Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2015

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG MERUPAKAN BAGIAN DESA BAB IV BESARMA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA BAts V PEI'IYALURAN DAN PENGGUNAAAN tsAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Malili

Tanggal Penetapan

28 Maret 2015

Tanggal Pengundangan

28 Maret 2015

Tanggal Berlaku

28 Maret 2015

Sumber

BD.2015/No.07

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 391 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lutim Nomor 07 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENCALOKASIAN BAOIAN DARI IIASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD.2015/No.07

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai tindak lanjut Pasal 97 ayat {31 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturar Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Oi4, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dad Hasil Pajal Daerah darr Retribusi Daerah Kepada Desa;
l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Nega,ra Repubtik Indonesia Talun 2003 Nomor 27, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127o)) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik lndonesia Talun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5. Tambahaa l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungawab Keuarga! Negara (kmbamn Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 6 Taiun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan [fmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Talun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana tela! diubai dengan Peraturan Pemerintal Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 201.1 (l,embaran Negara Republik lndonesia Taiun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembarai Negara Reputrlik Indonesia Nomor 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Taiun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangal Daerah (hmbarzrn Negara Republik Indonesia Ta-hun 2005 Nomor 140, Tambahan knrba-rar Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintal Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepa.la Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak {l-embaran Negara Republik Indonesia Talun 2010 Nomor 153, Tambahan Lemba-ran Nega,ra Republik lndonesia Nomor 5179); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembara-n Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuargan Daenah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 l; 13. Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OOg tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur {Lemba.ran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OOq Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luu,u Timur Nomor 12 Tahun 2014 (l,embaral Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 201.1 Nomor 12, Tambahan Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG MERUPAKAN BAGIAN DESA BAB IV BESARMA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA BAts V PEI'IYALURAN DAN PENGGUNAAAN tsAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2015.
NOMOR 7 TAIIUN 20 5
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2015

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT