Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 388 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif Pelayanan Medis Tenaga Kesehatan Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup Seruyan No 13 Tahu...up 22 Tahun 2016.pdf

penghasilan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif Pelayanan Medis Tenaga Kesehatan Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Pelayanan Medis Tenaga Kesehatan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan terdapat beberapa ketentuan yang dipandang perlu penyesuaian dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 30 Tahun 2016 dan perubahannya ten tang Standar Bia ya Um um Tahun Anggaran 2017 sehingga perlu diubah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013
Ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Pelayanan Medis Tenaga Kesehatan Honorer di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2017.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor14 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Seruyan No 12 Tahu...No 14 Tahun 2016.pdf

rencana kerja

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor14 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dalam Tahun berjalan, dimana menunjukan adanya ketidaksesuaian keadaan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu dilakukan perubahan. Sesuai pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 disebutkan perubahan RKPD Tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; eraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017; eraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2014; eraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 14 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 33), diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 14 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 33), diubah
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Kabupaten Seruyan

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Seruyan No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Kabupaten Seruyan

Download file:

Perbup Seruyan No 11 Tahu...tan Dasar Gratis.pdf

kesehatan-pelayanan publik

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan SDM dan produktivitas, oleh karena itu perlu menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan berkualitas sesuai standar yang menjangkau lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan jaringannya. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar gratis masyarakat dibebaskan dari pungutan retribusidi Puskesmas dan jaringannya;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III SASARAN; BAB IV JENIS PELAYANAN; BAB V BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS; BAB VI PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN; BAB VII TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS; BAB VIII PEMBIAYAAN; BAB IX PEMBINAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengaturan Biaya Instalasi Material dan Upah Untuk Instlatir Tenaga Listrik Di Kabupaten Seruyan Daya 450 VA - 5500 VA

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Perbup Seruyan No 10 Tahu...tg Rencana Kerja.pdf

ketenagalistrikan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD. 2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Biaya Instalasi Material dan Upah Untuk Instlatir Tenaga Listrik Di Kabupaten Seruyan Daya 450 VA - 5500 VA

ABSTRAK:

bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan umun guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan mutu dan penyediaan tenaga listrik secara merata dan bermanfaat agar terwujud pelayanan ketenagalistrikan yang baik dan prima;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN; BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT; BAB V TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH; BAB VI BIAYA INSTALASI MATERIAL DAN UPAH UNTUK INSTALATIR DI KUALA PEMBUANG; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Seruyan No 9 Tahun...Perjalanan Dinas.pdf

apbd

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2017/9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa pembiayaan untuk Perjalanan Dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara/daerah, agar Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang terakhir dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 2)sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi penyelenggaran pemerintahan saat ini, sehingga perlu dilakukan penggantian;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; BAB III JENIS PERJALANAN DINAS; BAB IV SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS; BAB V PENGGOLONGAN; BAB VI PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERIKSAAN; BAB VII BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN; BAB VIII PERJALANAN DINAS PINDAH; BAB IX STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS; BAB X PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS; BAB XI TUNJANGAN PERJALANAN TETAP; BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS; BAB XIII PENGENDALIAN INTERNAL; BAB XIV KETENTUAN LAIN LAIN; BAB XV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 31 )yang terakhir dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 2)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 8 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Seruyan No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018

Download file:

Perbup Seruyan No 8 Tahun...tg Rencana Kerja.pdf

rencana kerja

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2017/8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018

ABSTRAK:

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018 yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Tahun 2018 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 63 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH; BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH; BAB V KETENTUAN PERALIHAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SMS Center

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Seruyan No 7 Tahun...Pelayanan Publik.pdf

pelayanan publik

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2017/7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SMS Center

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan, dipandang perlu melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara tertib, tepat, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dibentuk wadah penyaluran aspirasi, pengaduan, dan kritik terkait pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Seruyan.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; eraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN; BAB III TUGAS DAN WEWENANG; BAB VI MEKANISME KERJA SMS CENTER; BAB VII PEMBIAYAAN; BAB VIII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Seruyan

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perbup Seruyan No 6 Tahun...ung jawab Sosial.pdf

sosial-lingkungan hidup

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat. Agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan dengan optimal antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat dengan adanya upaya sinkronisasi program kegiatan yang bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Seruyan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, OPD PELAKSANA DAN PERUSAHAAN; BAB IV KELEMBAGAAN; BAB V PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN; BAB VI MEKANISME DAN PROSEDUR; BAB VII PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN; BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN; BAB IX PEMBIAYAAN; BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI; BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 5 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Seruyan No. 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Download file:

PERBUP NO. 5 THN 2017 TTG TPP final.pdf

tambahan penghasilan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2017/5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil. Untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana huruf a diatas merujuk pada Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kesejahteraan bagi aparatur sipil negara, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan berdasarkan pertimbangan yang obyektif berdasarkan kondisi riil beban kerjadan terukur berdasarkan tipelogi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SOPD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 .
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA; BAB IV SANKSI PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA; BAB V SANKSI PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH; BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI ATAS KEWAJIBAN; BAB VII PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN; BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB IX PENDANAAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Seruyan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 3).
30 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pola Hubungan Kerja Dan Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Seruyan No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan
mengubah Pasal 30

Download file:

Perbup Seruyan No 4 Tahun...g Pola Hub Kerja.pdf

administrasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2017/4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Hubungan Kerja Dan Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pola hubungan Kerja dan jalur koordinasidalam pelaksanaan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 17 tahun 2013 tentang Penetapan Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi terhadap pelaksanaan tugas instansi vertikal/ Dinas/ Badan/ Kantor/ Bagian/ BUMN/ BUMD/ dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, bahwa tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan kondisi kelembagaan dan nomenklatur organisasi perangkat daerah perlu dilakukan penggantian
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 30 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2016; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 35 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP; BAB III BENTUK POLA HUBUNGAN KERJA; BAB IV HUBUNGAN KERJA DALAM KERJASAMA; BAB V POLA HUBUNGAN KERJA; BAB VI JALUR KOORDINASI DINAS /BADAN/BAGIAN/KECAMATAN /KANTOR /BUMN/BUMD DENGAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN SERUYAN; BAB VII STAF AHLI; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi terhadap pelaksanaan tugas instansi vertikal/ Dinas/ Badan/ Bagian/ Kantor/BUMN/ BUMD di Lingkungan Kabupaten Seruyan dengan Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
25 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT