Penetapan - dan - Penegasan - Batas - Kelurahan - Kotapinang - Kecamatan - Kotapinang - Kabupaten - Labuhanbatu - Selatan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 , Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 , Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 .
Peraturan Ini Berisi Tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN, RUANG LINGKUP, PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN ,PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2024.
11 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 10 Tahun 2024
Tambahan - Penghasilan - Pegawai - Negeri - Sipil - Di - Lingkungan - Pemerintah - Kabupaten - Labuhanbatu - Selatan - Tahun - Anggaran - 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengamanahkan pemerintah daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 22 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019, PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 94 Tahun 2021 , Permendagri Nomor 02 Tahun 2017, Perda Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021, Perbup Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022, Perbup Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2016, dan Perbup Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Labuhanbatu Selatan Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan Ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPP, KETENTUAN PEMBERIAN TPP, BESARAN TPP PNS, PENILAIAN TPP PNS (Penilaian Produktivitas Kerja, Penilaian Disiplin Kerja, Instrumen Penilaian, Pemeriksaan TPP), TPP PNS TAMBAHAN, MEKANISME PEMBAYARAN, PEMBAYARAN CUTI, PENGURANGAN PEMBAYARAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN, TIM MONITORING DAN EVALUASI, KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
23 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 30 Tahun 2023
Pemanfaatan - Dana - Alokasi - Khusus - Nonfisik - Bidang - Kesehatan - Pada - Kegiatan - Bantuan - Operasional - Kesehatan - Tahun - Anggaran - 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Pada Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022,Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PENGGUNAAN, MENU DAN PEMANFAATAN KEGIATAN BOK (Penggunaan dan Menu Kegiatan BOK, Pemanfaatan Kegiatan BOK),TATA CARA PELAKSANAAN BOK,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
51 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 28 Tahun 2023
PerUBAHAN - Atas - Peraturan - Bupati - Labuhanbatu - Selatan - Nomor - 6 - Tahun - 2023 - Tentang - Pengalokasikan - Dan - Tata - Cara - Penyaluran - Alokasi - Dana - Desa - Tahun - Anggaran - 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan ketentuan mengenai Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 Nomor 8 Seri D Nomor 08); 12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 Nomor 05); 13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor 11); 14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor 13); 15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 Nomor 06).
Peraturan ini Berisi tentang Perubahan Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 27 Tahun 2023
Perubahan - Atas - Peraturan - Bupati - Labuhanbatu - Selatan - Nomor - 5 - Tahun - 2023 - Tentang - Tata - Cara - Penggunaan - Dan - Penetapan - Rincian - Dana - Desa - Untuk - Setiap - Desa - Di - Kabupaten - Labuhanbatu - Selatan - Tahun - Anggaran - 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018, Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2023, dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 24 Tahun 2023.
Peraturan ini berisi tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2023 diantaranya sebagai berikut: Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 5A dan Pasal 5B, Ketentuan ayat (6) Pasal 7 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, dan Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 26 Tahun 2023
Pedoman - Pelaksanaan - Bantuan - Stimulan - Usaha - Ekonomi - Produktif
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan berusaha perlu didukung dengan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama dan Perorangan;
Dasar Hukum Peraturan Ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021.
Peraturan Ini Berisi tentang : KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, USAHA EKONOMI PRODUKTIF, KRITERIA KUBE PENERIMA MANFAAT (Kriteria, Penetepan Penerima), JENIS USAHA DAN JUMLAH BANTUAN, MEKANISME PERMOHONAN BANTUAN STIMULAN UEP (Permohonan), PENDAMPINGAN, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENERIMA MANFAAT, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, PENDANAAN, MONITORING DAN EVALUASI, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 25 Tahun 2023
Pemberian - Bantuan - Sembako - Bagi - Masyarakat -Penyandang - Masalah - Kesejahteraan - Sosial
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka upaya perlindungan sosial bagi individu dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko sosial, perlu melaksanakan program bantuan sembako;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021.
Peraturan Ini Berisi Tentang : KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, BENTUK BANTUAN SEMBAKO, KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SEMBAKO (Kriteria Penerima Bantuan Sembako, Mekanisme Penetapan Penerima), TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (Tata Cara Penyaluran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban), PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PEMBIAYAAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 24 Tahun 2023
Penjabaran - Perubahan - Anggaran - Pendapatan - Dan - Belanja - Daerah - Tahun - Anggaran - 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Dasar Hukum Peraturan Ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 40 Tahun 2022 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 11 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Ini Berisi tentang : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 yang bertambah sebesar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 23 Tahun 2023
Pengelolaan - Jaringan - Dokumentasi - Dan - Informasi - Hukum
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masayarakat terhadap informasi hukum; bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik; bahwa dalam rangka pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terorganisir dan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dan informasi hukum, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012.
Peraturan ini Berisi tentang : KETENTUAN UMUM, ORGANISASI PENGELOLA JDIH (Organisasi JDIH, Tugas dan Fungsi Pusat JDIH dan Anggota JDIH) PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENDANAAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Inovasi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan ide, gagasan inovasi dan hasil kreatifitas daerah, perlu dukungan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat sistem inovasi Daerah termasuk daya dukung, kapasitas dan daya saing daerah; bahwa dalam melaksanakan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan produk hukum berupa peraturan bupati yang memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan inovasi;
Dasar Hukum Peraturan Ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP, RUANG LINGKUP, INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Bentuk Inovasi Daerah, Kriteria Inovasi Daerah), PENGUSULAN, PENETAPAN, SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH (Sistem Inovasi Daerah, Kelembagaan Inovasi Daerah, Jaringan Inovasi Daerah), UJI COBA INOVASI DAERAH, PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH (Penerapan, Penilaian, Penghargaan), PENYEBARAN DAN PENERAPAN INOVASI DAERAH, KERJA SAMA, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI, PEMBIAYAAN, PELAPORAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2023.
13 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
