Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2024

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Gubernur diatur mengenai: a. kegiatan usaha pertambangan mineral; b. wilayah izin usaha pertambangan; c. izin usaha pertambangan; d. surat izin penambangan batuan; e. pertambangan rakyat; f. izin pengangkutan dan penjualan; g. izin usaha jasa pertambangan; h. izin usaha pertambangan untuk penjualan; i. penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan; J. tenaga kerja; k. pelindungan dan pemberdayaan masyarakat; 1. pendanaan; m. pembinaan dan pengawasan; n. pelaporan; o. sanksi. Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dapat dilaksanakan oleh: a. Badan Usaha; b. Koperasi; atau c. perusahaan perseorangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Papua Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Manokwari

Tanggal Penetapan

03 Juni 2024

Tanggal Pengundangan

03 Juni 2024

Tanggal Berlaku

03 Juni 2024

Sumber

BD. No. 16/2024, LL Prov PB: 37 hal

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Papua Barat

Bidang

HUKUM LINGKUNGAN

Halaman ini telah diakses 69 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB Provinsi Papua Barat No 16 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 16, BD. No. 16/2024, LL Prov PB: 37 hal
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
ABSTRAK:	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat memiliki kewenangan khusus di bidang urusan energi dan sumber daya mineral. Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2019; Dalam Peraturan Gubernur diatur mengenai: a. kegiatan usaha pertambangan mineral; b. wilayah izin usaha pertambangan; c. izin usaha pertambangan; d. surat izin penambangan batuan; e. pertambangan rakyat; f. izin pengangkutan dan penjualan; g. izin usaha jasa pertambangan; h. izin usaha pertambangan untuk penjualan; i. penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan; J. tenaga kerja; k. pelindungan dan pemberdayaan masyarakat; 1. pendanaan; m. pembinaan dan pengawasan; n. pelaporan; o. sanksi. Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dapat dilaksanakan oleh: a. Badan Usaha; b. Koperasi; atau c. perusahaan perseorangan.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2024

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT