Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 75 Tahun 2017
Tentang Seleksi Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk memperoleh Calon Kepala Desa hasil pelaksanaan seleksi tambahan yang lebih berkualitas, maka diperlukan seleksi tambahan yang jujur, adil dan transparan;
bahwa untuk melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Panitia Seleksi Tambahan dengan berbagai latar belakang pendidikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 75 Tahun 2017 tentang Seleksi Tambahan dalam Pernilihan Kepala Desa;
Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 47 Tahun 2015; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 75 Tahun 2017
Tentang Seleksi Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa, yang terdiri atas II Pasal :
Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasai 3
(1) Seleksi Tambahan Pernilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Tambahan yang ditetapkan oleh Bupati.
3
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Gasal.
(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
a. dihapus
b. Dapat berasal dari Unsur Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah/lnstansi Vertikal/PerguruanTinggi/Unsur Masyarakat.
(4) Seleksi tambahan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui metode test tertulis dan penilaian pengalaman pekerjaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2019.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 69 Tahun 2017
Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pernilihan Kepala Desa Pasal 42 Ayat (2), perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nornor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 47 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 69 Tahun
2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan
Kepala Desa yang berisi Pasai I dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 69 Tahun
2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan
Kepala Desa.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa kegiatan pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019 harus dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna agar dapat lebih meningkatkan keserasian serta keterpaduan pelaksanaan pembangunan, pernerintahanan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Balangan;
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nornor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 20 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nornor 08 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, yang berisi Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
68 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Kepegawaian Secara Online
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib tata naskah kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, perlu adanya pengelolaan arsip melalui sistem aplikasi informasi arsip kepegawaian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pengelolaan arsip kepegawaian secara online di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pengendalian Arsip Kepegawaian Secara Online, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Jenis Dokumen Kepegawaian Pns;
3. Mekanisme Upload Naskah Kepegawaian;
4. Pengelolaan;
5. Evaluasi Dan Pelaporan;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pemerintah Desa Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri bagi Pemerintahan Desa perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas tersebut;
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dalam Negeri bagi Pemerintah Desa, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban perjalanan dinas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pemerintah Desa, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Biaya Perjalanan Dinas Dan Lamanya Waktu Perjalanan Dinas;
4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
5. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Propinsi;
6. Perjalanan Dinas Ke War Provinsi;
7. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan;
8. Biaya Pemetian Dan Angkutan Jenazah;
9. Surat Perintah Tugas Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
10. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
11. Ketentuan Khusus;
12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2019
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KEARSIPAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2019/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Kearsipan
ABSTRAK:
dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas KEarsipan Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah; dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuanan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kearsipan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Kearsipan Meliputi: KETENTUAN UMUM, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KEARSIPAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KEARSIPAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 2017
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2019
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2019/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, dipandang perlu untung menetapkan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas; dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsu dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Daerah Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Meliputi: KETENTUAN UMUM, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2017
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
bahwa untuk tata tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu ditetapkan Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan tata naskah dinas dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 42 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Tata Naskah Dinas, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Tata Naskah Dinas;
3. Naskah Dinas ;
4. Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian Dan Penjabat;
5. Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, Dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas ;
6. Stempel;
7. Kop Naskah Dinas;
8. Sampul Naskah Dinas;
9. Papan Nama;
10. Perubahan Dan Pencabutan;
11. Pelaporan;
12. Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
87 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2019
PERBUP Kab. Balangan No. 10 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Dan Pejabat Negara, Keuangan, Non Keuangan Dan Non Kepegawaian
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan Arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan Arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada sernua organisasi kearsipan baik Unit Pengolah maupun Unit Kearsipan khususnya Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara, Keuangan, Non Keuangan Dan Non Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu mengatur pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip Pasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat
Negara, Keuangan, Non Keuangan dan Non Kepegawaian;
bahwa Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara, Keuangan, Non Keuangan dan Non Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: B-PK.02.09/ 141/2018, hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Kabupaten Balangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat
Negara, Keuangan, Non Keuangan dan Non
Kepegawaian di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nornor 28 Tahun 2012; Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nornor 16 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nornor 12 Tahun
2009 ; Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun
2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Repala Arsip Nasional Nomor 48 Tahun
2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Dan Pejabat Negara, Keuangan, Non Keuangan Dan Non Kepegawaian, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pejabat Negara, Keuangan, Non Keuangan Dan Non Kepegawaian;
3. Tata Cara Penggunaan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pejabat Negara, Keuangan, Non Keuangan Dan Non Kepegawaian
4. Penyusutan Arsip;
5. Pembiayaan;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Pada saat peraturan ini berlaku, maka:
1. Peraturan Bupati Balangan Nomor 6 tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati Balangan Nomor 10 tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
85 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan Arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan Arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan baik Unit Pengolah maupun Unit Kearsipan khususnya Arsip Substantif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu mengatur pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip Substantif;
bahwa Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: B-PK.02.09/141/2018, hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan
Substantif Pemerintah Kabupaten Balangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nornor 28 Tahun 2012 ; Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nornor 25 Tahun
2012 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nornor 22 Tahun 2015 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2015 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun
2015 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun;
Peraturan Bupati Tentang Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Jadwal Retensi Arsip Substantif;
3. Tata Cara Penggunaan Jadwal Retensi Arsip Substantif;
4. Penyusutan Arsip;
5. Pembiayaan;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Substanif dan Keuangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
219 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
