Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016

Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan BUMDesa tata cara pembentukan, Hak dan Kewajiban; Pengelolaan yang meliputi Organisasi dan Kepengurusan, Tugas dan Kewenangan, Jenis Usaha dan Permodalan, Bagi Hasil dan Rugi, Kerjasama, Laporan Pertanggungjawaban; Administrasi; serta Pembinaan dan Pengawasan. BUMDesa atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupai tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Saumlaki

Tanggal Penetapan

11 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

12 Januari 2016

Tanggal Berlaku

12 Januari 2016

Sumber

BD.2016/NO.166, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 17 HLM

Subjek

BUMD / BADAN USAHA MILIK DAERAH - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 579 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

No 02 TENTANG TATA ARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

bumdesa - TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2016/NO.166, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat
ABSTRAK:	Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat sersuai kebutuhan dan potensi Desa maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan BUMDesa tata cara pembentukan, Hak dan Kewajiban; Pengelolaan yang meliputi Organisasi dan Kepengurusan, Tugas dan Kewenangan, Jenis Usaha dan Permodalan, Bagi Hasil dan Rugi, Kerjasama, Laporan Pertanggungjawaban; Administrasi; serta Pembinaan dan Pengawasan. BUMDesa atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupai tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521