Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Bagian Hukum Pemda Loteng
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Bebuak Kecamatan Kopang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bebuak Kecamatan Kopang.
Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas. Batas Desa adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Wajageseng Kecamatan Kopang; Sebelah Timur : Desa Lendang Ara kecamatan
Kopang; Sebelah Selatan : Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang dan Desa Peresak Kecamatan Batukliang; dan Sebelah Barat : Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Bagian Hukum Pemda Loteng
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang;
Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas. Batas Desa adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Wajageseng Kecamatan Kopang; Sebelah Timur : Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur; Sebelah Selatan : Desa Montong Gamang, Desa Wajageseng, dan Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang; dan Sebelah Barat : Desa Bebuak dan Desa Wajageseng Kecamatan Kopang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Bagian Hukum Pemda Loteng
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Darmaji Kecamatan Kopang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Darmaji Kecamatan Kopang
Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas. Batas Desa Darmaji adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang; Sebelah Timur : Desa Durian dan Desa Kerembong Kecamatan Janapria; Sebelah Selatan : Desa Bakan dan Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah; dan Sebelah Barat : Desa Monggas dan Desa Semparu Kecamatan Kopang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Bagian Hukum Pemda Loteng
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Muncan Kecamatan Kopang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Muncan Kecamatan Kopang;
Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas. Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa. Batas Desa adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Barabali dan Bujak Kecamatan Batukliang; Sebelah Timur : Desa Semparu dan Desa Monggas Kecamatan Kopang; Sebelah Selatan : Desa Monggas Kecamatan Kopang dan Montong Terep Kecamatan Praya; dan Sebelah Barat : Desa Montong Terep Kecamatan Praya dan Desa Barabali Kecamatan Batukliang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Bagian Hukum Pemda Loteng
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Penanaman Modal, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pendidikan dan Pelatihan, dan Urusan Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, discbutkan pemeritah daerah wajib memiliki jadwal retensi arsip yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Penanaman Modal, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pendidikan dan Pelatihan, dan Urusan
Penanggulangan Bencana Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah mendapat persetujuan dari Kepala arsip Nasional melalui surat Nomor B-PK.02.09/78/2018 tanggai 24 Mei 2019 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepaia Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Kepaia Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomorl& Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusunan dan penyelematan arsip. JRA Substantif Urusan Penanaman Modal, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pendidikan dan Pelatihan, dan Urusan Penanggulangan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagaimana telah tertuang dalam surat Kepala Arsip Nasional Nomor B-PK.02.09/78/2018 tanggal 24 Mei 2019 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
70
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5C Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5C, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE BADAN AIR DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ABSTRAK:
Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang bayak sehingga dipelihara kelesatriannya, agar tetap bermanfaatn bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya dan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke badan-badan air maka dipandang perlu adanya izin pembuangan limbah cair untuk menjada mutu kualitas badan air. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perizinan, Tatat Cara Pengajuan Permohonan Izin, Masa Berlaku Izin, Permohonan Perpanjangan Izin, Berakhirnya Izin, Larangan, Kewajiban, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5D Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5D, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA OPERASIONAL PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ABSTRAK:
Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013, dinyatakan bahwa dana kegiatan untuk penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan pada 28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009, dinyatakan bahwa biaya permohonan izin dibebankan kepada Pemrakarsa. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Operasional Penilaian dan Pemeriksaan Perizinan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah.
Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Obyek penilaian dan Pemeriksaan, Perizinan, Syarat-Syarat Perizinan, Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal UKL-UPL dan SPPL, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Biaya, Wilayah Penilaian,Cara Pembayaran, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5A Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5A, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dinyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria waib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL. Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013, dinyatakan bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin lingkungan kepada kepala instansi lingkungan hidup. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Tujuan, Jenis Usaha dan/atau Kegiatan, Penyusunan UKL-UPL dan SPPL, Permohonan Izin Lingkungan dan Registrasi SPPL, Penerbitan Izin Lingkungan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
-
-
28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11.a Tahun 2020
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11.a, Bagian Hukum Pemda Loteng
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Lombok Tengah
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat terselenggara secara efektif, efisien dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282); Undang-Undang Nomor J Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1); Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 4).
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH, yang terdiri atas 15 Pasal dari VII Bab, yaitu; Bab I Ktentuan Umum, Bab II Maksud dan Tujuan, Bab III Komponen ASB, Bab IV Jenis ASB, Bab V Pengendalian dan Pengawasan, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Tidak Ada
Tidak Ada
39 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2A Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2A, Bagian Hukum Pemkab Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan bantuan penanganan rumah tidak layak huni yang lebih akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu, perlu ditentukan kriteria subjek dan objek, prosedur dan tanggungjawb pelaksana program serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lombok Tengah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang nomor 1 tahun 2011, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2017, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018, Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013.
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Data Sasaran dan Lokasi Program, Kriteria Sasaran Program, Bentuk dan Jenis Program BPRTLH, SKPD Pelaksana, Sumber dana dan Penggunaan dana, Penetapan Lokasi dan Pendataan Calon Penerima Bantuan, Pencairan dan Penyaluran Barang, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
-
-
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
