Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 202 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan;
Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 35 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu disusun Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Balangan Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2020.
Dasar Hukum; Undang-undang 2 Tahun 2003; Undang-undang Nomo 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Balangan Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2020.
Ketentuan Umum;
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 37 Tahun 2019
APBD - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2019/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKAP-SKPD)Tahun 2019 dan Rencana Kerja dan
Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (RKAP-PPKD) dalam pelaksanaan
pembangunan. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
disusun pedoman penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman
Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Rencana Kerja
dan Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman
Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Rencana Kerja
dan Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nornor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nornor 14 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 3. Kaidah Pelaksanaan RKPD; 4. Pengendalian dan Evaluasi; 5. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 44 Tahun 2019
PERBUP Kab. Balangan No. 45 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga perlu diatur keberadaan dan kedudukannya; bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pernerintah desa dalam pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Perangkat Desa; 3. Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa; 4. Ujian; 5. Larangan dan Sanksi Dalam Pencalonan Perangkat Desa; 6. Penetapan Perangkat Desa; 7. Masa Kerja Perangkat Desa; 8. Kewajiban, Hak Dan Larangan Perangkat Desa; 9. Pemberhentian Perangkat Desa; 10. Unsur Staf Perangkat Desa; 11. Perangkat Desa Dari Pegawai Negeri Sipil; 12. Biaya Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kodefikasi dan Masa Manfaat Barang Milik Negara
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Maka Perlu Menetapkan Kodefikasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Balangan;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Kode Barang;
Masa Manfaat;
Kode Lokasi;
Kode Register;
Ketentuan Lain-lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2019/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dilingkungan pemerintah kabupaten Balangan yang lebih cepat dan efektif sesuai jadwal yang ditentukan perlu melakukan perubahan terhadap unit pengelola laporan harta kekayaan penyelenggara negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas PeraturanBupati Balangan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016
Peratura Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Meliputi: Mengubah Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2019.
Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2018
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 69 Tahun 2017
Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pernilihan Kepala Desa Pasal 42 Ayat (2), perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nornor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 47 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 69 Tahun
2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan
Kepala Desa yang berisi Pasai I dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 69 Tahun
2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan
Kepala Desa.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Satuan
Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
urnum dan penegakan perda serta perlindungan masyarakat merupakan pelayanan dasar sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah;
bahwa perlindungan masyarakat merupakan upaya masyarakat untuk ikut serta dalam penanganan bencana, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta sosial kemasyarakatan;
bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan masyarakat, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Satuan
Perlindungan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nornor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 10 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Pengorganisasian;
3. Tugas, Hak Dan Kewajiban;
4. Pembinaan;
5. Pemberdayaan;
6. Peningkatan Kapasitas;
7. Pelaporan;
8. Pakaian Seragam;
9. Pembiayaan;
10. Ketentuan Peralihan;
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuanperlindungan Masyarakat Pada Desa/ Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Perizinan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Perizinan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Perizinan, berisi tentang
1. Ketentuan umum, yaitu hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini;
2. Pendelegasian kewenangan, dimana Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin dan non izin yang menjadi kewenangannya kepada DPMPTSP dan SKPD Teknis Kabupaten Balanganan;
3. Ketentuan Peralihan, .Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal:
a. Kepala dan SKPD teknis mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan 1 atau
b. Kepala DPMPTSP dan SKPD teknis dianggap tidak mampu melaksanakan pendelegasian wewenang yang telah
didelegasikan.
4. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa kegiatan pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019 harus dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna agar dapat lebih meningkatkan keserasian serta keterpaduan pelaksanaan pembangunan, pernerintahanan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Balangan;
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nornor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 20 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nornor 08 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, yang berisi Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
68 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
