Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Magelang Tahun 2020 No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Blondo 1 dan Sekolah Dasar Negeri Blondo 3 Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pembiayaan
dan operasional kegiatan belajar mengajar perlu melaksanakan
penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dipandang
memungkinkan dan saling berdekatan;
b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Blondo 1 dan Sekolah Dasar
Negeri Blondo 3 Kecamatan Mungkid terletak di lokasi yang
berdekatan sehingga dapat dilakukan penggabungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Blondo 1 dan
Sekolah Dasar Negeri Blondo 3 Kecamatan Mungkid Kabupaten
Magelang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 28 Tahun 1990; PP No 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 32 Tahun 2013; Permendikbud No 36 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Blondo 1 dan Sekolah Dasar Negeri Blondo 3 Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 41 Tahun 2015
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUSKESMAS
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2015/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan; bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu mengangkat pegawai Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif yang diatur secara jelas dan sistematis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelayanan Umum Daerah Puskesmas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Formasi
Bab IV Pengadaan Pegawai Non PNS
Bab V Penilaian Kinerja
Bab VI Hak dan Kewajiban
Bab VII Waktu Kerja, Istirahat, Hari Libur
Bab VIII Pemberhentian
Bab IX Tim Pertimbangan Kepegawaian
Bab X Pembiayaan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2015.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 41 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2011
tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga
perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika Buku Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2012.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2011 dicabut.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015;
Peraturan bupati ini mengatur tentang road map reformasi birokrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
85 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 yang efisien dan efektif, perlu menyusun Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019. Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2018.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 41 Tahun 2014
BENIH PERTANIAN - IZIN USAHA PRODUKSI - TANDA DAFTAR PRODUKSI - TANDA DAFTAR PENGEDAR
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2014/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang
Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina dan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/
SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan
Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura , perlu menyusun
pedoman pemberian Izin Usaha Produksi Benih Pertanian,
Tanda Daftar Produksi Benih Pertanian dan Tanda Daftar
Pengedar Benih Pertanian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Produksi
Benih Pertanian dan Tanda Daftar Pengedar Benih
Pertanian;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang izin usaha produksi benih pertanian, tanda daftar usaha produksi benih pertanian, dan tanda daftar pengedar benih pertanian, persyaratan dan tata cara pengajuan izin usaha produksi benih pertanian, tanda daftar usaha produksi benih pertanian, dan tanda daftar pengedar benih pertanian, masa berlaku izin usaha produksi benih pertanian, tanda daftar usaha produksi benih pertanian, dan tanda daftar pengedar benih pertanian, hak, kewajiban dan larangan pemegang izin usaha produksi benih pertanian, tanda daftar usaha produksi benih pertanian, dan tanda daftar pengedar benih pertanian, perubahan dan penggantian nama pemegang izin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2021/ No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 34, Pasal
40 ayat (5), Pasal 56, Pasal 66, Pasal 79, Pasal 86, Pasal 95 ayat
(2), Pasal 99, Pasal 102, Pasal 116, Pasal 119 ayat (3), Pasal 130
ayat (3), Pasal 132, Pasal 134, Pasal 139, Pasal 155, Pasal 163,
Pasal 167, Pasal 170, Pasal 174, Pasal 179, Pasal 195 Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pengelolan Barang milik daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang milik daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 tahun 2020; PP No 84 Tahun 2014; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Magelang No 5 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tata cara pelaksanaan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;
b. tata cara pelaksanaan penggunaan Barang Milik Daerah;
c. pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan Barang Milik Daerah;
d. tata cara pelaksanaan tender;
e. tata cara pelaksanaan sewa;
f. tata cara pelaksanaan pinjam pakai;
g. kontribusi tetap dan pembagian keuntungan;
h. tata cara pelaksanaan KSP;
i. kontribusi tahunan, hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan
fungsi pemerintah daerah, penghitungan dan pembayarannya;
j. tata cara pelaksanaan BGS/BSG;
k. tata cara KSPI;
l. tata cara penyimpanan kepemilikan Barang Milik Daerah;
m. tata cara pengamanan Barang Milik Daerah;
n. tata cara pemeliharaan Barang Milik Daerah;
o. penilaian Barang Milik Daerah;
p. tata cara pelaksanaan penjualan;
q. tata cara pelaksanaan tukar menukar;
r. tata cara pelaksanaan hibah;
s. tata cara pelaksanaan penyertaan modal;
t. tata cara pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Daerah;
u. tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah; dan
v. tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan,
pengawasan dan pengendalian Barang milik daerah berupa Rumah Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
Perbup Magelang No 33 Tahun 2011dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
203 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa
yang baik perlu didukung transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan amanat
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk
melaksanakan kewenangan desa guna peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui implementasi transaksi
nontunai pemerintah desa; bahwa dalam rangka mendukung percepatan implementasi
transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Surat Direktur Jenderal BinaPemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor: 100.3.3.3/2890/BPD Hal Implementasi
Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, perlu mengatur
ketentuan mengenai transaksi nontunai pemerintah desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi
Nontunai pada Pemerintah Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi, Mekanisme Penerimaan melalui Pembayaran Nontunai, Mekanisme Pengeluaran melalui Pembayaran Nontunai, Keadaan Kahar, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 42 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan bupati mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, jenjang jabatan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
80 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
