pembentukan desa tombulilato kecamatan atinggola kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa tombulilato kecamatan atinggola kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pembentukan Desa Tangguh Bencana
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mencapai ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan terhadap bencana.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.11 Tahun 2007; UU No.24 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.21 Tahun 2008; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2019; Perpres No.1 Tahun 2019; Perpres No.1 Tahun 2019; Perpres No.87 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 1 Tahun 2021; Perda No.3 Tahun 2010; Perda No.3 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Umum Pembentukan Desa Tangguh Bencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Penghasilan Tetap Kepala Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Kepala Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No. 11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Perda Kab Gorontalo Utara No.10 Tahun 2017.
Dalam Peraturan ini diatur tetang Perubahan Penghasilan Tetap Kepala Desa termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, penghasilan tetap kepala desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Terdiri dari 5 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2008
pembentukan organisasi dan tata cara dinas kesehatan kabupaten gorontalo utara
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2008/No.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan urusan bidang Kesehatan sebagai salah satu urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersifat wajib dan berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan telah dundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahu 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Prtauran Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam pperaturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kesehatan kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2008.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA inspektorat
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/No.272
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU RI No. 38 Tahun 2000; UU RI No. 11 Tahun 2007; UU RI No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, serta jabatan perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 No. 21, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 204), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2010
organisasi dan tata kerja sekretariat pelaksana harian badan narkotika kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2010/No.21
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang ketersediaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1996; UU No.5 Tahun 1997; UU No.7 Tahun 1997; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perpres No.83 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang organisasi dan tata kerja sekretariat pelaksana harian badan narkotika kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian pelaksana harian, satuan tugas, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2010.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2020
konfirmasi status wajib pajak daerah dalam pemberian layanan publik tertentu
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2020/No. 431
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka penerapan konfirmasi status wajib pajak sebelum pemberian pelayanan publik tertentu di Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2011; Perda Kab. Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2013; dan Perda Kab. Gorontalo Utara No. 18 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, jenis layanan publik tertentu yang dilakukan konfirmasi status wajib pajak daerah, tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak daerah atas jenis layanan publik tertentu, sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2019
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/No. 348
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.25 Tahun 2000; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.21 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab Gorontalo Utara No.26 Tahun 2010; Permendagri No.38 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
Terdiri dari 7 tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2019
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Tim Kerja Pendukung Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
pedoman pengangkatan dan pemberhentian tim kerja pendukung program prioritas pembangunan pemerintah daerah kebupaten gorontalo utara
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019/No. 391
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Kerja Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahn pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah disegala bidang dan keterlibatan komponen masyarakat tertentu terhadap proses penyelenggaraan program prioritas yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab Gorontalo Utara No.26 Tahun 2010; Perda Kab Gorontalo Utara No.5 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Kerja Pendukung Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk di dalamnya mengatur tentang pengangkatan,kedudukan dan tugas,kewajiban dan hak, tata kerja, masa jabatan dan pemberhentian,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Kerja Pendukung Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kebupaten Gorontalo Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Terdiri dri 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2022
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 2022 (510)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan
pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 11 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 60 Tahun 2008, Peraturan Kepala BPKP No. Per-1326/KILB/2009, Peraturan Kepala BPKP No. 5 Tahun 2021, Perda kab. Gorontalo Utara No. 9 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan risiko, pelaporan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
Terdiri dari 77 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
