Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan
yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan, PejabatjPegawai Pemerintah
Kabupaten Balangan, dilarang menerima hadiah atau
suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan
dengan jabatan dan atau pekerjaannya, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Bupati Balangan tentang Pengendalian Gratifikasi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02
tahun 2014.
Bupati Balangan tentang Pengendalian Gratifikasi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, dengan ruang lingkup meliputi: Pengendalian Gratifikasi; UPG; Soslialisasi; Perlindungan Pelapor Gratifikasi; Pengawasan dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
Peraturan bupati ini mencabut Peraturan Bupati Balangan
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Unit Pengendali Gratifikasi di Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan serta
kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran
Pemerintah Kabupaten Balangan dan perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu
adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 20 17.
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun
Berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Balangan Tahun 2017 dan untuk menjaga
konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu
dilakukan penyesuaian.
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 286 (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,
penetapan Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2017.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun
2016.
Peraturan Bupati ini mengatur
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2017. Perubahan RKPD Tahun 2017 meliputi pergeseran kegiatan an tar Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan
lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang baik (Good Governance) yang bebas dari
korupsi, kolusi,nepotisme dan penyalahgunaan
kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah
mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara
Negara termasuk di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan untuk melaporkan harta
kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi, sehingga perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
07 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penyampaian LHKPN; Unit Pengelola LHKPN; Pengawasan; Sanksi; Tata Cara Penjatuhan Sanksi; Ketentuan Khusus dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman,
tentram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang
kondusif, perlu meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja. Agar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja
dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu
ada pedoman prosedur tetap operasional Satuan Polisi
Pamong Praja.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan
Bupati Balangan ini mengatur Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
Satuan Polisi Pamong Praja, yang meliputi: SOP penegakan peraturan daerah, SOP ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat, SOP pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan massa, SOP pelaksanaan pengawalan pejabat/ tamu
VIP I orang-orang penting, SOP pelaksanaan tempat-tempat penting, dan SOP pelaksanaan operasional patroli.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran
Tahun 2018 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
pelaksanaan pembangunan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun pedoman
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan
Bupati Balangan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201
ABSTRAK:
Pemerintah Kabupaten Balangan mendapatkan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi
Kependudukan Tahun 2017. Untuk kelancaran pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun
2017 perlu dilakukan penyesuaian pada APBD Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2017, serta untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan
Pemerintah Kabupaten Balangan perlu dilakukan
penyesuaian belanja pada APBD Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2017. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Balangan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nbmor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun
2016.
Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017, yang berjumlah
Rp.1.099.580.667.591,- mengalami pergeseran sebagaimana dirinci
lebih lanjut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan
Bupati Balangan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 39 Tahun 2017
PERBUP Kab. Balangan No. 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka menyesuaikan ketentuan terkait dengan perlakuan terhadap penyusutan aset tetap dan pendapatan diterima dimuka, perlu mengubab Lampiran Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tabun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diubah, Sebagai berikut : metode penyusutan dalam Lampiran III pada bahasan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap diubah; Penghentian dan Pelepasan dalam Lampiran III pada bahasan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap ditambahkan penjelasannya; perhitungan Pendapatan diterima dimuka, dalam Lampiran III pada bahasan Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO ditambah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan
anggaran perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam
pelaksanaan pembangunan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun pedoman
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan
Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perbup ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Pengelolaan Arsip Berbasis Aplikasi Informasi Kearsipan Dinamis
ABSTRAK:
Rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraruran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala ANRI Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati Pengelolaan Arsip Tentang Penerapan Berbasis Aplikasi Informasi Kearsipan Dinamis, Meliputi : Ketentuan Umum; Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis; Sarana, SDM dan Pengoperasinalan Aplikasi SIKD; Tata Kerja;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghimpunan Data Kriteria Daerah Peduli Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan upaya penghimpunan data
kriteria daerah peduli hak asasi manusia di Kabupaten
Balangan guna mewujudkan kewajiban dan tanggung
jawab pemerintah daerah dalam penghormatan,
pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan
hak asasi manusia, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Balangan tentang Penghimpunan Data Kriteria
Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun
2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penghimpunan Data Kriteria Daerah Peduli Hak Asasi Manusia, dengan sistematika: Ketentuan Umum, Tujuan, Kriteria dan Pelaksanaan Data Penilaian, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
37 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
