Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2016/NO.202, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentnang Penataan Ruang, perlu diatur pengendalian pemanfaatan ruang dengan peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014; Peratran Presiden Nomor 33 Tahun 2015; Peraturan Presiden 51 Tahun 2016; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Mauku Tengara Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2012-2032.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Ruang Lingkup Sistem Pengaduan Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang yang menyimpang dari RTRW, RDTRK, atau RTBL, mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat; dan indikasi pencemaran terhadap lingkungan pemukiman, sumber pengaduan; bentuk pengaduan, manfaat dan prunsip pengeolaan pengaduan, Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pengaduan ( melalui Unit Layanan Pengaduan); Pembinaan Penataan Ruang; Perizinan, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2016/NO.190, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 26 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Untuk menjamin terciptanya tertib administrasi pengelolaan hibah dan bantuan sosial serta mendukung efektifitas dan kelancaran pelaksanaanya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Bentuk Hibah dan Bantuan Sosial, Penerima Hibah, Kriteria dan Persyaratan, Permohonan, Verifikasi, Penganggaran, Penetapan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pencairan dan penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dan pencatatan, dan kewajiban Audit atas hibah dan bantuan sosial oleh Inspekorat Kabupaten serta Monitoring dan Evluasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2016.
Lampiran: 15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2016/NO. , LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/Mahasiswi Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang Masuk Perguruan TInggi Negeri Maupun Swasta
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan untuk memacu semangat belajar para siswa/siswi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/MA/SMK dari kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diterima di Perguruan Tinggi.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2015; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tetang Maksud, Tujuan dan Asas pemberian beasiswa, Kriteria Pemerimaan Bantuan Beasiswa; Hak dan Kewajiban Mahasiswa/mahasiswi penerima bantuan beasiswa; besaran bantuan beasiswa; prosedur penyaluran bantuan beasiswa, sumber dana dan ketentuan berhentinya bantuan beasiswa, serta sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2016
PERBUP Kab. Maluku Tenggara Barat No. 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pembayaran, Pemungutan dan Pengenaan Sanksi Administrasi Pajak
PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN, PEMBAYARAN, PEMUNGUTAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/NO.185, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 32 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pembayaran, Pemungutan dan Pengenaan Sanksi Administrasi
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna
pemungutan Pajak Daerah, maka diperlakukan petunjuk pelaksanaan
yang jelas dalam operasionalnya sehingga pendapatan daerah dari
sektor pajak meningkat.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomo4 19
Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang- Undang 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan
Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku
Tenggaran Barat Nomor 14 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, tata cara
pendaftaran dan pendataan wajib pajak; tata cara penggunaan nota
pesanan atau bon pejualan dan tiket masuk; tata cara pemungutan pajak
daerah; pemungutan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah; Masa
Pajak yakni satu bulan penuh (kecuali pajak reklame); penetapan pajak;
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran; tata cara
penagihan pajak; pemberhentian sementara usaha; tata cara
pengurangan keringanan dan pembebasan pajak, pembetulan,
pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi; Keberatan dan Banding; pengembalian
kelebihan pembayaran; ketentuan pidana dan bentuk formulir perpajakan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2016.
Lampiran: 12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2016/NO.182, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
ABSTRAK:
Untuk tertib pengelolaan dan pemanfaatan uang milik daerah sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlau, perlu diatur pedoman
pengelolaan uang milik daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2000;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1
Tahun 20014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun
2005.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pokok pengelolaan
keuangan daerah; tugas dan fungsi Bendara Umum Daerah;
Penambahan dan Pengurangan Uang Darah; pengelolaan rekening milik
BUD dan Rekening SKPD; bunga dan jasa giro, penerimaan pemerintah
daerah, mekanisme Uang Persediaan SKPD; mekanisme pengelolaan
kekurangan/kelebihan kas; pertanggungjawaban dan pelaporan uang
daerah; pengawasan pengelolaan uang daerah; dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2016
DANA DESA ta 2016 - TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGELOLAAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2016/NO.170, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Untuk pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, perlu diatur
tata cara pembagian, penetapan dan pengelolaan dana desa di dalam
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014; Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Tahun Anggaran 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara pembagian dan
penetapan dana desa, perhitungan alokasi formula pembagian dana
desa, pengelolaan dana desa yang meliputi penyaluran pencairan dan
penatausahaan, pelaporan dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016.
Lampiran: 16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2016
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DESA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2016/NO.169, KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016
ABSTRAK:
Penyusunan dan pelaksanaan APBDesa harus didasarkan prinsip-prinsip
efektif, efisien, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana
program/kegiatan, serta fungsi pemerintah Desa dalam pelaksanaan
belanja barang dan jasa, sehingga perlu ditetapkan Standar Satuan
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Desa.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014; Undang-Undang
No 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pmerintah Nomor
22 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Standar Satuan Harga Barang
dan Jasa Pemerintah Desa yang antara lain meliputi harga barang- barang, serta standar harga jasa yang meliputi honorarium/insentif, biaya
perjalanan dinas, dan sebagainya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016.
Lampiran: 65 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2016/NO.167, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
perlu diatur lebih lanjut pedoman teknisnya.
Undang-Undang Nomor 46
Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
06 Tahun 2000;UU Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 06
Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03
Tahun 2015; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 42 Tahun
2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Teknis Prioritas
Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang antara lain
mencakup tujuan dan prinsip, prioritas penggunaan; serta Pembinaan
dan Pengawasan dan Partisipan Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016.
Lampiran: 20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2016/NO.166, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta
menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha,
pemberdayaan masyarakat sersuai kebutuhan dan potensi Desa maka perlu
dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Undang-Undang Nomor 46 Tahun
1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan BUMDesa tata cara
pembentukan, Hak dan Kewajiban; Pengelolaan yang meliputi Organisasi dan
Kepengurusan, Tugas dan Kewenangan, Jenis Usaha dan Permodalan, Bagi
Hasil dan Rugi, Kerjasama, Laporan Pertanggungjawaban; Administrasi; serta
Pembinaan dan Pengawasan.
BUMDesa atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan
kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupai tentang Tata Cara
Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa paling lambat 1 (satu) tahun sejak
ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/NO.165, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2-14 tentang Desa dan sebagai upaya untuk mewujudkan pengembangan
otonomi Desa dan pengingkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat,
perlu ditetapkan kewenangan Desa nerdasarkan hak asal usul dan
kewenangan Lokal Berskala Desa.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun
1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Meteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2015; dan Peraturan Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ruang lingkup daftar kewenangan
desa berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa di bidang
pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa; serta mekanisme penetapan kewenangan
desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016.
Lampiran: 3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
