Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, perlu diatur tata cara pelaksanaan sewa barang milik daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaa dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Permendagri No 19 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, subjek sewa, objek sewa, jangka waktu sewa, formula tarif/besaran sewa, perjanjian sewa, pembayaran sewa, perpanjangan jangka waktu sewa, pengakhiran sewa, tata cara pelaksanaan sewa, pengamanan dan pemeliharaan objek sewa, ganti rugi dan denda, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 98 Tahun 2012
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan
mendesak yang belum teranggarkan dalam RBA dan
harus segera dilaksanakan dan belum diatur dalam
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD - RSUD)
Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan
perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD- RSUD) Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan ayat 6 pada BAB VI Bagian kedua Pasal 32 dan penambahan ayat (5) pada BAB VI Bagian keempat Pasal 41.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2012.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 99 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Temanggung sehat dan mandiri perlu peningkatan upaya pembinaan Perilaku Hidup bersih dan Sehat masyarakat di semua tatanan; bahwa untuk keterpaduan arah bagi Pemerintah Daerah dan tolak ukur pencapaian keberhasilan dalam melaksanakan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada masyarakat diperlukan pedoman pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 4 Tahun 1984; UU no 5 Tahun 1997; UU No 32 Tahun 2009; UU No 35 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 36 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; Permenkes No 2269/Menkes/Per/XI/2011; Permenaker No 26 tahun 2014; Permenkes No 75 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, indikator, sasaran dan pelaksanaan PHBS, pembinaan PHBS, pengawasan PHBS, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
44 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 99 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan APBD Kab Temanggung TA 2022 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan, perlu menyusun Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Analisa Standar Belanja TA 2022;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Perpres No 33 Tahun 2020; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun2 008; Perda Kab Temanggung No 18 Tahun 2017; Perda Kab Temanggung No 23 Tahun 2020; Permendagri No 40 Tahun 2019; Permendagri No 27 Tahun 2021; Permenkeu No 60/PMK.02/2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang muatan ASB dan rinciannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
882 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 99 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah dan teknis pelaksanaan
akuntansi keuangan daerah, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor
18 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Temanggung:
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perbup Temanggung No 18 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Bab II angka romawi I angka 2 Pengakuan Pendapatan, penambahan huruf e pada Lampiran Bab II angka romawi VIII angka 2 Pengakuan Aset Tetap, perubahan pada Lampiran Bab II angka romawi VIII angka 4 Perlakuan Akuntansi huruf f.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2012.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 100 Tahun 2017
RKPD - pedoman pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD.2017/NO.100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional wajib dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahu n 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 6 Tahun 2014; UU no 23 Tahun 2014; PP No 58 tahun 2005; PP No 6 Tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; PP No 47 Tahun 2015; Perda Kab Temanggung No 10 tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 1 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 1 Tahun 2014; Perda No 10 Tahun 2016; Permendagri No 54 Tahun 2008; Pernendagri No 114 Tahun 2014; Perbup Temanggung No 21 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 46 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup musrenbang RKPD, musrenbang RKP Desa, Musrenbang RKPD di Kelurahan, Musrenbang RKPD di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD di Kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 78 Tahun 2016 dicabut.
63 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 100 Tahun 2021
PERBUP Kab. Temanggung No. 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD Tahun 2021 No. 100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2018-2023, perlu menetapkan
kembali Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung
dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 24 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23
Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2021 Nomor 2 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun
2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan atas Perbup Temanggung No 86 Tahun 2019; Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dalam Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 86 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2019 Nomor 87) diubah sebagaimana tersebut
dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
Perbup Temanggung No.86 Tahun 2019
93 beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 100 Tahun 2012
PERBUP Kab. Temanggung No. 63 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2012
Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 Di Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 63 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun
2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012, maka Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 di
Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
17 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Temanggung
perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang
Kebutuhan dan Harga eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 di
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan BAB III Pasal 4 ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2012.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2012 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 101 Tahun 2017
PBB perdesaan dan perkotaan - tata cara verifikasi objek dan subjek
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, BD.2017/NO.101
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Verifikasi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan validitas data subyek dan obyek PBB Perdesaan dan Perkotaan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan terjadinya perubahan data obyek pajak, maka perlu dilaksanakan verifikasi lapangan subyek dan obyek PBB Perdesaan dan Perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Verifikasi Objek dan Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 1983; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 91 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; Perda Kab Temanggung No 16 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 19 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 26 Thaun 2012; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Permendgari No 13 Tahun 2006; Perbup Temanggung No 45 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, verifikasi objek dan subjek PBB-P2, tata cara pelaksanaan verifikasi objek PBB-P2, tata cara pengolahan data hasil verifikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 101 Tahun 2012
KEBIJAKAN PENGAWASAN - PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, BD.2012/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
secara efisien, efektif, terarah dan Yuridis
berkesinambungan perlu disusun kebijakan pengawasan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Temanggung tentang Kebijakan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten
Temanggung Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang 28 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung 64 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sistematika kebijakan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
11 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
