Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan jalur koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, perlu mengatur pembagian jalur koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 26 Thun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Mamuju Tengah No. 1 Tahun 2022; Perbub Mamuju Tengah No. 40 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jalur Koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa Berskala Desa Di Kabuapaten Mamuju Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berskala Desa di Kabupaten Mamuju Tengah;
UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2013; No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Thun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamuju Tengah No. 7 Tahun 2021; Perbub Mamuju Tengah No. 36 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tetang Kewenangan Desa Berskala Desa di Kabupaten Mamuju Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Kegiatan Reses Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa reses merupakan Disempurnakan kegiatan pimpinan dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat guna memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada
masyarakat di Daerah Pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam
pemerintahan;
b. bahwa agar kegiatan penyerapan aspirasimasyarakat dimaksud, dapat sesuai dengan
tujuan dan tepat sasaran serta berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur Tata Cara
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban reses;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 18 TAhun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPR
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah UU No. 1 TAhun 2022; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 1 TAhun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Perpres No. 104 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 98 TAhun 2022;Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkes No. 90 Tahun 2015; Permenkes No. 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No. 6 TAhun 2018; Permenkes No. 72 Tahun 2016; Permenkes No. 74 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Jaminan Persalinan Kabupaten Mamuju Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Resiko
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian risiko secara komprehensif dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Manajemen Risiko diLingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UUNo. 28 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Manajemen Risiko
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 18 Tahun 2017
80 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, Analisis Standar Belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketetuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 huruf e yang menyatakan bahwa "Pada Saat Peraturan Menteri ini berlaku, Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja ditetapkan paling lama tahun 2022";
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisi standar Belanja Perangkat Daerah;
UU No. 15 Tahun 2004; uu No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2020; UU No. 1 TAhun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Mamuju Tengah No. 10 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 mengamanatkan
peraturan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. bahwa dengan ditetapkannya peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu Tetap 2 menyusun dokumen penjabarannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Mamuju Tengan No. 10 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penyiapan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Produktif Dan Inklusif Untuk Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan Strategi Penyiapan Pemberdayaan Tenaga Kerja Produktif dan Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk kelancaran program penanggulangan kemiskinan dan program perlindungan sosial;
b. bahwa guna lancarnya koordinasi dan keterpaduan program serta optimalnya pelaksanaan Strategi Penyiapan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Produktif dan Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah perlu adanya pedoman;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 huruf (b) Peraturan Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, strategi penanggulangan kimiskinan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan pendapatan pendudukan miskin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Strategi Penyiapan Pemberdayaan Tenaga Kerja Produktif dan Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan;
UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Permensos No. 8 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaiman telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permensos No. 15 Tahun 2018; Permendagri No. 53 Tahun 2020; Inpres No. 4 Tahun 2022; Perda Kabupaten Mamuju Tengah No. 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Strategi Penyiapan Pemberdayaan Tenaga Kerja Produktif dan Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas PPembangunan Daerah, kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD serta Pandemi COVID-19 yang masih
menjadi perhatian khusus;
b. bahwa berkenaan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan seperti yang dimaksud dalam huruf a;
d. bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2022;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2022.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Perpres No. 67 Tahun 2021; Perpres No. 72 Tahun 2021; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 99 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 53 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Perda Provinsi Sulawesi Barat No. 5 Tahun 2010; Perda Provinsi Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2014; Pergub Sulawesi Barat No. 9 Tahun 2022; Perda Kabupaten Mamuju Tengah No. 3 Tahun 2017; Perda Kabupaten Mamuju Tengah No. 51 Tahun 2020; Perda Kabupaten Mamuju Tengah No. 5 Tahun 2021; Perda Kabupaten Mamuju Tengah No. 40 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Daerah Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021
9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerha, efektivitas pelaksanaan tugas dan peningkatan mutu layanan kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu menerapkan sistem penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang obyektif, terukur, akuntabel, partsipatif dan dan transparan dengan memperhatikan sasaran kerja, capaian hasil kerja dan serta perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang menetapkan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 TAhun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Permenpan-RB No. 53 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Mamuju Tengah No. 7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pedoman penilaian kinerja pegawai negeri sipil dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; sistem manajemen kinerja; pelaksanaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; pengawasan dan pengendalian; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2022.
35 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
