Perubahan-atas-Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016-tentang-Uraian Tugas Pokok dan Fungsi-pada-Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2018/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam tugas pokok dan fungsi bidang anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 49 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 49 Tahun 2019, meliputi : Ketentuan Bab I Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah; dan Ketentuan Pasal 8 dirubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 25 Tahun 2018
Sistem Penanggulangan-Gawat Darurat-Terpadu-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2018/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebagai bentuk dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan kasus gawat darurat medis di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 72 Tahun 2012; Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No. 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2016; Keputusan Menteri Kesehatan No. 882/Menkes/SK/X/2009; Keputusan Menteri Kesehatan No. 301 Tahun 2012; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu meliputi ruang lingkup penyelenggaraan, uraian tugas dan fungsi, pihak yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan, dan sumber pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 24 Tahun 2018
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi-Dinas Perhubungan-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2018/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diubahnya susunan organisasi dan nomenklatur pada Dinas Perhubungan, maka dipandang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan
Dasar hukum pada peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2016; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pada Dinas Perhubungan meliputi uraian tugas pokok dan fungsi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 22 Tahun 2018
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi-Inspektorat Daerah-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2018/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan perubahan uraian tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 107 Tahun 2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 32 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 13 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pada Inspektorat Daerah meliputi uraian tugas dan fungsi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2018
Penanggulangan-Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa-di-Kabupaten Ogan Komering Ulu Tiimur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2018/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tiimur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 dan dalam rangka melindungi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung atau dikekang secara fisik oleh keluarga dan/atau lingkungannya, maka perlu dilakukan upaya-upaya dalam memberikan perlindungan dan jaminan pelayanan kesehatan serta perlakuan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 21 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan penanggulangan pemasungan ODGJ meliputi Maksud, tujuan dan sasaran; ketentuan pencegahan pemasungan, penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung, dan rehabilitasi medis serta rehabilitasi psikososial; Peran serta masyarakat; dan Pihak yang terlibat dalam pengendalian, pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2018
Pembentukan-Unit Sistem Layanan-dan-Rujukan Terpadu Sebiduk Sehaluan-Untuk Perlindungan Sosial dan Penganggulangan Kemiskinan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2018/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sebiduk Sehaluan Untuk Perlindungan Sosial dan Penganggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
Berdasarkan beberapa pertimbangan bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak, bahwa sistem layanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial selama ini masih kurang terkoordinasi dengan baik antar lintas sektoral dan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta bahwa agar pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial bisa lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih focus maka perlu membentuk unit system layanan dan rujukan terpadu (SLRT) sebiduk sehaluan
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2012; Perpres No. 15 Tahun 2010; Keputusan Menteri Sosial RI No. 50/HUK/2013; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 16 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pembentukan unit pelayanan sistem layanan dan rujukan terpadu meliputi kedudukan, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi seta pelaksanaan tata kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya memberi pelayanan melalui sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) agar lebih efektif dan efisien dan dapat ditangani secara terstruktur dan terpadu, maka perlu membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial di tingkat desa/kelurahan, sebagai lini terdepan dalam penanganan kemiskinan
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2012; Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 50/HUK/2013; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 16 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan Pusat Kesejahteraan Sosial penanganan kemiskinan meliputi : Pembentukan, kedudukan dan struktur pelaksana Puskesos Penanganan Kemiskinan; Tugas, fungsi dan sasaran; Prose pelayanan puskesos; dan Sumber pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2018
Pemutihan Izin-Mendirikan-Bangunan-di-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2018/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat, untuk perlindungan serta memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan bangunan yang telah dibangun dan belum memiliki izin mendirikan bangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Permendagri No. 100 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 06/PRT/M/2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2012; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 13 Tahun 2012; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 34 Tahun 2012; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 31 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pemutihan izin meliputi : Maksud dan tujuan penetapannya; Objek, subjek dan jangka waktu pemutihan; Tata cara, persyaratan dan Biaya; Ketetapan retribusi; dan Pelaksanaan pemutihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2018
Petunjuk Teknis-Penggunaan-Dana Alokasi Khusus-Non Fisik Bidang Kesehatan-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur-Tahun Anggaran 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2018/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2018, maka perlu ditetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman penggunaannya
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 15 Tahun 2017; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 21 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus meliputi bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan dan akreditasi puskesmas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 75 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 29 Tahun 2015; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas meliputi : Jenis pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur; Kriteria ukuran minimal; Penyusunan dokumen; Sertifikasi tenaga ahli; Penilaian dokumen hasil analisis; Pengalokasian dana dari APBD; dan Tindak lanjut hasil analisis; serta Pihak yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan analisis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
23 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
