Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD TAHUN 2020 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan
Daerah; bahwa setiap pemerintah daerah wajib mengelola informasi yang dimilikinya dan untuk melindungi informasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Persandian untuk
Pengamanan Informasi di Pemerintah Kabupaten Madiun;
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah.
KETENTUAN UMUM; PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN; PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH; PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS; PENDANAAN; KETENTUAN UMUM.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020.
37 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 20 ayat
(8), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pemerintah
Daerah Kabupaten Madiun;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pemusnahan Arsip;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
peraturan ini mengatur mengenai pedoman penyusutan arsip pemerintah daerah kabupaten madiun . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, penyusutan arsip, pemindahan arsip, pemusnahan arsip, penyerahan arsip, dokumentasi penyusutan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
jumlah 13 halaman + lampiran 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 47 Tahun 2022
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2026.
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2017.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2022- 2026 diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi klaster:
a. kelembagaan;
b. hak sipil dan kebebasan;
c. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
d. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
e. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
f. perlindungan khusus; dan
g. kecamatan, desa/kelurahan layak anak.
yang dituangkan kedalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Madiun Layak Anak Tahun 2022-2026 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
63 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh kesamaan
pemahaman dan kesatuan langkah dalam proses
pengelolaan arsip vital negara, diperlukan suatu
pedoman yang berlaku di Pemerintah Daerah
Kabupaten Madiun;
b. bahwa dalam upaya melindungi, mengamankan dan
menyelamatkan aset-aset penting Pemerintah Daerah
Kabupaten Madiun, dan menindaklanjuti ketentuan
Pasal 56 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, perlu dilakukan pengelolaan
secara terprogram, sistematis dan terpadu terhadap
arsip vital negara yang diciptakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Madiun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan perturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Madiun;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Arsip Statis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasiional Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Pedoman
Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan
Dokumen/Arsip Vital Negara
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6
Tahun 2016 tentang Tata Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Madiun.
peraturan ini mengatur mengenai pedoman pengelolaan arsip vital di lingkunagn pemerintah kabupaten madiun . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, maksud, tujuan dan azas, kebijakan dan pembiayaan serta pengelola arsip vital, tanggung jawab, kewajiban perangkat daerah, lembaga kearsipan, kewenangan penggunaan, lokasi dan standar ruang simpan, penentuan kriterian arsip vital dan identifikasi, penataan, peminjaman dan pemeliharaan, perlindungan, pengamanan, penyelamatan dan pemulihan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
jumlah 14 halaman + lampiran 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 47 Tahun 2020
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah - Desa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 3 Peraturan Bupati Madiun Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara pengalokasian, penyaluran dan pengelolaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Madiun dan penghitungan Kurang bayar dan lebih bayar dana bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah Desa di Kabupaten Madiun berdasarkan realisasi penerimaan daerah Tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Madiun Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagian Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun;
8. Peraturan Bupati Madiun Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara pengalokasian, penyaluran dan pengelolaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten Madiun.
Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.155.303.000,00 (Dua Milyar seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan Rincian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 14O/14445/112.2/2022 tanggal 1 Nopember 2022 tentang Penyampaian Pagu definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 serta
usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dari Perangkat Daerah terkait yang menurut sifat dan urgensinya harus/wajib dilakukan pergeseran anggaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengubah Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tafutn 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;
Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2022;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 Tahun 2022.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
Jumlah Pendapatan Rp1.924.886.562.315,00
Jumlah Belanja Rp2.196.654.772.721,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp271.768.150.406,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berkenaan Rp0,00
dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, maka
dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor
20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10
Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Usaha;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010
tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor
11 Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan ini mengatur mengenai perubahan atas peraturan
bupati madiun nomor 20 tahun 2014 tentang petunjuk
pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
. perubahan meliputi antara lain: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 4 diubah dan angka 5
dihapus, 2. Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah, 3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, 4. Ketentuan Pasal 10 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
merubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 20
tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah,
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HADIAH DAN
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN
DI KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan realisasi penerimaan
dan intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu memberikan
hadiah dan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa,
Kelurahan dan Kecamatan;
b. bahwa agar upaya pemberian hadiah dan biaya
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Madiun berjalan efektif,
transparan dan akuntabel perlu mengatur Pedoman
Pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Hadiah dan Biaya Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa,
Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Madiun ;
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;.
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Peemungutan Pajak
Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Madiun;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
Peraturan ini mengatur mengenai pedoman
pelaksanaan pemberian hadiah dan biaya
pemungutan pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan kepada desa,
kelurahan dan kecamatan di kabupaten madiun.
. Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, maksud dan tujuan, biaya pemungutan PBB-P2 berupa jasa penyampaian SPPT PBB-P2, besaran jasa, jenis hadiah dan besaran hadian, kelembagaan pemungutan PBB-P2, pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati Madiun ini maka Peraturan Bupati Madiun
Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa,
Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Madiun beserta perubahannya, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Standar Barang dan Standar kebutuhan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2017.
Ruang lingkup
Peraturan Bupati ini ,
a. penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
b. penyusunan Rencana Kebutuhan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
c. penyusunan Rencana Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
d. penyusunan Rencana Kebutuhan Pemindahtangan Barang Milik Daerah;dan
e. penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 49 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH, PENGHARGAAN PURNA BHAKTI, UANG DUKA, DAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan untuk memberikan pedoman pemberian penghargaan purna bhakti, uang duka dan jaminan kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka dan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa.
Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
a. komponen belanja APB Desa;
b. penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
c. purna bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
d. uang duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
e. jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
f. tunjangan BPD;
g. mekanisme pencairan dan tata cara pengelolaan penghasilan tetap dan tunjangan;
h. pertanggungjawaban; dan
i. pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
22 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
