Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 59 Tahun 2022

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam perbup ini diatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha yang dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Perbup ini juga mengatur mengenai manajemen penyelenggaraan, standar pelayanan perizinan, pelaporan dan penyelenggaraan perizinan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, tim teknis, dan sanksi administrasi

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Dompu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Dompu

Tanggal Penetapan

28 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2022

Tanggal Berlaku

29 Desember 2022

Sumber

BD 2022 (382): 18 hlm

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Dompu

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 25 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Dompu Nomor 59 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahu 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu

PERIZINAN BERUSAHA - PERIZINAN NON BERUSAHA - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU - DPMPTSP
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, BD 2022 (382): 18 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang transparan, partisipatif dan akuntabel serta guna memberikan kepastian hukum dalam berusaha; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 39 PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah perlu adanya Peraturan Bupati c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP 5 Tahun 2021; PP 6 Tahun 2021; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Permendagri Nomor 25 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2019 Dalam perbup ini diatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha yang dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Perbup ini juga mengatur mengenai manajemen penyelenggaraan, standar pelayanan perizinan, pelaporan dan penyelenggaraan perizinan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, tim teknis, dan sanksi administrasi
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022. Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahu 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu 18 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521