TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS DALAM WILAYAH - PERUBAHAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD. 2013/NO.95, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
ABSTRAK:
Bahwa dengan kebijakan Pemerintah Pusat tentang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), maka berdampak langsung terhadap Jasa Transportasi Angkutan Penyeberangan; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sebagai akibat kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak, sehingga perlu dibuat perubahan dalam rangka penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 73/AP005/DRJD/2003; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang:
Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Lampiran: 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 47 Tahun 2016
KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN - SISTEM EVALUASI
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2016/NO.211, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Evaluasi Terpadu dan Berkelanjutan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja secara terpadu dan berkelanjutan terhadap kinerja Kelompok Kerja (Pokja)mULP dalam menghasilkan pemenang lelang yang berkualitas pada ULPD Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Evaluasi Terpadu dan Berkelanjutan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Prinsip dan Kewenangan evaluasi terpadu dan berkelanjutan atas ULP, Fokus Evaluasi; Tim Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tata Cara dan Waktu Evaluasi; dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Insentif Penjaga Rumah Ibadah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 82 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk memberikan penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa, dan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Penjaga Rumah Ibadah.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Penjaga Rumah Ibadah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Insentif Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Lampiran 10 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan sistem tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance) sesuai dengan prinsip demokrasi, perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik serta transparan dan akuntabel, bersinergi dari proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sampai pada pelaporan keuangan yang efektif dan efisien dalam tata pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Berdasarkan ketentuan 126 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Udang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 74 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Psal 96 Ayat 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK/Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Lampiran 22 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2016/NO.213, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah lebih khusus pada sektor retribusi, maka perlu dibuat kebijaksanaan tentang tata laksana pengelolaan retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi antara lain mencakup Objek Retribusi yang terdiri dari Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu; Tata cara Penetapan Teribusi (berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD), Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Penagihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Atas lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun, maka perlu menetapkan pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pedoman Evaluasi Atas lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Evaluasi Atas lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Lampiran 17 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 115 huruf h Undang• Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota salah satunya adalah mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa maka perlu menetapkan Pedoman Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Berdasarkan pertimbangan tersebut atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pedoman Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Lampiran 10 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD) Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian. Sesuai ketentuan dalam Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyatakan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Oleh karena itu Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 286 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyatakan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Mah1ku Tenggara Barat Nomor 74 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka menunjang kelancaran serta keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah perlu diberikan insentif kepada aparat pelaksana dan aparat terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
