Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan
ABSTRAK:
Dalam rangka menyiapkan Sumber Daya
Manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya
saing sebagaimana tujuan dari pendidikan
Nasional, dan menjamin pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan,
meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi
masyarakat Balangan, maka perlu adanya
pemberian beasiswa pendidikan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian
Beasiswa Pendidikan Di Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34
Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30
Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor 120 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian
Beasiswa Pendidikan Di Kabupaten Balangan, meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis; Sasaran; Pelaksana Pemberian Beasiswa; Persyaratan Penerima Beasiswa; Mekanisme Penyaluran; Pembatalan; Pendanaan; Pengawasan dan Evaluasi; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2017 dan untuk mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak
masyarakat, kalangan dunia usaha, serta program dari
Pemerintah Daerah agar sejalan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2016-2021, perlu disusun Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013.
Peraturan
Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2017. RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran Tahun ke-2 (dua) dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-
2021, yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas
pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan pendanaannya. RKPD Tahun 2017 menjadi Pedoman
bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017. Dokumen RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik
ABSTRAK:
Balam rangka meningkatkkan efektivitas
pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten
Balangan telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Publik, dipandang perlu menetapkan
peraturan pelaksanaannya sehingga ditetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pelaksanaan
Pelayanan Publik.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
25 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan
Pelayanan Publik, meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Pelayanan Publik; Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdiri dari Sistem Pelayanan Terpadu, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat, Sistem Informasi Pelayanan, dan Penanganan Pengaduan; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 12 Tahun 2016
PERBUP Kab. Balangan No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Balangan Nomor
1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016.
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Bupati
Balangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata.Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2016.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7
Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2016. Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Penyaluran Dana Desa dilakukan
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus). Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundangundangan
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan: Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran
berjalan; Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat
minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2016.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka penggunaan surplus kas dalam
memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas
pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
Agar pengelolaan surplus kas pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Balangan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan
rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis,
transparan, bertanggungjawab dan memperhatikan
azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,
perlu diatur penggunaan kas tersebut.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03
Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan
Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, meliputi Ketentuan Umum; Suplus PPK-BLUD RSUD; Prosedur Penggunaan Suplus PPK-BLUD RSUD; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Tambahan Bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Angka Kredit Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan
perbaikan pelayanan kepada masyarakat serta
meningkatkan kesejahteraan, perlu di berikan tunjangan
tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Kab.
Balangan, sehingga tujuan dari pembangunan secara
umum dapat tercapai.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Tunjangan Tambahan Penghasilan
bagi Pegawai Negeri Sipil di Daerah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan, meliputi Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup Tunjangan Tambahan Penghasilan; Rekapitulasi Absensi; Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan; Ketentuan Peralihan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Ketentuan mengenai pemberian Tunjangan
Tambahan Penghasilan bagi PNS lingkup Pemerintah
Kabupaten Balangan sebagaimana telah . ditetapkan
dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 34 Tahun
2015, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan, meliputi Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup Tunjangan Tambahan Penghasilan; Rekapitulasi Absensi; Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2016.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2014
tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Prosedur Perjalan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Dalam rangka memperjelas norma serta
menyesuaikan fungsi yang lebih efektif sesuai
dengan kewenangan dan jabatan yang di emban,
sehingga mampu mendukung pembangunan di
Daerah, sehingga perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan didalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015
tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan yaitu terkait perjalanan dinas bagi istri Bupati atau istri Wakil Bupati, bagi organisasi semi pemerintah dan tim staf khusus Bupati, serta ketentuan bukti pembayaran dalam pertanggungjawaban bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan
fasilitas penginapanl hotel.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2016.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015
tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Tim Staf Khusus Bupati
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan visi dan
misi Bupati selaku unsur penyelenggara
pemerintahan dan pembangunan di daerah
yang terangkum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
perlu dibantu staf khusus yang mempunyai
Staf khusus dimaksud diharapkan
mampu menganalisis dan memberikan
masukan terhadap setiap permasalahan
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan sebagai bahan perumusan
kebijakan dan pengambilan keputusan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Tim Staf Khusus
Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 10 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur
tentang Pembentukan Tim Staf Khusus
Bupati, Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Tim Staf Khusus Bupati; Persyaratan Dapat Diangkat Menjadi Tim Staf Khusus Bupati; Penghasilan Tim Staf Khusus Bupati; Hubungan Kerja dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan ketertiban
dan keseragaman dalam penanganan perkara
di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Balangan, perlu pedoman penanganan
perkara sehingga ditetapkan Peraturan Bupati Balangan
tentang Pedoman Penanganan Perkara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 20 14; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 10 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penanganan Perkara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, meliputi Perkara Hukum yang terdiri atas Ligitasi meliputi Penaganan Uji Materiil Undang-Undang dan Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya di berikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan
Di Bawah Undang-Undang, Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Tata Usaha Negara dan Perkara di Badan Peradilan Lainnya; serta Non Litigasi meliputi Pengaduan Hukum, Konsultasi Hukum dan Penanganan Unjuk Rasa; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan dan Pendanaan serta Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2016.
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
