Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yaitu Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7
Tahun 2006 ; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH;
BAB III
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desam maka perlu diatur Alokasi Dana Desa di Kabupaten Seruyan.
UU No, 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016; Perda No. 3 tahun 2017; Perbup No. 2 Tahun 2017.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 21 Tahun 2017
PERBUP Kab. Seruyan No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan merupakan pendapatan yang cukup
signifikan dalam menunjang pembangunan daerah dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sudah tidak sesuai lagi dengan
dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, dan belum
mampu memberikan hasil yang optimal bagi pendapatan
daerah maka perlu diganti.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN;
BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK;
BAB V
PEMERIKSAAN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
Pada saat peraturan Bupati ini berlaku maka Perbup Nomor 32
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
37 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame masih terdapat
kekurangan dan belum dapat mengoptimalkan pemungutan
pendapatan daerah dari pajak reklame, sehingga perlu
dicabut dan diganti
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN
PELAPORAN OBJEK PAJAK;
BAB III
BENTUK, ISI, TATACARA PENGISIAN DAN PENERBITAN
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT;
BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK;
BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN;
BAB V
PENGURANGAN PAJAK;
BAB VI
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK;
BAB VII
PEMERIKSAAN;
BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN;
BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;
BAB X
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Seruyan
(Berita
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2012 Nomor 14), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen
Pegawai Negeri Sipil khususnya dibidang
pengembangan sumber daya manusia aparatur
yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan
tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu
meningkatkan
kemampuan
intelektual,
pengembangan wawasan dan profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka mengembangkan sumber daya
manusia aparatur perlu mendorong setiap aparatur
untuk mengembangkan diri dan meningkatkan
kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri
Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan
lanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan
ijin belajar. Untuk memberikan arah dan landasan bagi
Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan,
maka diperlukan pengaturan tentang tugas belajar
dan izin belajar Pegawai Negeri Sipil daerah
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5
Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
PERENCANAAN;
BAB IV
TUGAS BELAJAR;
BAB V
IJIN BELAJAR;
BAB VI
WEWENANG;
BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN;
BAB VIII
PEMBERIAN PERPANJANGAN DAN PEMBATALAN;
BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI;
BAB X
SANKSI;
BAB XI
TATA CARA BERAKHIR TUGAS;
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 18 Tahun 2017
Perbup Kab. Seruyan No. 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal
18 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah maka perlu diatur dalam Peraturan
Bupati.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
BAB III
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD;
BAB V
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD;
BAB VI
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD;
BAB VII
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD;
BAB VIII
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD;
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2017.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembinaan dan penegakan
disiplin serta profesionalitas pelayanan masyarakat
oleh Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Seruyan, perlu diatur mengenai
disiplin jam kerja. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015
tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan belum
mencukupi dan/ atau memenuhi kebutuhan dalam
melaksanakan pembinaan dan penegakan disiplin
jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil. Untuk mendukung efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan disiplin jam kerja Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan perlu
pendelegasian pejabat yang berwenang untuk
menindaklanjuti pelanggaran ketentuan kerja sebagai
pengawasan secara melekat di instansi
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5
Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
DISIPLIN KERJA DAN JAM KERJA;
BAB IV
SISTEM PENGISIAN DAFTAR HADIR;
BAB V
JENIS PELANGGARAN;
BAB VI
SIDAK;
BAB. VII
PELANGGARAN;
BAB VIII
SANKSI DISIPLIN;
BAB IX
PEMBINAAN;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Pada saat Peraturan Bupati Seruyan ini mulai berlaku,
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 71 Tahun 2015 tentang
Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2015 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 16 Tahun 2017
Penanaman Modal dan InvestasiPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Seruyan No. 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
Mencabut
PERBUP Kab. Seruyan No. 31 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin pelayanan perizinan
dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah,
transparan, pasti dan terjangkau serta untuk
meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap
pelayanan publik khususnya dalam hal memperoleh
Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Seruyan,
dipandang
perlu mendelegasikan sebagian
kewenangan Bupati Seruyan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Seruyan. Berdasarkan Pasal 11 ayat
(3) dan ayat
(4)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
menyebutkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dan
menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh
Kabupaten/Kota, Bupati/Wali kota memberikan
Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan
yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
Dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Seruyan sudah tidak sesuai
lagi dengan kondisi saat ini dan kebutuhan hukum
masyarakat maka perlu dilakukan penggantian.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5
Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
AZAS PELAYANAN;
BAB IV
RUANG LINGKUP;
BAB V
PENDELEGASIAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN;
BAB VI
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN;
BAB VII
TIM TEKNIS;
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB IX
TATA KERJA DAN PELAPORAN;
BAB X
PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN;
BAB XI
PEMBIAYAAN;
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN;
AB XIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 31 Tahun 2016)
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan
pencapaian target pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan
dan penghargaan atas kinerja tertentu. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan
bahwa instansi pelaksana pemungut pajak dan
retribusi daerah dapat diberikan insentif apabila
mencapai kinerja tertentu;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH;
BAB III
PENERlMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAN RETRIBUSI;
BAB IV
SUMBER DAN BESARAN INSENTIF;
BAB V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGUNGJAWABAN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seruyan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomro 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kab. Seruyan Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kab. Seruyan Nomor 4 Tahun 2016.
Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 terdiri atas:
1. Pendapatan
2. Belanja , dan
3. Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
