatan 52203.23; Belanja Jasa Advokasi, kegiatan 52203.23.43; Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52206; Belanja Cetak dan Penggandaan, kegiatan 52206.2; Belanja Penggandaan, uraian kegiatan 52206.2.1; Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52210.7; Belanja Sewa Stand Pameran; Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52330; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat, kegiatan 52330.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meja Kerja Pejabat, setelah kode rekening 52330.1.2 ditambah 1 (satu) uraian kode rekening yaitu 52330.1.3;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2018.
7 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2018

Penyelenggaraan Perpustakaan

Arsip Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Download :
4. PERDA NO 4 TAHUN 2018 TTG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.pdf

Abstrak

perpustakaan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD No. 4/ 2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional dan sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan Daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya daerah sekaligus menumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam serta berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Fungsi dan Tujuan, Hak, Kewajiban dan Kewenangan, Standar Perpusatakaan, Koleksi Perpusatakaan, Layanan Perpustakaan, Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, Jenis-Jenis Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi, Sarana dan Prasarana, Pendanaan, Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat, Pembudayaan Kegemaran Membaca, Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam, Naskah Kuno, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
32 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2018

Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pati

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
4. PERBUP 4 TH 2018 TTG AGROPOLITAN.pdf

Abstrak

pertanian-kawasan agropolitan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD No. 4/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pati

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan wilayah perdesaan dengan kegiatan pertanian industri berbasis pertanian utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, perlu adanya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan secara terpadu; b. bahwa untuk pelaksanaan pengembangan wilayah perdesaan tersebut, perlu didukung dengan pembangunan kawasan agropolitan Kabupaten Pati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pati;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/CT.140/8/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pati yaitu meliputi wilayah: a. Kota Tani Utama Gembong, dengan daerah penyangga: 1. Kecamatan Tlogowungu 2. Kecamatan Gunungwungkal 3. Kecamatan Cluwak 4. Kecamatan Margoyoso b. Kota Tani Utama Kayen, dengan daerah penyangga: 1. Kecamatan Tambakromo 2. Kecamatan Pucakwangi 3. Kecamatan Winong 4. Kecamatan Sukolilo 5. Kecamatan Gabus

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
24 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018

Penyelenggaraan Kearsipan

Arsip

Download :
5. PERDA NO 5 TH 2018 TTG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.pdf

Abstrak

arsip-penyelenggaraan kearsipan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No. 5/ 2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK:

1. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta menjaga sistem kearsipan yang dinamis, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang handal; 2. bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu menyelenggarakan kearsipan di daerah, yang dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan bersinambungan; 3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan kearsipan di Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Perda Prov Jateng No. 1 Tahun 2015; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 13 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : 1. Bab I Ketentuan Umum 2. Bab II Maksud, Tujuan, Azas 3. Bab III Ruang Lingkup 4. Bab IV Kewajiban dan Wewenang 5. Bab V Organisasi Kearsipan Daerah 6. Bab VI Sumber Daya Manusia 7. Bab VII Pembentukan Organisasi Profesi Kearsipan 8. Bab VIII Pengelolaan Arsip 9. Bab IX Prasarana dan Sarana 10. Bab X Sistem Kearsipan Daerah 11. Bab XI Pelindungan dan Penyelamatan Arsip 12. Bab XII Peran Serta Masyarkat 13. Bab XIII Penghargaan 14. Bab XIV Pendanaan 15. Bab XV Kerjasama 16. Bab XVI Pembinaan dan Pengawasan 17. Bab XVII Larangan 18. Bab XVIII Ketentuan Penyidikan 19. Bab XIX Ketentuan Pidana 20. Bab XX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
48 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Swalayan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Pati No. 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan

Abstrak

tata kota-penataan toko swalayan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD No. 5/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Swalayan

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan maka Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/ PER/12/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Penataan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan yaitu sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 3A ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus; 2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah; 3. Ketentuan Pasal 8A diubah; 4. Ketentuan Pasal 14 diubah; 5. Lampiran mengenai formulir permohonan izin usaha toko swalayan pada ketentuan Pasal 8 diubah menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
10 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT