Partai Politik dan PemiluPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat
Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa
Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga ketertiban, keindahan dan
terwujud situasi kondusif dalam pelaksanaan kampanye
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten
Sukoharjo, perlu mengatur tentang Pemasangan Alat
Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum Pada
Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil
Bupati di Kabupaten Sukoharjo; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka Peraturan
Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan
Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati
dan Wakil Bupati sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan
Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat
Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada
Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil
Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Bab VIA Pasal 12A, penambahan Pasal 12B, perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2023.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2023
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2020 Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 27 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kepada Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, dijelaskan pemerintah
kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak
dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit
10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah
dan retribusi daerah kabupaten/kota pada tahun 2023
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27
Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara
Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara
Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara
Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, penghapusan Pasal 11, perubahan Pasal 13, perubahan Pasal 14, penghapusan Pasal 15.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2023
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan Perjalanan Dinas harus
dilaksanakan berdasarkan asas akuntabel, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab; bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Sukoharjo dilaksanakan dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional, perlu adanya suatu
pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Perjalanan DInas, Kedudukan Perjalanan Dinas, Persetujuan atau Perintah Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Dinas, Prosedur Pembayaran Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2014 dicabut.
38 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa rencana kerja dan anggaran perangkat daerah
dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun
mengunakan analisis standar belanja, standar harga
satuan dan standar teknis; bahwa dalam rangka tertib administrasi dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kcpatutan dan
kewajaran dalam penggunaan anggaran yang dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Standar
Harga Satuan Tahun Anggaran 2023; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 70 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
Tahun Anggaran 2023, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 70 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 70 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 70 Tahun 2022 diubah.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa keuangan Desa harus dikelola berdasarkan
asas transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
bahwa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang
dan tindakan korupsi atas pengelolaan keuangan pada
pemerintah Desa, perlu didukung dengan sistem
pembayaran transaksi nontunai dengan memanfaatkan
teknologi dan informasi; bahwa dalam rangka memberikan landasan dan
kepastian hukum atas pelaksanaan transaksi nontunai
pada pemerintah Desa, diperlukan pengaturannya
dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah
Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembayaran, Transaksi Non Tunai, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan
meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat
Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur; bahwa untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program
jaminan kesehatan pada peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas III perlu sinergisitas dalam pendanaan dan
pelayanan kesehatan; bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten
Sukoharjo, Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan
Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan
Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang
Diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang
Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan
ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah
Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan
Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan
Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh
Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan ayat (3) Pasal 4, penyisipan Pasal 4A, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 11.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Layanan Informasi Publik
ABSTRAK:
bahwa badan publik mempunyai kewajiban
menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan
Informasi Publik sesuai dengan kewenangannya kepada
pengguna infomasi publik, selain informasi yang
dikecualikan berdasarkan peraturan perundangundangan;
bahwa untuk memberikan layanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perlu
menyusun standar dalam pemberian layanan informasi
publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan lnformasi Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksana Layanan Informasi Publik, Informasi, Standar Layanan, Bantuan Kedinasan, Laporan dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 dicabut.
71 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023. Uraian lebih lanjut penjabaran perubahan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan
sistem komunikasi antar Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo,
perlu menetapkan pola hubungan komunikasi sandi
di Pemerintah Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo;
bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
sistem komunikasi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu Persandian untuk pengamanan
informasi yang didukung dengan keseragaman
mekanisme penetapan pola hubungan komunikasi
sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Persandian untuk Pengamanan Informasi di
Pemerintah Daerah, menyatakan penetapan pola
hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah
provinsi dan kabupten/kota ditetapkan oleh
Gubernur dan Bupati/Wali Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan, Penetapan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi, Kerja Sama, Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4),
Pasal 13, dan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat
Miskin;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum,Ruang Lingkup, Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2021 dicabut.
38 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
