Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 01, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 69 Tahun 1958, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP No 39 Tahun 2007, PP No 71 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 11 Tahun 2017, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda No 3 Tahun 2021, Perda No 7 Tahun 2021, Perbup No 37 Tahun 2021
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan SAL; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Neraca; f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2022.
-
-
21 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka pembinaan kepegawaian yang untuk menegakan nilai-nilai kepatuhan dedikasi dan keadilan dalam upaya bertujuan loyalitas, menciptakan pegawai negeri sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan sehingga terwujudnya produktivitas dan kinerja pegawai negeri sipil yang tinggi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa untuk menjamin rasa keadilan dan azas akuntabilitas dan transparan maka perlu pedoman teknis tata cara penegakkan disiplin bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 30 Tahun 2019; PP Nomor 94 Tahun 2021; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2019
Perbup ini mengatur mengenai tata cara penegakan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, sebagai pedoman teknis dalam penegakan disiplin.Ruang lingkup perbup meliputi kewajiban dan larangan PNS, jenis hukuman disiplin, pemanggilan PNS, pemeriksaan PNS, berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan, penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, upaya administratif, pemberlakuan, hapusnya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan penajtuhan hukuman disiplin, serta pembatasa hak kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
24 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahu 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang transparan, partisipatif dan akuntabel serta guna memberikan kepastian hukum dalam berusaha;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 39 PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah perlu adanya Peraturan Bupati
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP 5 Tahun 2021; PP 6 Tahun 2021; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Permendagri Nomor 25 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2019
Dalam perbup ini diatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha yang dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Perbup ini juga mengatur mengenai manajemen penyelenggaraan, standar pelayanan perizinan, pelaporan dan penyelenggaraan perizinan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, tim teknis, dan sanksi administrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahu 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu
18 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati Dompu Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Dompu Berbasis Akrual sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Bupati Dompu Nomor 08 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemcrintah Daerah;
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2011; Perda Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2011; Perda Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2011; Perda Kabupaten Dompu Nomor 20 Tahun 2011; Perda Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2021
Perbup ini mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah, yang meliputi kebijakan umum akuntansi, kebijakan akuntansi pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, kas dan setara kas, piutang, persediaan, investasi, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dana cadangan, aset lainnya, aset tak berwujud, kewajiban, koreksi kesalahan, laporan keuangan konsolidasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.
Peraturan Bupati Dompu Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Dompu Berbasis Akrual sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Bupati Dompu Nomor 08 Tahun 2014
170 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kewibawaan, kedisiplinan, ketertiban, dan keseragaman penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, perlu adanya pedoman baru mengenai pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu;
b. bahwa Peraturan Bupati Dompu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pengawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu;
UU Nomor 69 Tahun 1985; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terkahir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 94 Tahun 2021; Permendagri Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Musyawarah Nasional IX Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor KEP.06/MUNAS.IX/I/2022; Perda Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2019
Dalam perbup ini diatur mengenai pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Dompu, yang meliputi PDH, PDL pada perangkat daerah tertentu, PDH camat dan lurah, PDL camat dan lurah, PDU camat dan lurah, dan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2022.
Peraturan Bupati Dompu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu
69 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 54 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Mehteri Dalam Negeri Nomar 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 105 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2021
Perbup ini mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pengelolaan keuangan daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian daerah, informasi keuangan daerah, dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
479 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 PerdaNomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 33 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 9 Tahun 2021; Permendagri Nomor 27 Tahun 2021; Permendagri Nomor 07 Tahun 2021
Perbup ini mengatur mengenai penjabaran perubahan APBD TA 2022, dengan nilai pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.165.034.020.856, belanja daerah setelah perubahan Rp1.223.464.758.068, penerimaan pembiayan setelah perubahan Rp71.738.853.647, dan pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp13.308.116.435
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
14 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Prosedur Pemindahatangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
b. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktek tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pengaturan yang bersifat khusus mengenai pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Prosedur Pemindahtangan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PP Nomor 84 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 20 Tahun 2022; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Perda Nomor 03 Tahun 2019
Dalam perbup ini diatur mengenai standar prosedur pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah. Pemindahan adalah pengalihan kepemilikan BMD. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan secara fisik dan/atau kegunaan BMD. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang melalui penerbitan keputusan dari pejabat yang berwenang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
28 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penatausahaan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang persediaan milik daerah, harus sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
b. bahwa untuk tertibnya penatausahaan dan pengelolaan barang persediaan milik daerah, perlu ditetapkan pedoman penatausahaan dan standar operasional prosedur sebagai pedoman bagi pejabat pengelola barang persediaan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja dan/atau UPT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan Milik Daerah;
UU Nomor 69 Tahun 1969; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 17 Tahun 2003; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Perda Kabupaten Dompu Nomor 03 Tahun 2019
Perbup ini mengatur mengenai pedoman penatausahaan dan SOP pengelolaan barang persediaan milik daerah, dengan ruang lingkup terdiri atas pemeriksaan dan penerimaan barang, penyimpanan persediaan, pengamanan dan pemeliharaan, pendistribusian, inventarisasi, penilaian dan penghapusan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
20 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Produk Lokal Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa potensi produk daerah perlu dikelola dan dikembangkan serta didayagunakan berbasis kondisi dan kekhasan daerah agar memiliki daya saing sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah;
b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengelolaan produk lokal daerah, perlu dukungan, keberpihakan dan perlindungan Pemerintah Daerah melalui upaya pengembangan dan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir dalam bentuk kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Produk Lokal Daerah
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 3 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 24 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 1995; PP Nomor 44 Tahun 1997; PP Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan eraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2014; Permendagri Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022; Perda Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 06 Tahun 2022
Perbup ini mengatur mengenai produk lokal daerah, yang merupkan produk potensial untuk dikembangkan memanfaatkan sumber daya daerah yang diharapkan memnjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat. Produk lokal daerah tersebut meliputi kain tenun tradisional dompu, produk pangan segar dan olahan, aneka kerajinan khas dompu, obat-obatan tradisional, produk hasil pertanian, peternakan dan perikanan, dan aneka produk UKM lainnya. Ruang lingkup perbup ini meliputi tata kelola, tenaga kerja, usaha produk lokal, pemasaran penyedia dan penggunaan produk lokal daerah, kemitraan, pengembangan, dan sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
36 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
