PERANGKAT KAMPUNG - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Negara
ABSTRAK:
a. Dalam rangka pengisian jabatan perangkat kampung, peningkatan kapasitas perangkat kampung, dan penataan perangkat kampung, perlu memberikan pedoman;
b. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7), Pasal 35 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
"UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengisian Jabatan Perangkat Kampung, Pengangkatan Perangkat Kampung, Bakal Calon, Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Perangkat Kampung, Unsur Staf Perangkat Kampung, Peningkatan Kapasitas Perangkat Kampung, dan Penataan Perangkat Kampung.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
36 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk mendukung pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam sebagaimana amanat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 977/6132/SJ tanggal 20 Agustus 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam dan berdasarkan ketentuan butir V.21 Lampiran Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dimana pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kelima Atas Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Perda Nomor 10 Tahun 2017; Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017.
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan: Rp. 1.915.600.000.000,00; Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan: Rp.2.370.433.223.102,00; Surplus / (Defisit) setelah Perubahan (Rp. 54.833.223.102,00); Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan: Rp. 454.833.223.102,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
Peraturan yang Diubah: Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Perbup Berau No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017; Perbup Berau No. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017; Perbup No. 25 tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017. Perbup No. 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017.
22 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 23 Tahun 2023
Dinas - perikanan KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - tugas fungsi - tata kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2023/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dimana perubahan organisasi pada pemerintah daerah hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kab. Berau No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Berau No. 2 Tahun 2023
Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepegawaian; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2010
PEMERINTAH - modal - PENYERTAAN - pt.indo pusaka berau
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2010/10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau kepada PT. INDO Pustaka Berau
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah serta pelayanan masyarakat. PT. Indo Pustaka Berau kepemilikan sahamnya terdiri dari PT. Indonesia Power, Pemerintah Kabupaten Berau, dan PT. Pusaka Jaya Baru yang setiap tahunnya akan memberikan kontribusi tehadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk meningkatkan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Berau diperlukan adanya tambahan dana dalam bentuk penyertaan modal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau kepada PT. Indo Pustaka Berau.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Perda Kab. Berau No. 3 Tahun 2009.
Ketentuan Umum; Tujuan; Besaran; Sumber Dana; Dividen atas Penyertaan Modal; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2010.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Sehubungan dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan terhadap target penerimaan pajak daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Berau No. 1 Tahun 2011; Perbup Berau No. 36 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 57 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang target penerimaan pajak daerah per triwulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2023
SISTEM - INFORMASI - pajak - bumi - bangunan - perdesaan - perkotaan - surat - pemberitahuan - terutang - elektronik - PENGELOLAAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2023/9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Secara Elektronik
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan kemudahan layanan terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan serta optimalisasi pemungutan PBB-P2 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang perlu mengimplementasikan sistem berbasis informasi dan teknologi secara elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Secara Elektronik.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; Perda Kab. Berau No. 1 Tahun 2011
pajak - bumi - bangunan - perdesaan - perkotaan - OBJEK - NILAI - JUAL - KLASIFIKASI - penetapan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2023/4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (6), dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; Permenkeu No. 208/PMK.07/2018; Perda Kab. Berau No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Berau No. 6 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Klasifikasi NJOP; Penetapan NJOP Sebagai Dasar Pengenaan Pajak; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2023.
Peraturan Bupati Berau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 05 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2020; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kab. Berau No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Berau No. 6 Tahun 2021; Perda Kab. Berau No. 10 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Jenis Pajak; Insentif Pemungutan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2023.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 56 Tahun 2021
Pengaduan - masyarakat - penanganan - pelayanan - Penyelenggaraan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2021/58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dengan berlakunya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Bupati Berau No. 39 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau No. 39 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen PAN No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permen PAN No. 13 Tahun 2009; Permendagri No. 33 Tahun 2011; Permen PAN RB No. 62 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 46 Tahun 2020; Perbup Berau No. 39 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2018 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 8, Judul Bagian Keenam BAB IX Pasal 20, dan Pasal 20.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2021.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2023/NO.2, TLD No. 43
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Untuk optimalisasi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 ; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 25 Tahun 2021; Perda Kab. Berau No. 7 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Perda Kab. Berau No. 7 Tahun 2016 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 9. Selain itu terdapat ketentuan yang disisipkan, yaitu Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 7D.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2023.
Peraturan ini mengubah Perda Kab. Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat