Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 134 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Perbup Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi/Perbendaharaan Terhadap Pegawai Negeri

Download file:

Perbup 9_2022.pdf

PENYELESAIAN-TUNTUTAN-GANTI-KERUGIAN-DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2022/No.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

Bahwa dalam pelaksanaan proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di Lingkungan pemerintah dilaksanakan secara tepat, benar dan sesuai peraturan perundang-undangan, perlu membuat peraturan yang mengatur Pedoman penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018; Perda Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 11 (sebelas) Bab dan 57 (limapuluh tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah; Informasi Dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Penagihan Dan Penyetoran; Penatausahaan, Akuntansi Dan Pelaporan; Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; Penghapusan Piutang Atas Kerugian Daerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Berbasis Klaster di Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

Perbup 8_2022.pdf

PENGENDALIAN-KEBAKARAN-HUTAN DAN LAHAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2022/No. 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Berbasis Klaster di Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

Bahwa Kabupaten Pelalawan memiliki lahan gambut yang luas sehingga rentan terhadap resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang besar baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) Bab dan 47 (empat puluh tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Terpadu; Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Terpadu; Penanganan Pasca Kebakaran Hutan Dan Lahan Terpadu; Kelembagaan; Pengawasan; Evaluasi; Pembiayaan Dan Pendanaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun 2022

Abstrak

Dana Desa

Download file:

Perbup 5_2022.pdf

ENGALOKASIN-DAN-PEMBAGIAN-ALOKASI-DANA-DESA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2022/No. 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun 2022

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun 2022.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 25 (dua puluh lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Pengalokasian Alokasi Dana Desa; Penggunaan; Mekanisme Penyaluran; Sanksi; Pelaporan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Penyaluran Santunan Anak Yatim di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download file:

Perbup 3_2022.pdf

PENYALURAN-SANTUNAN-ANAK-YATIM

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2022/No.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyaluran Santunan Anak Yatim di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Bahwa upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka untuk menetapkan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial salah satunya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani anak yatim melalui pemberian santunan.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 11 sebelas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Sasaran Penerima; Bentuk Santunan; Mekanisme Penyaluran Santunan; Pembiayaan; Pertanggungjawaban Dan Pelaporan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Insentif Kepada Petugas Rumah Ibadah di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup 2_2022.pdf

PEDOMAN-PEMBERIAN-INSENTIF

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2022/2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Petugas Rumah Ibadah di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menciptakan kerukunan hidup beragama di Kabupaten Pelalawan dan untuk memberdayakan rumah ibadah sebagai sarana ibadah bagi umat beragama dalam melaksanakan kegiatan keagamaan serta sarana pendidikan dan dakwah, perlu adanya bantuan berupa insentif kepada para petugas di rumah ibadah yang dimaksud.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalan? Neserto Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomo 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 47 (empat puluh tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Pemberian Insentif Kepada Petugas Rumah Ibadah; Mekanisme Pengusulan Insentif Petugas Rumah Ibadah dan Penyalurannya; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup 1_2022.pdf

KEUANGAN-DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2022/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, penghitungan kemampuan keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) Bab dan 19 (sembilan belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah; Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Pembiayaan; Ketentuan Umum;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 69 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup Nomor 69 th 2021 t... Penghasilan PNS.pdf

Tambahan-penghasilan-pegawai-negeri-sipil

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2021/No.69

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Menimbang bahwa menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/4141/Keuda hal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Semester Kedua Tahun Anggaran 2021, tertanggal 6 Juli 2021, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemba!han Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lin:gkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-4700 Tahun 2020; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019; Perda No. 1 Tahun 2021; Perbup Pelalawan No. 65 Tahun 2015 sebagaiman telah diubah dengan Perbup No. 24 Tahun 2016; Perbup No. 4 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 2 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Lamp. : 17 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 55 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Perangkat Daerah Pelaksana Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD Kehutanan dan Perkebunan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Sumber Daya Alam

Download file:

Perbup Nomor 55 th 2021 t...n Dana Reboisasi.pdf

Pemanfaatan-Dana-bagi-hasil-sumber-daya-alam-kehutanan-dana-reboisasi-perangkat-daerah-pelaksana

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2021/No.55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Perangkat Daerah Pelaksana Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut Berita Acara tanggal 1 April 2021 tentang Hasil Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi DBH-DR Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 yang dibahas bersama Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 19/PMK.07/2021; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019; Perda No. 1 Tahun 2021; Perbup No. 4 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 3 (tiga) Bab dan 3 (tiga) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Lamp. : 2 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 54 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Insentif kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Nomor 54 th 2021 t...ngelolaan Barang.pdf

Pedoman-pemberian-insentif-kepada-pejabat-atau-pegawai-yang-melaksanakan-pengelolaan-barang-milik-daerah-di-lingkungan-pemerintah-daerah-kabupaten-pelalawan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2021/No.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

Menimbang bahwa Pemberian Insentif bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola barang milik daerah dalam mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik daerah serta meningkatkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 63 Tahun 2020; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019; Perda Kabupaten Pelalawan No. 9 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 4 (empat) Bab dan 9 (sembilan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pemberian Insentif; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 51 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Perbup Kab. Pelalawan No. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pelalawan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan

Download file:

Perbup Nomor 51 thn 2021 ...busi kepada desa.pdf

Tata-cara-pengalokasian-bagian-dari-hasil-pajak-dan-retribusi-daerah-kabupaten-kepada-desa-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-pelalawan

2021

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, BD.2021/No.51

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 9 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 12 (dua belas) Bab dan 24 (dua puluh empat) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Sumber Pendapatan Desa; Perhitungan, Pengalokasian dan Penyaluram Bagi Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Asas Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Sanski; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kepada Pemerintah Desa
Lamp. : 3 hlm.

First
Previous
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT