Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penggunaan Kawasan Perkantoran Untuk Layanan Akses Publik
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat maka diperlukan kebdakan yang lebih profesional dan berkualitas terhadap pemberian layanan masyarakat melalui penyelenggaran layanan akses publik, pemanfaatan kawasan perkantoran selain dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraart
pemerintahan juga dapat dipergunakan untuk pemberian layanan kepada masyaraliat dan dimanfaatkan penggunaannya untuk kepentinglrn penyelenggaraan kegiatan masyarakat maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Penetapan Dan Penggunaan Kawasan Perkantoran Untuk Layanan Akses Publik.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Sasaran, Penetapan Kawasan Perkantoran untuk Layanan Akses Publik, Penggunaan Kawasan Perkantoran, Manfaat, Arah Pengembangan Kawasan Perkantoran Untuk Layanan Akses Publik, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Angkutan Pedesaan Dengan Mobil Penumpang Umum Di Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan serta Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penumpang Angkutan Pedesaan dengan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Deli Serdang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, maka perlu dilakukan peninjauan kembali pengaturan tarif, berdasarkan hasil rapat koordinasi membahas Evaluasi Tarif Angkutan Penumpang Angkutan Pedesaan dengan Mobil
Penumpang Umum yang dilaksanakan pada hari Selasa, 04 Oktober 2022 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang bersama instansi terkait, DPC. Organda dan Pengusaha Angkutan Pedesaan Kabupaten Deli Serdang maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Tarif Angkutan
Penumpang Angkutan Pedesaan dengan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Deli Serdang;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Ort Nomor 7 Tahun 1956; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 92 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Besaran Tarif Angkutan Pedesaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penumpang Angkutan Pedesaan Dengan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Deli Serdang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
Perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan bantuan
hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah hukum baik didalam proses pengadilan maupun diluar proses pengadilan, memberikan kepastian hukum, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang maka itu perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pemberian Bantuan Hukum
bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Lingkup Pemberian Bantuan Hukum, Pelaksanaan Bantuan Hukum, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2022.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
Bentuk apresiasi Pemerintah dan dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara
(ASN) perlu diberikan penghargaan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang
memenuhi kriteria yang ditentukan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jenis Penghargaan, Kriteria, Persyaratan, Tim Penilai, Mekanisme Penilaian, Waktu Dan Bentuk Pemberian Penghargaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2022.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 61 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sistem Informasi Diklat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkulaitas perlu
didukung dengan sistem informasi manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi informasi, untuk kelancaran pelaksanaan penyebaran informasi kediklatan diperlukan suatu sistem atau aplikasi untuk mempermudah ASN dalam memperoleh informasi mengenai kediklatan yang sesuai Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan dan Strategi Nasional Pengambangan e-Govemment maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pengelolaan Sistem Informasi Diklat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3
Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sistem Informasi Dikla, Mekanisme Pelaksanaan Sistem Informasi Dikla, Pembinaan dan Pengawasa, Ketentuan Penutu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 55 Tahun 2022
pedoman - pengelolaan - pelayanan - informasi - dan - dokumentasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 08.A TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 08.A Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu dilakukan penyempurnaan; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Nomenklatur beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Deli Serdang mengalami perubahan.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 202; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021.
Ketentuan huruf a, huruf e, huruf h dan huruf i Pasal 23 diubah; Ketentuan ayat (1) pasal 31 diubah; Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus; Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 38 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3.A) dan ketentuan ayat (4) diubah; Ketentuan ayat (5) Pasal 50 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 51 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
35
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya
integritas secara konsisten dan berkelanjutan serta meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi dan agar Percepatan Pemberantasan Korupsi dapat terlaksana dengan efektif sesuai dengan lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian
Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020; Peraturan Pernerintah Nornor 60 Tahun 2008; Pera tu ran Pernerintah Nornor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2018; Peraturan Pernerintah Nornor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Dan Prinsip, Strategi Pengendalian Kecurangan dan Lingkungan Pengendalian Kecurangan, Strukturpengendalikecuranga, Sanks, Pembiayaa, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2022
PENGURANGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA SERTA BANGUNAN FUNGSI HUNIAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bagi Bangunan Fungsi Sosial Dan Budaya Serta Bangunan Fungsi Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perrnukiman menyatakan Rumah Umum yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari Pemerintah dab/atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan lntruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf b dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan pemberian pengurangan atas pokok Retribusi diberikan dengan
melihat kemampuan Wajib Retribusi, berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu menyatakan Bupati dapat memberikan pengurangan retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya Serta Bangunan Fungsi Hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Drt Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun
2020
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Dasar Pengurangan Retribusi, Besaran Pengurangan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Permohonan Dan Tata Cara Pengurangan Serta Besaran Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Tim Pengkaji Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bagi Bangunan Fungsi Sosial Dan Budaya Serta Bangunan Fungsi Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Ketentu An Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penentuan Kriteria Warga Miskin di Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan pada pasal 11 ayat (2) mengamanatkan agar penentuan kriteria warga miskin diatur dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Penentuan Kriteria Warga Miskin di
Kabupaten Deli Serdang.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021; Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/Huk/2013; Peraturan Daerah Ka bu paten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 10 Tahun
2021; Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 103 Tahun 2021;
Peraturan ini mengatur tentang: kriteria masyarakat miskin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT PEMERINTAH TERHADAP PASIEN UNREGISTER JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD. 2022/ No. 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Pemerintah Terhadap Pasien Unregister Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
Setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang
layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil dan makmur dan masih ada pasien yang belum terdaftar dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu adanya tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar di bidangpelayanan kesehatan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
Peraturan ini mengatur tentang: Jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang
layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil dan makmur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
14 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
