Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 5 Tahun 2017

Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA; BAB IV SANKSI PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA; BAB V SANKSI PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH; BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI ATAS KEWAJIBAN; BAB VII PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN; BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB IX PENDANAAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

20 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

23 Januari 2017

Tanggal Berlaku

23 Januari 2017

Sumber

BD.2017/5

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 805 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 5 THN 2017 TTG TPP final.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Seruyan No. 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

tambahan penghasilan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2017/5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil. Untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana huruf a diatas merujuk pada Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kesejahteraan bagi aparatur sipil negara, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan berdasarkan pertimbangan yang obyektif berdasarkan kondisi riil beban kerjadan terukur berdasarkan tipelogi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SOPD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 .
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA; BAB IV SANKSI PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA; BAB V SANKSI PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH; BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI ATAS KEWAJIBAN; BAB VII PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN; BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB IX PENDANAAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Seruyan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 3).
30 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521