Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.690 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2011

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....il, dan Menengah.pdf

usaha-mikro-kecil-menengah

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2011/NO.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa pembangunan perekonomian Indonesia dalam rangka perwujudan masyarakat yang adil dan makmur disusun atas demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, maka Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta menciptakan pelaku usaha baru; bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ekonomi rakyat memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah sehingga diperlukan adanya pemberdayaan secara menyeluruh, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, perlindungan, dan pengembangan usaha, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat; bahwa dalam rangka mengahadapi persaingan usaha dalam era globalisasi dan teknologi sekarang ini dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu bersaing dan mengikuti kemajuan pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada keunggulan daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002; Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007; . Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Wewenang dan Tugas Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Kriteria; Iklim Usaha; Perlindungan, Pendampingan, dan Pengembangan; Kemitraan; Pembiayaan dan Penjaminan; Kompetensi Inti Daerah; Program Griya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Insentif; Pemantauan dan Evaluasi; Sanksi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 19 hlm. Penjelasan: 8 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2011

Penanggulangan Bencana Daerah

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah

Mencabut

PERDA Kota Yogyakarta No. 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana Daerah

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....n Bencana Daerah.pdf

penanggulangan-bencana-daerah

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2011/NO.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Bencana Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Yogyakarta merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam sehingga memiliki risiko bencana yang tinggi; bahwa seiring dengan kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta akan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara efektif, responsif, cepat tanggap, terencana, terpadu dan menyeluruh diperlukan adanya Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Yogyakarta; bahwa untuk mengantisipasi bencana, penanganan saat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana, diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan semua potensi yang ada di Kota Yogyakarta; bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana Daerah sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Asas, Prinsip, dan Tujuan; Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah; Kelembagaan Penanggulangan Bencana; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Hak dan Kewajiban Masyarakat Organisasi Kemasyarakatan, Relawan Penanggulangan Bencana serta Larangan; Peran Lembaga Usaha, Lembaga Internasional, Lembaga Asing Non Pemerintah dan Media Massa; Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Pengawasan; Penyelesaian Sengketa; Sanksi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Halaman: 33 hlm. Penjelasan: 10 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2011

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....an dan Perkotaan.pdf

pbb-perdesaan-perkotaan

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2011/NO.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak Daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubag dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak; Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak; SPOP, NOP, dan SPPT; Pemungutan Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kedaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 14 hlm. Penjelasan: 7 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011

Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diubah dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2000 Pajak Penerangan Jalan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....ttg Pajak Daerah.pdf

pajak-daerah

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2011/NO.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur pajak daerah di Kota Yoyakarta sudah tidak sesuai lagi;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak; Pemungutan Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kadaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut: Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006;
Jumlah Halaman: 24 hlm. Penjelasan: 6 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2010

Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....aminan Kesehatan.pdf

sistem-jaminan-kesehatan

2010

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2010/NO.10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa kesehatan merupakan hak fundamental setiap penduduk. Oleh sebab itu Pembangunan Bidang Kesehatan merupakan salah satu prioritas yang harus dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian komitmen bangsa sesuai dengan Tujuan Pembangunan Millenium; bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat perlu dilakukan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu, yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk jaminan kesehatan; bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Daerah dapat menyelenggarakan jaminan kesehatan;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Asas, Maksud Dan Tujuan; Prinsip Jamkes; Sasaran; Kepesertaan; Kewajiban Dan Hak Peserta; Pemberi Pelayanan Kesehatan (Ppk); Pelayanan Kesehatan; Badan Pembina; Badan Penyelenggara (Bapel); Iuran; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 9 hlm. Penjelasan: 4 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2010

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diubah sebagian dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Yogyakarta No.8 Tahun 2010 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....nah dan Bangunan.doc

bea perolehan-hak-tanah-bangunan

2010

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2010/NO.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak Daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nama, Obyek, Dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Penghitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Saat Terutangnya Pajak; Pelaporan, Pemungutan, Dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; Keberatan Dan Banding; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak; Kedaluwarsa Penagihan Pajak; Kewajiban Dan Sanksi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Dan Instansi Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dan Pertanahan Dalam Pemenuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan; Penelitian Dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 14 hlm. Penjelasan: 7 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2010

Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha

Diubah sebagian dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....gjatama Vishesha.pdf

pd-jogjatama-vishesha

2010

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2010/NO.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta fasilitasi dunia usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka perlu mengoptimalkan pengelolaan aset daerah; bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998;Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009[
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Bentuk Badan Hukum Dan Tempat Kedudukan; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup Usaha; Kegiatan Usaha; Modal; Pengelola Perusahaan; Enetapan Dan Penggunaan Laba Serta Pemberian Jasa Produksi; Kerja Sama; Tanggungjawab Dan Tuntutan Ganti Rugi; Pemberian Subsidi Dan Bantuan; Kepailitan; Pembubaran; Perubahan Status Perusahaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Larangan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 34 hlm. Penjelasan: 6 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2010

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....un Anggaran 2010.doc

Perda Kota Yogyakarta No....an 2010 Lampiran.xls

apbd-2010

2010

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2010/NO.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undnag Nomor 28 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010;
Materi Pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp 850.399.960.601,00 bertambah sejumlah Rp 67.915.861.734,00 sehingga menjadi Rp 918.315.822.335,00;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 11 hlm. Lampiran: 60 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2010

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....un Anggaran 2009.doc

Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2010 ttg.rar

pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-ta 2009

2010

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2010/NO.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009;
Materi Pokok: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : Laporan realisasi anggaran; Neraca; Laporan arus kas; dan Catatan atas laporan keuangan

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 8 hlm. Lampiran: 120 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2010

Penyelenggaraan Kepariwisataan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel Dan Penginapan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan, Dan Jasa Boga
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Impresariat
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perjalanan Wisata
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Objek Wisata
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, Dan Pameran
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pramuwisata dan Pengatur Wisata
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha Di Bidang Wisata

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....n Kepariwisataan.doc

Kepariwisataan

2010

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2010/NO.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mendukung Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu adanya pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisataan; bahwa pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat mendukung pariwisata di Kota Yogyakarta lebih berkembang sehingga dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama dan karakteristik Kota Yogyakarta; bahwa Peraturan Daerah Kota yang mengatur tentang Izin usaha di bidang Pariwisata yang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang mengatur tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Pariwisata yang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , sehingga perlu disesuaikan dan diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KEP-012/MKP/IV/2001; Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.3/HK.001/MKP.02; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 th 2003; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Asas Dan Tujuan; Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan; Pembangunan Kepariwisataan; Kawasan Strategis Pariwisata; Usaha Pariwisata; Kewajiban; Larangan; Badan Promosi Pariwisata Daerah; Pendaftaran Usaha Pariwisata; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel Dan Penginapan; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan, Dan Jasa Boga; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Impresariat; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perjalanan Wisata; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Objek Wisata; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, Dan Pameran; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pramuwisata dan Pengatur Wisata; dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha Di Bidang Wisata.
Jumlah Halaman: 21 hlm. Penjelasan: 3 hlm.

First
Previous
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT