Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 251 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup Lutim Nomor 10 Tahun 2015.pdf

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PEI.{KSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2015/No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8l ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Taiun 2011 Tentaf.g Desa, pedu menetapkan Peraturitn Bupati tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bada,n Permusyawarata,n Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
1. .) 3 4. 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O1; Undang-Undarg Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembarar Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Iambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s49s); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba-ran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimara telah diubah heberapa kali terakhir dengan Undang Undarg Nomor 9 Talun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Taflbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Taiun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembarar Negara Republik lndonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturar Pela-ksalaan Undalg-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 7. Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 ll-embaran Daerai Kabupaten Luwu Timur'i'ahun 2Oi4 Nomor 13); 8. Pcraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomol 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keualgan Daerah Kabupaten Luwu Timur {Lembaran Daerair Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahar Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 9. Peratura,n Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20 14 Nomor 1 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGHASII-AN TETAP DAN TUNJANGAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2015.
NOMOR 10 TATIUN 2015
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Lutim Nomor 08 Tahun 2015.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI. WAKIL BUPATI,PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, BD.2015/No.08

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa da.lam rargka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan perjalanan dinas, perlu dilakukan pembahar terhadap peraturan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wal<il Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilar Rakyat Daerai, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; b.berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkar Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Talun 2015 tentang Peialanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wal<il Bupati, Pimpinan Dan Anggota . Dewar Perwakilan RaLyat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
1. Undarg-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 Tenta_ng Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembararl Negara Republik Indonesia Nomor 427O)., 2. Undang-Undang Nomor 17 Taiun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Talun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Taiun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43S5); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan I-€mba_ran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 5. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaJa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan t,emba-ran NegaJa Republik Indo.nesia Nomor 5+59); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PenYakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5568); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahao Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhjr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201l; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.OSl2Ot2 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor S, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20l4 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1l Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor l ll; 15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3);
PASAL I PASAL II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2015.
NOMOR 8 TAHUN 2015
48

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Desa

Download file:

Perbup Lutim Nomor 07 Tahun 2015.pdf

PENCALOKASIAN BAOIAN DARI IIASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD.2015/No.07

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai tindak lanjut Pasal 97 ayat {31 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturar Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Oi4, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dad Hasil Pajal Daerah darr Retribusi Daerah Kepada Desa;
l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Nega,ra Repubtik Indonesia Talun 2003 Nomor 27, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127o)) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik lndonesia Talun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5. Tambahaa l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungawab Keuarga! Negara (kmbamn Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 6 Taiun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan [fmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Talun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana tela! diubai dengan Peraturan Pemerintal Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 201.1 (l,embaran Negara Republik lndonesia Taiun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembarai Negara Reputrlik Indonesia Nomor 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Taiun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangal Daerah (hmbarzrn Negara Republik Indonesia Ta-hun 2005 Nomor 140, Tambahan knrba-rar Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintal Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepa.la Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak {l-embaran Negara Republik Indonesia Talun 2010 Nomor 153, Tambahan Lemba-ran Nega,ra Republik lndonesia Nomor 5179); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembara-n Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuargan Daenah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 l; 13. Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OOg tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur {Lemba.ran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OOq Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luu,u Timur Nomor 12 Tahun 2014 (l,embaral Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 201.1 Nomor 12, Tambahan Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG MERUPAKAN BAGIAN DESA BAB IV BESARMA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA BAts V PEI'IYALURAN DAN PENGGUNAAAN tsAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2015.
NOMOR 7 TAIIUN 20 5
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 06 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Perbup Lutim Nomor 06 Tahun 2015.pdf

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TTMUR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2015/No.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2i, Pasa.l 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal I ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat @], Pasal 13 ayat (7J, Pasal 14 ayat 19), Pasa.l 15 ayat (10), Pasal 16 ayat (7), Pasai 18 ayat (6), Pasa-l 19 ayat (6), Pasal 20 ayat l7l, Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat l5]', Pasal 26 ayat {3), Pasal 27 ayat (4l., Pasal 28 ayat (5), Pasal 30 ayat (5), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak
:1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor l, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Undang-Undang Nomor rt Tahun t979 tentang Kesejahteraan Anak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3143); 4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan LembaJan Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Iambaran Negara Republik Indonesia "fahun 2OO2 Nomor lO9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahal Lemba-ran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 427O)l 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakedaan (Lembaran Negara Republik lndonesia ]'ahun 2003 Nomor 39, Tambaian Ifmbamn Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 8. Undang-Undang Nomor 7+ Tahun 2008 tentang Keterbukaar lnformasi Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Taiun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846); 9. Undang-Undang Nomor 37 Talun 2008 tentang Ombudsmar Republik Indonesia (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 139, Tambatan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi (I,embamn Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lemba.ran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 5062); 12. Undang-Undarg Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran NegaJa Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan lrmbararr Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 13. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol1 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L€mbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, "fambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraal Pemerintalan Daera-h (kmbaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, l'ambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusar Pemerintahal Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daeral Kabupaten/Kota (Lemba.ran Negal:a Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371; 16. Keputusar Presiden Nomor 33 Tahun Pengesahan Konvensi Hak Anak; 1990 tentang 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawsesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selata-n Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatal Nomor 27ll; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak (Irmba,rar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82); 20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Talun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintai Kabupaten Luwu Timur {Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor I 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA INTEGRASI PERUBAIIAN PERILAKU BAB III Tata ca.ra evaluasi darl Pelaporar BAB IV Koordinasi pembinaan dalr pengawasan BAB VI TATA CARA PEMBERIAN SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2015.
NOMOR 6 TAHUN 2015
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Harga Eceran tertinggi Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 05 Tahun 2015.pdf

HAROA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD.2015/No.05

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Eceran tertinggi Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikem jaminan kepastian usaha dan perlindungan konsumen Liqtefied Petroleum Ga-s 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro akibat telah teladi kenaikan harga bahar bakar minyak sejak tahun 2011, ma'La perlu dilakukal penyesuaial harga eceran tertinggi liquefied petroleum gas 3 kilogram di Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa dengan mengacu pada Pasal 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatar Nomor 6 Tahun 2015 TangE.?-l 26 Januad 2015 tentarg Harga Eceran Tertinggi Li@efied Petroleum Gos 3 Kilogram di Provinsi Sulawesi Selatan maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Liquefied Pettoleunl c@s 3 Kilogran Di Kabupaten Luwu Timur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima.ksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratura! Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi LiE)efied. Petroteum Gas 3 Kilogram;
1. Undang-Undang Nomor 5 Ta-hun 1999 tentang Larangan Praltek Monopoli dan Persainga-n Usaira Tidal Sehat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan l€mbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3817); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (kmba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambaian t embaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 382 1); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOO tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dal Gas Bumi (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO1 Nomor 136, Tambahan Lembaran Nega,ra Republik lndonesia Nomor 41521:
BA.E} I KETENTUAN UMUM BAB II HET LPG BAB III AGEN BAB TV PANG}GLAN BAB V SANKSI BAB VI PENCAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2015.
NOMOR 5 TAHUN 2015
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Mekanisme Pemberian Jasa Upah Kerja Pengurus Institusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa di Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup Lutim Nomor 04 Tahun 2015.pdf

MEKANISME PDMBERIAN JASA UPAII KERJA PENGURUS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA Di KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2015/No.04

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pemberian Jasa Upah Kerja Pengurus Institusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa di Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjaga keberlangsungan kesertaan ber-KB masyarakat di Kabupaten Luwu Timur yang dilal<ukan oleh Institusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Pembina Keluarga Berenca-na Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, perlu mengatur mekanisme Pemberiart Jasa Upah Kerja Pengurus Institusi Masyaral<at Pedesaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruI a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Jasa Upah Keia Pengurus Institusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Di Kabupaten Luwu Timur;
1. Undalg-Undalg Nomor 7 Ta-hun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur da,n Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan ll€mbaran Negara Republik Indonesia Talun 2OO3 Nomor 27, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia 427O); 2. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang Perkembangan Kependudukal dan Pembangunan Kcluarga (Ifmbaran Negara Republik Indonesia Talun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaralr Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambalan L€mba.ran Negara Republik tndonesia Nomor ,1578); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daera-h Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Talun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 I 1; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daeral Kabupaten Luwu Timur (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 5, Tambahan lrmbaran Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 7. Peraturar Bupati Luwu Timur Nomor ll Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD ,TUJUAN DAN SASARAN BAB III PERSYARATAN PENGURUS IMP BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB V BESARAN JASA UPAH KERJA BAB VI MEKANISME PENCAIRAN DANA BAB VII PEI,APORAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2015.
NOMOR 4 TAHUN 2015
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Lutim Nomor 03 Tahun 2015.pdf

PERJAI.A,NAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DDWAN PER\UAKIIAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03, BD.2015/No.03

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas da.lam negeri yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, perlu mengatur ketentuan mengenai Perjalanal Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati,Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwalilan Ralryat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturajr Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Ralyat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 27, Tambahan ljmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahur 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentong Pemeriksaan Pengelolaan dan Talggung Jawab Keuangan Negara (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 NoEor 66, Tambahan l€mbaran Negiara Republik Indonesia Nomor 44OO); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5459); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tenta,rg Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewaa Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerai, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (L€mbaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {I€mbarar Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Taiun 201.1 (Lembararr Negara Republik Indonesia Talun 2014 Nomor 246, Tambahan l€mba-ran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangarr Pimpinan dan Anggota Dewan Penralilan Ralg,at Daerah (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir deflgan Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2OO7 (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan I-€mbararl Negara Republik Indonesia Nomor 4712l; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {I-€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l40, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaa,n dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerai (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2005 Nomor 165, Tambaian trmbaran Negaja Republik lndonesia Nomor 4593); 11. Peratura,n Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ka,Ii tera,khir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20l 1; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 13 / PMK.O5/20 12 tentang Perialanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Taiun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengetolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (If mba-ran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20Oq Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (l,embaran Daerah l(abupaten Luwu,_ Timur Tahun 20l4 Nomor 12, Tambaian Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor I I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1 1);
BAB I KETENTUAN UMIIM BAB II SURAT TUGAS BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAB IV BIAYA PER"IALANAN DINAS DAI-AM KABUPATEN BAB V PENGGUNAAN KENDARAAN BAB V1 BIAYA PERJALANAN DINAS PEGAWAI TIDAK TETAP BAB V BIAYA PERJAI,ANAN DINAS MENGIKUTI KEGIATAN SEMtNAR, WORKSHOP, BIMTEK, LOKAKARYA DAN SEJENISIIYA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2015.
NOMOR 3 TAHUN 2015
45

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Lutim Nomor 02 Tahun 2015.pdf

MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

bahwa da]am ralgka pembukaan rekening untuk keperluart pelaksanaan penerimaan daerah dan pengelolaan uang persediaan/pengelua-ran serta penatausahaan penerimaan dan pengelolaan uang yang harus dipertanggungjawabkan da.lam rangka pelaksaraan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan mekanisme pembukaan dan penu lu pan rekening; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pembukaan Dan Penutupan Rekening Satuan Ke{a Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l€mba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambairal Irmba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 427O].; Undang-Undarg Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Ta-hun 2OO4 tentang Perbendaharaar Negara {Irmbaran Nega-ra Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, TambaiaJt Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan l€mbaran Nega.ra Repubtik Indonesia Nomor 4400);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBUKAAN REKENING BAB III PENUTUPAN REKENING BAB IV PEI,APORAN REKENING BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2015.
NOMOR 2 TAHUN 2015
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 01 Tahun 2015

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

Perbup Lutim Nomor 01 Tahun 2015.pdf

KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN LLTWU TIMUR TAHUN 2015

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2015/No.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015

ABSTRAK:

bahwa dalam raigka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya kebijakan pengawasan secara fungsional oleh lnspektorat Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa berdasa-rkan pcrtimbangan sebagaimala dimaksud dzrlam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijal<an Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015;
1. Undang-Undang Nomor 7 Talun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahar Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a27Ol; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nega-ra Nomor Republik Indonesia 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tenta-ng Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nega.ra Nomor Republik Indonesia 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Nega-ra (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerai {Irmbaran Nega-ra Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengar Peraturan pemerintai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan L€mba-ran Nega.ra Republik hrdonesia Nomor 5589);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
NOMOR 1 TAHUN 2Oi5
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup no 69 2014 ttg NJOP PBB Menara Telkom.pdf

NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2014/ No.69

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Nilai Jual Objek Pajak Sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 4. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 57); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 73); 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 6. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. 7. Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. 8. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan• bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi; 9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. BAB I1 NILA! JUAL OBJEK PAJAK Pasal 2 Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB ill KETENTUAN PENUTUP Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT