Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 491 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 25 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PERGUB Provinsi Papua Bar...bantuan keuangan.pdf

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 25, BD. No. 25/2024, LL Prov PB: 15 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Huruf D, angka 5 huruf d, dan angka 6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD, bertujuan agar pemberian bantuan keuangan dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
Lamp 6 hlm

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 22 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERGUB Provinsi Papua Bar...il Kepala Daerah.pdf

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 22, BD. No. 22/2024, LL Prov PB: 13 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pejabat negara dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, perlu diberikan hak-hak keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan prmsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas dan transparan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: a. Gaji dan tunjangan; b. Sarana dan prasarana rumah jabatan dan perlengkapan; c. Sarana mobilitas; dan d. Biaya operasional. Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan dalam APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2024.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download file:

PERGUB Provinsi Papua Bar...duk Hukum Daerah.pdf

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 20, BD. No. 20/2024, LL Prov PB: 39 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK:

Bahwa Produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penetapan produk hukum daerah dan tercipta produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu menetapkan pedoman pembentukan produk hukum daerah yang pasti,baku dan standar untuk menciptakan tertib administrasi dan keseragaman. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu diatur Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Papua Barat.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemerintah Daerah. Produk hukum daerah berbentuk: peraturan dan penetapan. Pengaturan Ruang Lingkup peraturan Gubernur ini meliputi: a. Pembentukan; b. Perencanaan; c. Penyusunan; d. Harmonisasi; e. Pembahasan; f. Fasilitasi, Evaluasi dan nomor register; g. Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2024.
Lamp 23 hlm

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 19 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERGUB Provinsi Papua Bar...ndaraan Bermotor.pdf

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 19, BD. No. 17/2024, LL Prov PB: 7 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK:

Bahwa dengan adanya potensi kenaikan harga Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) memicu terjadinya kenaikan inflasi setiap bulan, maka diperlukan kebijakan pemberian insentif fiskal. Dengan adanya potensi kenaikan harga Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) memicu terjadinya kenaikan inflasi setiap bulan, maka diperlukan kebijakan pemberian insentif fiskal. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Perkada dan cliberitahukan kepada DPRD.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Unclang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Unclang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024;
Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah. Insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2024.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

KODE ETIK DI LINGKUNGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Download file:

PERGUB Provinsi Papua Bar...Pengadaan Barjas.pdf

KODE ETIK DI LINGKUNGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMERINTAH DAERAH

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 18, BD. No. 18/2024, LL Prov PB: 16 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang KODE ETIK DI LINGKUNGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Kode Etik Di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 87 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Gubernur diatur mengenai pedoman profesional bagi Pegawai UKPBJ dalam melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ. Tujuan ditetapkannya Kode Etik ini yaitu menjaga kewibawaan, martabat,kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai UKPBJ.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2024.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 17 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

PERGUB Provinsi Papua Bar...rif Layanan BLUD.pdf

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 17, BD. No. 17/2024, LL Prov PB: 7 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat dalam memberikan layanan, diperlukan tarif layanan untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat. Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019 ten tang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019 ten tang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Gubemur Papua Barat No. 27 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai beberapa ketentuan yang diubah dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengernbangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 27)yakni Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2024.
Lamp 2 hlm

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

PERGUB Provinsi Papua Bar...ral dan Batubara.pdf

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 16, BD. No. 16/2024, LL Prov PB: 37 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat memiliki kewenangan khusus di bidang urusan energi dan sumber daya mineral.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Gubernur diatur mengenai: a. kegiatan usaha pertambangan mineral; b. wilayah izin usaha pertambangan; c. izin usaha pertambangan; d. surat izin penambangan batuan; e. pertambangan rakyat; f. izin pengangkutan dan penjualan; g. izin usaha jasa pertambangan; h. izin usaha pertambangan untuk penjualan; i. penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan; J. tenaga kerja; k. pelindungan dan pemberdayaan masyarakat; 1. pendanaan; m. pembinaan dan pengawasan; n. pelaporan; o. sanksi. Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dapat dilaksanakan oleh: a. Badan Usaha; b. Koperasi; atau c. perusahaan perseorangan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

PERGUB Provinsi Papua Bar...tan Ganti Keruda.pdf

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 15, BD. No. 15/2024, LL Prov PB: 41 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara A tau Pejabat Lain.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2012;
Peraturan Gubernur ini mengatur tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, bertujuan: a. memulihkan Kerugian Daerah; b. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak; dan c. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah dan barang Milik Daerah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
Tuntutan ganti kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERGUB Provinsi Papua Bar... THR dan Gaji 13.pdf

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 12, BD. No. 12/2024, LL Prov PB: 8 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Harl Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada: a. PNS dan CPNS; b. Gubemur dan Wakil Gubemur; c. Pimpinan dan Anggota DPRPB; d. Pimpinan clan Anggota MRPB; e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; f. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan g. PPPK. Tunjangan Hari Raya terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS BAGI PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KEBERBAKATAN OLAHRAGA PROVINSI PAPUA BARAT

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERGUB Provinsi Papua Bar...bakatan Olahraga.pdf

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS BAGI PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KEBERBAKATAN OLAHRAGA PROVINS! PAPUA BARAT

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 11, BD. No. 11/2024, LL Prov PB: 30 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS BAGI PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KEBERBAKATAN OLAHRAGA PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK:

Bahwa sesuai Visi Misi Gubernur Papua Barat salah satunya menggariskan Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia Papua Barat yang berdaya saing melalui peningkatan mutu Pendidikan, maka Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan berbagai terobosan yang salah satunya membangun Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga Provinsi Papua Barat. Untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan di daerah serta optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan, khususnya bagi peserta didik yang memiliki bakat istimewa di bidang olahraga, perlu menyelenggarakan satuan pendidikan berupa Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan hak asasi manusia, budaya, kearifan lokal, dan kemajemukan bangsa.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintan Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pedoman keberlangsungan Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga Provinsi Papua Barat sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri yang bersifat Pendidkan Kekhususan di Provinsi Papua Barat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada bidang Pendidikan menengah dan olahraga.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2024.
Lamp 1 hlm

First
Previous
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT