Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 257 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 5 Tahun 2014

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup MTB No. 05 Tahun 2...din Dalam Negeri.pdf

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD. 2014/NO.95, LL KAB MALUKU TENGGARA BARAT: 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap

ABSTRAK:

Pembiayaan perjalanan dinas jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap selama ini masih dilakukan secara lumpsum sehingga tidak sesuai dengan asas efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Keputusan Bupati tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas belum mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas sehingga perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012; PERDAKAB MTB No. 07 Tahun 2008.
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Bupati, wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, , dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perjalanan Dinas Jabatan, selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas melewati batas luar dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang ditunjuk melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 4 Tahun 2014

Pembebasan Sementara Retribusi Daerah Bagi Pengguna Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Pasar Omele Sifnana

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup MTB No. 04 Tahun 2...ar Omele Sipnana.pdf

RETRIBUSI DAERAH PENGGUNA SARANA DAN PRASARANA - PEMBEBASAN SEMENTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD. 2014/NO.94, LL KAB MALUKU TENGGARA BARAT: 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Sementara Retribusi Daerah Bagi Pengguna Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Pasar Omele Sifnana

ABSTRAK:

Retribusi daerah selain mempunyai fungsi budgeter untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah juga berfungsi untuk mengatur (regulerend) dan melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang social ekonomi. Kebijaksanaan pembebasan sementara terhadap retribusi daerah bagi pengguna sarana dan prasarana Pemerintah daerah pada Pasar Omele Sifnana untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sebagai akibat relokasi pasar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDAKAB MTB No. 09 Tahun 2002; PERDAKAB MTB No. 4 Tahun 2011; PERDAKAB No. 5 Tahun 2011; PERDAKAB MTB No. 14 Tahun 2012; PERDAKAB MTB No. 25 Tahun 2013.
Pembebasan Sementara Retribusi Daerah Bagi Pengguna Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Pasar Omele Sifnana, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi yang dibebaskan adalah retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan pasar, dan retribusi jasa usaha yaitu retribusi pasar grosiran dan/atau pertokoan. Jangka waktu pembebasan retribusi adlah 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan relokasi pasar.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 1 Tahun 2014

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2013-2033

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup MTB No. 01 Tahun 2...dan Pulau-Pulau .pdf

WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL - RENCANA STRATEGIS

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2014/NO.91, LL KAB MALUKU TENGGARA BARAT: 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2013-2033

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka sebagai tindak lanjut dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penyusunan dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013-2033 serta tahapan konsultasi public sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan pada bulan Desember 2013, sehingga perlu disahkan dalam Peraturan Bupati.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 62 Tahun 2010; PP No. 78 Tahun 2005; PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN No. PER.08/MEN/2009; PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN No. PER.20/MEN/2009; PERDAKAB MTB No. 3 Tahun 2008.
Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013-2033, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 47 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup MTB No. 47 Tahun 2...tan Penyebrangan.pdf

Perbup MTB No. 47 Tahun 2013-LAMPIRAN.pdf

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS DALAM WILAYAH - PERUBAHAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD. 2013/NO.95, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

ABSTRAK:

Bahwa dengan kebijakan Pemerintah Pusat tentang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), maka berdampak langsung terhadap Jasa Transportasi Angkutan Penyeberangan; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sebagai akibat kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak, sehingga perlu dibuat perubahan dalam rangka penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 73/AP005/DRJD/2003; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Lampiran: 2 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 46 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perbup MTB No. 46 Tahun 2013 (ekstrak).pdf

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - SISTEM DAN PROSEDUR

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD. 2013/NO.94, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 26 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat 19 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat 19 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sistimatika sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 33 dihapus, angka 34, angka 54, angka 61, angka 62 diubah, diantara angka 61 dan 62 disisipkan angka baru yaitu angka 61a, diantara angka 62 dan 63 disisipkan angka baru yaitu angka 62a, angka 66 diubah, ditambahkan angka baru yaitu angka 89 dan angka 90. 2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 8A. 3. Ketentuan Pasal 9 Ayat (4) diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu Ayat (5). 4. Ketentuan Pasal 188 ayat (3) diubah. 5. Ketentuan Pasal 189 ayat (2) dan (3) ditambah. 6. Ketentuan Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) huruf d dan f diubah. 7. Ketentuan Pasal 191 ayat (2) huruf g diubah. 8. Ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (2) huruf g diubah. 9. Ketentuan Pasal 194 ayat (6) huruf d diubah. 10. Ketentuan Pasal 195 ayat (5) diubah. 11. Ketentuan Pasal 207 ayat (3) diubah. 12. Ketentuan Pasal 208 ayat (2) dan ayat (3) diubah. 13. Ketentuan Pasal 213 ayat (3) huruf b dihapus dan huruf c ditambahkan penjelasan. 14. Ketentuan Pasal 217 ayat (14) diubah. 15. Ketentuan Pasal 304 dihapus.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 42 Tahun 2013

Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Perbup MTB No. 42 Tahun 2...is Standar Biaya.pdf

ANALISIS STANDAR BELANJA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD. 2013/NO.90, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah maka penyusunan anggaran program/kegiatan harus mengacu pada standar analisis belanja sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1 ) dan ayat (4 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dasar hukum penyusunan anggaran berbasis kinerja yang mengacu pada Analisis standar biaya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat belum dibentuk sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 41 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup No. 41 Tahun 2013 ... Kendaraan Dinas.pdf

PENJUALAN KENDARAAN DINAS - PEDOMAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD. 2013/NO.90, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas belum cukup mengakomodir kebutuhan tentang penetapan harga cara perhitungan harga kendaraan sehingga perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2009.
Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 38 Tahun 2013

Pembinaan, Pengawasan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perbup MTB No. 38 Tahun 2...han Bakar Minyak.pdf

BAHAN BAKAR MINYAK - PENYALURAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD. 2013/NO.86, TBD NO.86, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak

ABSTRAK:

Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, maka untuk menjamin kelancaran penyalurannya dipandang perlu untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan. Dalam rangka terciptanya pelaksanaan penyaluran bahan bakar minyak di daerah yang tepat sasaran, perlu dilakukan suatu kebijakan tentang penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak melalui sistim pembinaan dan pengawasan, agar tersedianya bahan bakar minyak dalam jumlah yang merata di seluruh wilayah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07/P/BPH MIGAS/IX/2005; Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17/P/BPH MIGAS/VIII/2008.
Peraturan ini mengatur tentang: Pembinaan, Pengawasan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dengan rincian sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penyaluran Bahan Bakar Minyak 3. Wilayah Penyaluran 4. Harga Jual Bahan Bakar Minyak 5. Laporan Penjualan 6. Penimbun Bahan Bakar Minyak 7. Laporan Penyaluran BBM 8. Pengawasan dan Pengendalian 9. Sanksi Administrasi 10. Ketentuan Pidana 11. Penyidikan 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 36 Tahun 2013

Jasa Dokter dan Paramedis yang Bersumber dari Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.P.P.Magretti Saumlaki

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup MTB No. 36 Tahun 2...s Dari Retribusi.pdf

JASA DOKTER DAN PARAMEDIS

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2013/NO. , LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jasa Dokter dan Paramedis yang Bersumber dari Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.P.P.Magretti Saumlaki

ABSTRAK:

Bahwa ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum menegaskan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Jasa dokter dan para medis yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI Saumlaki sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 masih terinklud di dalam jasa rumah sakit sehingga selama ini disetor ke kas daerah dan belum dibayarkan kepada dokter dan para medis. Jasa dokter dan para medis untuk tahun 2012 dan tahun 2013 telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013 namun belum dapat dilakukan pembayaran karena belum ada dasar hukum, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Bupati. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Jasa Dokter dan Para Medis yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI Saumlaki.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang: Jasa Dokter dan Para Medis yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI Saumlaki dengan rincian sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup 3. Jasa Pelayanan 4. Besaran Jasa Pelayanan 5. Pembayaran 6. Pemanfaatan 7. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban 8. Monitoring dan Evaluasi 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 33 Tahun 2013

Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi yang Dibebani Hak Ulayat

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

Perbup MTB No. 33 Tahun 2...utan Hasil Hutan.pdf

IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU - TATA CARA PEMBERIAN IZIN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD. 2013/NO.81, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 18 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi yang Dibebani Hak Ulayat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IPHHK-HA) diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitasi umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (Lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan. Untuk pemenuhan kebutuhan kayu lokal khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat maka perlu ada pengaturan Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Kawasan Hutan yang dibebani hak ulayat di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi Yang Dibebani Hak Ulayat.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 13 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 55 Tahun 2006.
Peraturan ini mengatur tentang: Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi Yang Dibebani Hak Ulayat dengan rincian sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pemanfaatan 3. Perizinan 4. Kewajiban Pemegang Izin 5. Sanksi 6. Pengendalian dan Pengawasan 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi Alam Yang Dibebani Hak Ulayat

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT