Pedoman Umum-dan-Petunjuk-Teknis Pelaksanaan-dan-Penggunaan Dana Desa-Tahun Anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, serta guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengalokasian dan pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk masing-masing Desa penetapannya dengan Peraturan Bupati
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 4 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan dan penggunaan desa meliputi pengalokasian dana desa setiap desa, pengelolaan dana, perubahan penggunaan dana, program pelatihan masyarakat, pertanggungjawaban dan pelaporan dana, pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan dana, serta pengenaan sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2019.
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 25 Tahun 2022
kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2022 /No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dalam Rangka pelaksanaan Kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat No 800/7496/OTDA Tanggal 18 November 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Daerah di Lingkungan Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 7 Tahun 2013; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PERMENHUB No PM 139 Tahun 2016; PERMENDAGRI No 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No 99 Tahun 2018; PERMENPANRB No 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No 25 Tahun 2021; PERMENPANRB No 7 Tahun 2022; PERDA No 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, Kedudukan dan Susunan Organisai, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati No 052 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.
16 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 25 Tahun 2018
persalinan di tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2018/NO. 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persalinan di Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Permenkes Nomor 97 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (1) dan (2), bahwa persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan di tenaga kesehatan, dan lima aspek dasar dalam persalinan yaitu Standar Asuhan Persalinan Normal (APN), yakni membuat keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan sayang bayi, pencegahan infeksi, pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan, dan rujukan pada kasus ibu dan bayi baru lahir, semua aspek tersebut hanya dapat dilakukan di fasyankes; bahwa masih banyak persalinan dilakukan di rumah dan ditolong oleh dukun; perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Persalinan di Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; Permenkes No. 97 Tahun 2014; Keputusan Menkes No. 43 Tahun 2016; Keputusan Menkes No. 131/Menkes/SK/II/2004.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Persalinan di Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan, terdiri dari batasa istilah yang digunakan; tujuan; persalinan di tenaga kesehatan; tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan; dukungan masyarakat; pembinaan dan pengawasan; penghargaan; dan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 25 Tahun 2020
PERBUP Kab. PALI No. 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
APBD TA 2020 dan penjabarannya telah ditetapkan melalui PERDA No. 10 Tahun 2019 tentang APBD TA 2020 dan PERBUP No. 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) PERMENKEU No. 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah TA 2020, Penggunaan Dana Insentif Daerah TA 2020 diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2019; PERMENKEU No. 19/PMK.07/2020; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERDA No. 10 Tahun 2019; PERDA No. 7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai Penjabaran APBD TA 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Bir, belum mengatur pemberian beasiswa mahasiswa ikatan dinas sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 20 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2012; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 30 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2018; Peraturan Daerah No 4 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur perubahan ketentuan mengenai ketentuan umum, persyaratan, jangka waktu dan perpanjangan masa beasiswa, beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu, mekanisme seleksi calon penerima beasiswa program kerja sama, beasiswa mahasiswa berprestasi, dan beasiswa ikatan dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2023.
Mengubah Peraturan Bupati No 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat, agar tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan RI; Bidang Kesehatan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang termasuk salah satu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Strategi dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini, diatur tentang Strategi dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain maksud dan tujuan, penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 26 Tahun 2021
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. PALI No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
PERBUP Kab. PALI No. 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Pemerintahan Daerah dalam pemilihan kepala desa perlu untuk menghasilkan calon kepala desa yang amanah dan memiliki kualifikasi keagamaan yang baik ,terkhusus calon kepala desa yang menganut agama islam
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 7 Tahun 2013;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;Permendagri No 82 Tahun 2015;Permendagri No 112 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Permendagri No 72 Tahun 2020;Perda No 4 Tahun 2016;Perbup No 68 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup No 17 Tahun 2021;
Materi pokok dalam perarturan ini adalah : Perubahan ketiga atas peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tata Cara pencalonan ,pemilihan ,pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah beserta perubahannya
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi
ABSTRAK:
Bahwa pemberian air susu ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu dan merupakan hak bayi serta merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka perlunya dukungan dan perlindungan bagi ibu untuk memberikan air susu ibu kepada bayi; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, merupakan tanggung jawab pemerintah, dan untuk mendukung pemerintah tersebut, perlu mengatur mengenai pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan penyediaan Ruang Laktasi; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 33 Tahun 2012; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; tujuan; air susu ibu eksklusif; ruang laktasi; dukungan masyarakat; pembinaan dan pengawasan; penghargaan; dan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
5 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI No. 026 Tahun 2015
TENTANG - PENGELOLAAN - BARANG MILIK DAERAH - TAHUN 2015
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 026, LD.2015/NO.026
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 81 peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolan barang milik negara /daerah sebagaiman atelah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2008
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU NO 72 Tahun 1857;UU No 28 Tahun 1958;UU NO 5 Tahun 1960;UU No 8 Tahun 1974;UU No 18 Tahun 1997;UU nO 17 Tahun 2003;U no 23 Tahun 2014;PP No 46 Tahun 1971;PP No 40 Tahun 1994 sebagimana telah diubah dengan PP No 31 Tahun 2005;PP No 40 Tahun 1996;PP No 24 Tahun 2005;PP nO 58 tahun 2005;PP No 6 Tahun 2006; sebagimana telah diubah dengan peraturan pemrintah No 38 Tahun 2008;PP No 41 Tahun 2007;Kepres No 40 Tahun 1974;Kepres No 40 Tahun 1974;Kepres No 80 Tahun 20003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 95 Tahun 2007;PP No 5 Tahun 1997; Kepmendagri No 42 Tahun 2001;Kepmendagari No 49 Tahun 2001;Kepmendagri No 7 Tahun 2002;Kepmendagri No 12 Tahun 2003;Kepmendagri No 130 Tahun 2003;Permendagri No 7 Tahun 2006;permendagri No 17 Tahun 2007
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Kedudukan,wewenang,dabn tanggung jawab ,perencana kebutuhan dan penganggaran,pengadaan,penerimaan penyaluran,pengunaan ,penatausahaan,pemanfaatan,Pengamaan dan pemelihara ,Penilaian,Penghapusan,Pemeindatanggan,pembinaan pengendalian dan pengawasan,pembiayaan,tuntutan ganti rugi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
34 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 057 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja - badan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2022 /No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkup instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan Persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat No 800/7496/OTDA Tanggal 18 November 2021 Perihal pertimbangan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 7 Tahun 2013; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 tahun 2016; PERMENDAGRI No 46 Tahun 2008; PERMENDAGRI No 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No 99 Tahun 2018; PERMENPANRB No 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No 25 Tahun 2021; PERMENPANRB No 7 Tahun 2022; PERDA No 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang penanggulangan Sencana yang menjadi kewenangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 057 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
11 hlm, Lampiran : 1 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
