Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 22 Tahun 2024

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: a. Gaji dan tunjangan; b. Sarana dan prasarana rumah jabatan dan perlengkapan; c. Sarana mobilitas; dan d. Biaya operasional. Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan dalam APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 22 Tahun 2024 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Papua Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Manokwari

Tanggal Penetapan

08 Agustus 2024

Tanggal Pengundangan

08 Agustus 2024

Tanggal Berlaku

08 Agustus 2024

Sumber

BD. No. 22/2024, LL Prov PB: 13 hal

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Papua Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 38 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB Provinsi Papua Barat No 22 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 22, BD. No. 22/2024, LL Prov PB: 13 hal
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pejabat negara dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, perlu diberikan hak-hak keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan prmsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas dan transparan. Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: a. Gaji dan tunjangan; b. Sarana dan prasarana rumah jabatan dan perlengkapan; c. Sarana mobilitas; dan d. Biaya operasional. Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan dalam APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2024.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 22 Tahun 2024

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT