PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2017/No. 08
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa, meningkatkan perekonomian Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat perdesaan, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 37 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PERPRES No. 12 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDES PDTT No. 02 Tahun 2015; PERMENDES PDTT No. 04 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Cara Pendirian BUM Desa dan BUM Bersama, Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Tugas, Kewajiban dan Wewenang, Kriteria Pelaksana Operasional BUM Desa, Jenis Usaha, Permodalan dan Alokasi Hasil Usaha, Kerjasama BUM Desa Antar Desa, Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembubaran BUM Desa, Pembinaan, Pengawasan, Format Tata Naskah, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2017
PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/No. 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dimaksud terlaksana dengan baik, transparan, akuntabel, proporsional, efisien dan efektif, perlu dilakukan pengaturan pemerintah Kab. Toba Samosir telah mengalokasikan dana, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Penetapan dan Pedoman pelaksanaan Alokasi dana Desa di Kab. Toba Samosir Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP No. 22 Tahun 2015; PERDA Kab. Toba Samosir No. 4 Tahun 2015; PERDA Kab. Toba Samosir No. 4 Tahun 2016; PERDA Kab. Toba Samosir No. 7 Tahun 2016; PERBUP Toba Samosir No. 28 Tahun 2015; PERBUP Toba Samosir No. 38 Tahun 2016; PERBUP Toba Samosir No. 35 Tahun 2015; PERBUP Toba Samosir No. 37 Tahun 2015; PERBUP Toba Samosir No. 11 Tahun 2016; PERBUP Toba Samosir No. 94 Tahun 2016; Keputusan Bupati Toba samosir No. 217 Tahun 2015; dan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 99 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan dan Pedoman pelaksanaan Alokasi dana Desa di Kab. Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penjabaran Pembagian AAD, Pengelolaan dan Arah Penggunaan AAD, Asas dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Mekanisme Penyaluran dan Pengajuan SPP ADD, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2017.
19
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi dan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 tahun 1998; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERPRES No. 87 Tahun 2014; dan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Produk Hukum Daerah, Pembentuakn Peraturan Daerah, Perencanaan Peraturan Daerah, Penyusunan Peraturan Daerah, Pembentukan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah, Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan, Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Autentifikasi dan Penggandaan, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan Terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan, Evaluasi Rancangan Perda, Ketentuan Lain-Lain serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.
24
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2017
Insentif Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Nonformal Bidang Keagamaan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2017/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Insentif Tenaga Pendidik Pada Pendidik Nonformal Bidang Keagamaan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pendidikan keagamaan dan moral kerohanian anak-anak sebagai modal dasar pembangunan bangsa, serta dukungan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan kesejahteraan kepada tenaga pendidik pada pendidikan nonformal bidang keagamaan yang sudah banyak memberikan andil terhadap pembangunan mental kerohanian mayarakat, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Insentif Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Nonformal Bidang Keagamaan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 55 Tahun 2007; UU no. 23 Tahun 204 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; dan PERDA Kota Tebing Tinggi No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Insentif Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Nonformal Bidang Keagamaan dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Pemberian Insentif, Kewenangan dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Tugas danb Fungsi Pendidik, Hak dan Kewajiban Tenaga Pendidik, Kriteria Dalam Pemberian Insentif, Kualifikasi Tenaga Pendidik, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
Dalam pemungutan pajak daerah ditemukan permasalahan data objek dan subjek pajak tidak akurat sehingga perlu diatur tata cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah sesuai ketentuan, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 91 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDA Kab. Toba Samosir No. 11 Tahun 2010; PERDA Kab. Toba Samosir No. 1 Tahun 2012; PERDA Kab. Toba Samosir No. 1 Tahun 2013; dan PERDA No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Piutang Pajak yang dapat Dihapus, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2017
PETUNJUK TEKNIS BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XIV DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAN KELUARGA KE 45 KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2017/No. 07
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV Dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Dan Kesejahteran Keluarga Ke 45 Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Untuk lebih efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan kegiatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Ke 45 di Kab. Toba Samosir, perlu diatur pedoman yang berupa petunjuk teknis sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Ke 45 Kab. Toba Samosir Tahun 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERDA Kab. Toba Samosir No. 7 Tahun 2016; dan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 94 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Ke 45 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2017
PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/No. 06
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Sungai Dan Danau di Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Berdasarkan PERMENHUB No. KM. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan angkutan sungai dan danau di Kab. Toba Samosir, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau di Kab. Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 1 Tahun 1998; PP No. 82 Tahun 1999; PERMENHUB No : KM. 58 Tahun 2017; dan PERBUP Toba Samosir No. 77 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Jaringan Trayek, Jenis Angkutan, Keselamatan Angkutan, Tarif Angkutan, Pengawasan, Sanksi serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
