Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 06 Tahun 2015

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA INTEGRASI PERUBAIIAN PERILAKU BAB III Tata ca.ra evaluasi darl Pelaporar BAB IV Koordinasi pembinaan dalr pengawasan BAB VI TATA CARA PEMBERIAN SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 06 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Malili

Tanggal Penetapan

12 Maret 2015

Tanggal Pengundangan

12 Maret 2015

Tanggal Berlaku

12 Maret 2015

Sumber

BD.2015/No.06

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 694 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lutim Nomor 06 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TTMUR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2015/No.06
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2i, Pasa.l 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal I ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat @], Pasal 13 ayat (7J, Pasal 14 ayat 19), Pasa.l 15 ayat (10), Pasal 16 ayat (7), Pasai 18 ayat (6), Pasa-l 19 ayat (6), Pasal 20 ayat l7l, Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat l5]', Pasal 26 ayat {3), Pasal 27 ayat (4l., Pasal 28 ayat (5), Pasal 30 ayat (5), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak :1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor l, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Undang-Undang Nomor rt Tahun t979 tentang Kesejahteraan Anak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3143); 4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan LembaJan Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Iambaran Negara Republik Indonesia "fahun 2OO2 Nomor lO9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahal Lemba-ran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 427O)l 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakedaan (Lembaran Negara Republik lndonesia ]'ahun 2003 Nomor 39, Tambaian Ifmbamn Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 8. Undang-Undang Nomor 7+ Tahun 2008 tentang Keterbukaar lnformasi Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Taiun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846); 9. Undang-Undang Nomor 37 Talun 2008 tentang Ombudsmar Republik Indonesia (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 139, Tambatan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi (I,embamn Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lemba.ran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 5062); 12. Undang-Undarg Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran NegaJa Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan lrmbararr Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 13. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol1 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L€mbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, "fambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraal Pemerintalan Daera-h (kmbaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, l'ambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusar Pemerintahal Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daeral Kabupaten/Kota (Lemba.ran Negal:a Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371; 16. Keputusar Presiden Nomor 33 Tahun Pengesahan Konvensi Hak Anak; 1990 tentang 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawsesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selata-n Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatal Nomor 27ll; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak (Irmba,rar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82); 20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Talun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintai Kabupaten Luwu Timur {Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor I 1); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA INTEGRASI PERUBAIIAN PERILAKU BAB III Tata ca.ra evaluasi darl Pelaporar BAB IV Koordinasi pembinaan dalr pengawasan BAB VI TATA CARA PEMBERIAN SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2015. NOMOR 6 TAHUN 2015 25

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 06 Tahun 2015

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT