Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 37 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pedoman Pengelolaan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) di Kabupaten Kuantan Singingi

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Nomor 22 Tahun 202...ealth Coverage) .pdf

kesehatan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 22

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) di Kabupaten Kuantan Singingi

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kabupaten Kuantan Singingi, perlu diselenggarakan pelayanan kegiatan dalam satu sistem Jaminan Kesehatan secara terpadu. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 72 Tahun 2012, Perpres No. 82 Tahun 2018, Permenkes No. 28 Tahun 2014, Perda Kab. Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016
Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) di Kabupaten Kuantan Singing. Tujuan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengelolan Jaminan Kesehatan Seluruh penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi. Jaminan Kesehatan diperlukan bagi seluruh peserta PBI dan non PBI yang berdomisili di daerah untuk pelayanan Kesehatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2024.
8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Perbup Nomor 21 Tahun 202...D UPTD Puskesmas.pdf

pengadaan barang/jasa - kesehatan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 21

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 255/IX/2022 tanggal 28 September 2022 menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Badan Layanan Umum Daerah. bahwa melaksanakan pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah, menyatakan pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber diluar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepada Daerah
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Permenkes No. 43 Tahun 2019, PerLKPBJ Pemerintah No. 5 Tahun 2021
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi UPTD Puskesmas yang melaksnakan sistem pengelolaan keuangan BLUD dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa yang bersumber dari luar Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah: untuk menjamin ketersedian barang / jasa yang lebih bermutu,lebih murah, proses pengadaan sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2024.
13 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Nomor 20 Tahun 202...2024-digabungkan.pdf

apbd

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 20

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2024
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 12 Tahun 2019, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018
Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 meliputi: a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa); b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); c. kebijakan Penyusunan APBDesa; d. teknis Penyusunan APBDesa; e. hal khusus lainnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2014.
4 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 19 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP NOMOR 19 TAHUN 202...osial_compressed.pdf

tenaga kerja - kesehatan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 19

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

bahwe dalam rangksa optimalisasi penyelenggaraan Program jaminan Ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa] 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas kéterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 86 Tahun 2013, PP No. 44 Tahun 2015, PP No. 45 Tahun 2015, PP No. 46 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2021, Perpres No. 109 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permenaker No. 5 Tahun 2021, PMK No. 215 Tahun 2021, PMK No. 216 Tahun 2021, PMK No. 91 Tahun 2023
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2.Program dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 4. Program Perlindungan Pekerja Rentan 5. Pembinaan dan Pengawasan 6. Pendanaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
19 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Program Pemberdayaan Pemangku Adat dan Perangkat Adat di Kabupaten Kuantan Singingi

Abstrak

Download file:

PERBUP NOMOR 16 TAHUN 202...N PERANGKAT ADAT.pdf

adat - bantuan keuangan khusus - desa

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 16

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Program Pemberdayaan Pemangku Adat dan Perangkat Adat di Kabupaten Kuantan Singingi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, tugas dan peran serta pemangku adat dan perangkat adat untuk memaksimalkan pemberdayaan adat di Kabupaten Kuantan Singingi, dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan khusus kepada pemangku adat dan perangkat adat di setiap desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus dan untuk melaksanakan ketentuan pada Lampiran Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 52 Tahun 2007, Permendagri 52 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Prov. Riau No. 14 Tahun 2018, Perbup Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Sumber Dana, Besaran dan Sasaran Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus 4. Mekanisme Pencairan 5. Pelaporan dan Pertanggungawaban 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2024.
8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Desa Dana Desa

Download file:

Perbup Nomor 14 Tahun 2024 Lampiran ADD.pdf

dana desa - desa

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 14

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Kuantan Singingi No. 2 Tahun 2024
Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a. Alokasi Dasar; dan b. Alokasi Proporsional. Alokasi Dasar adalah Alokasi Dana Desa dibagi secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Alokasi Proporsional adalah Alokasi Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi yang dibagi secara proposional dengan memperhatikan kebutuhan Biaya penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD setiap desa selama satu tahun anggaran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
11 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Nomor 13 Tahun 202...nan APBDESA 2024.pdf

Perbup Nomor 13 Lampiran I.pdf

Perbup Nomor 13 Lampiran II.pdf

apbd

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 13

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2024
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018
Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 meliputi: a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa); b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); c. kebijakan Penyusunan APBDesa; d. teknis Penyusunan APBDesa; e. hal khusus lainnya

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
4 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2024.pdf

tunjangan - gaji - apbd

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 11

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepala Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2024, Permendagri No. 80 Tahun 2015
Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada: a. PNS dan Calon PNS; b. Bupati, Wakil Bupati; c. Pimpinan dan Anggota DPRD; d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan f. PPPK. Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS: a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Standar / Pedoman

Download file:

Perbup Nomor 10 Tahun 202...ga Satuan Daerah.pdf

standar harga

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 10

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu disusun Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah. bahwa beberapa ketentuan dalam Standar Harga Satuan Daerah pada Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Daerah perlu dilakukan perubahan.
UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 33 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 64) diubah sebagai berikut : Ketentuan dalam Lampiran I, II, dan III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
5 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelaksanaan Tranksaksi Non Tunai di Desa

Abstrak

Desa Dana Desa

Download file:

PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2024... DESA_compressed.pdf

dana desa - desa

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 5

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Tranksaksi Non Tunai di Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan pasal 2 ayat (1} Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun pedoman untuk pelaksaan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa.
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 20 Tahun 2018
Ruang lingkup Pelaksanaan Tranksaksi Non Tunai di Desa meliputi a. jenis penerimaan pendapalan nan runai; b. mekanisme penerimaan pendapatan bon tunai; c. mekanisme pengeluaran non tunai; d. jenis dan pengecualian pengeluaran non tunal; dan e. pembinaan dan pengawasan

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
19 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT