Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Badan Permusyawaratan Desa;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5
Tahun 2017;
TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dnegan sistematika: KETENTUAN UMUM; PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA; KEANGGOTAAN BPD; PENDAFTARAN PEMILIH; PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA; PENETAPAN ANGGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH; PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2023.
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2023
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2023/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terwujudnya tertib
administrasi, akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial perlu menetapkan
pedoman teknis tentang pengelolaan bantuan Hibah
dan Bantuan Sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; .Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022; Peraturan Bupati Balangan Nomor 102 Tahun 2021.
peraturan bupati ini mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial dengan sistematika: ketentuan umum; hibah; bantuan sosial; pengembalian sisa dana; monitoring dan evaluasi; pembinaan dan pengawasan; sanksi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
64 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA;PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA;PUBLIKASI DAN PELAPORAN;PEMBINAAN;KETENTUAN LAIN-LAIN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang Atau Barang/Jasa/Surat Berharga yang Diterima oleh Perangkat Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka transparansi dan tertib administrasi penggunaan anggaran, diperlukan suatu sistem pelaporan yang akuntabel dan terukur dalam penyusunannya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi dan pengakuan pendapatan ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah sebagai salah satu tempat penampungannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang Atau Barang/Jasa/Surat Berharga yang Diterima oleh Perangkat Daerah;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Bupati Balangan Nomor 109 Tahun 2022;
MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA UANG ATAU
BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG DITERIMA
OLEH PERANGKAT DAERAH dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA; SURAT PENGESAHAN BELANJA; MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK
BARANG/JASA/SURAT BERHARGA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
8 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2023
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD.2023/NO.14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberian Bantuan Sosial untuk membantu dan meringankan beban kerugian harta benda dan kehidupan sosial korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, perlu adanya penyesuaian terhadap besaran bantuan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019;Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2018;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
ABSTRAK:
a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh;
b. bahwa peran serta pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan;
c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Bupati berwenang melaksanakan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui pengoordinasian kemiskinan ekstrem di Daerah.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor l5 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 tahun 2021;
PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN
EKSTREM dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP;PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM; PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA; KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; DATA DAN SISTEM INFORMASI; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2023
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana dan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2023/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberian
bantuan sosial berupa Santunan Kematian untuk
membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga
yang mengalami peristiwa kematian perlu adanya
penyesuaian terhadap besaran Santunan Kematian; bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan
Kematian.
dasar hukumnya adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022; Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021.
peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan atas peraturan bupati Balangan nomor 16 tahun 2022 tentang santunan kematian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2023
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN dan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2023/NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sanggam Cipta Sejahtera Sebagai Bank Pelaksana Program "Sanggam Bakabun" (Bahutang Kada Babunga)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan
perekonomian di daerah serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku
usaha mikro dan kecil agar berperan aktif dalam
pembangunan ekonomi, perlu peran serta dari
Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik
Daerah untuk mendukung perekonomian daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Perseroan
Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sanggam Cipta
Sejahtera Sebagai Bank Pelaksana Program “Sanggam
Bakabun” (Bahutang Kada Babunga).
dasar hukumnya adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022.
peraturan bupati ini mengatur tentang penugasan kepada perseroan terbatas bank pengkreditan rakyat sanggam cipta sejahtera sebagai bank pelaksana program "sanggam bakabun" (bahutang kada babunga) dengan sistematika: ketentuan umum; tugas dan kewajiban; sasaran dan mekanisme pelaksanaan program; sumber pendanaan; pelaporan; pembinaan, pengawasan dan evaluasi; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2023
Kependudukan dan Perkawinan;Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2023/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Tahun 2021 - 2026
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyebutkan tentang peningkatan kualitas keluarga dilakukan melalui Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; Bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;bahwa pendidikan dan kesempatan belajar seluas mungkin bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya merupakan modal utama untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Tahun 2021-2026.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Tahun 2021-2026 dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah; Koordinasi dan Kerjasama; Pemantauan; Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023
Kependudukan dan Perkawinan;Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2023/NO.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
ABSTRAK:
Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dijunjung tinggi harkat, martabat dan haknya sebagai manusia;bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak Pendidikan dan hak sosial anak; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan sistematika: Ketentuan Umum;Sasaran dan Ruang Lingkup;Perkawinan;Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;Penguatan Kelembagaan;Upaya Pendampingan dan Pemberdayaan;Pengaduan;Monitoing Dan Evaluasi;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
15 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
