PERBUP Kab. Katingan No. 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan
Mengubah :
Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, fungsi perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan Lembaga profesi ASN Lainnya) diselenggarakan oleh Urusan Pemerintahan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b. bahwa dalam rangka efektif dan efisiennya penyelenggaraan pengelolaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian aimaKSua, maita Peraturan oupati ivadngan lNornor o0 lahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan perlu dirubah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi | Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan.
Perubahan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah,
menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman, serta
menyelenggarakan perlindungan masyarakat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
1. penyelenggaraan ketertiban umum, yang terdiri dari:
a. tertib tata ruang;
b. tertib jalan;
c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
d. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
f. tertib lingkungan;
g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
h. tertib bangunan;
i. tertib sosial;
j. tertib kesehatan;
k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
l. tertib peran serta masyarakat; dan
2. penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, yang
dilaksanakan dengan mengutamakan upaya pencegahan
terhadap gangguan ketenteraman masyarakat yang
disebabkan oleh:
a. tindak terorisme;
b. tindak kriminalitas;
c. tindakan anarkis;
d. tawuran massa;
e. inflasi/kenaikan harga;
f. kerusakan dan pengrusakan fasilitas umum/jalan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam
rangka memudahkan koordinasi
penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan teknis
pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar perlu dibentuk
Koordinator Wilayah Kecamatan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB III
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN;
BAB IV
KEPEGAWAIAN;
BAB V
PEMBIAYAAN;
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 45 Tahun 2021
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Katingan No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.
ABSTRAK:
Bahwa agar penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dapat dilaksanakan secara, efesien, efektif, optimal dan terintregasi, perlu adanya penyesuaian terhadap pedoman yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam melakukan penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomro 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
1. Objek Penyusutan;
2. Nilai Yang Dapat Disusutkan;
3. Masa Manfaat;
4. Metode Penyusutan;
5. Penghitungan Dan Pencatatan; dan
6. Penyajian Dan Pengungkapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
36
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 45 Tahun 2022
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2022/No.695
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan dan Susunan Organisasi;
3. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan;
4. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kelurahan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Tata Kerja; dan
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Katingan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Katingan
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan
Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan
Sumberdaya Alam Desa. Pengelolaan sumber daya alam yang
berdasarkan pada prinsip keberlanjutan,
keterpaduan, demokratis, berkeadilan
juga
merupakan komitmen global dan tuntutan
reformasi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pem erintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan
Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ;
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ;
BAB IV
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA;
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini m ulai berlaku, m aka Peraturan yang
berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi
tepat guna dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 46 Tahun 2022
PERBUP Kab. Katingan No. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2022/No.696
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Penetapan;
3. Kedudukan dan Susunan Organisasi;
4. Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Kelompok Jabatan;
6. Kepegawaian dan Eselon;
7. Tata Kerja dan Laporan;
8. Pendanaan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Katingan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 46 Tahun 2019
PERBUP Kab. Katingan No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023
PERBUP Kab. Katingan No. 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan tentang Indikator
Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Katingan
Tahun 2018 - 2023
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun
2019; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja
yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan untuk :
a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
d. Pengukuran kinerja;
e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit maka Pemerintah Kabupaten Katingan melakukan fasilitas, koordinasi, pemantauan,dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di kabupaten Katingan.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002;Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 36 tahun 2009;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Presiden Republik Indonesia;intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 tahun 2016;Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Memkes/PBNII/2005;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tujuan dan Sasaran; Bab III Ruang Lingkup: Bab VII Peran Serta Masyarakat; Bab VIII Pelaporan; Bab IX Pembinaan, Pengawasan, Dan Evaluasi/ Monitoring; Bab X Pembiayaan; Bab XI Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
Bahwa untuk tata tertib adminitrasi dan penyeragaman sistem adminitrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, perlu mengatur Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara Republik Indonesia;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.
1. Tata Naskah Dinas;
2. Naskah Dinas;
3. Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan Penjabat;
4. Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas;
5. Cap;
6. Kop Naskah Dinas;
7. Sampul Naskah Dinas;
8. Papan Nama; dan
9. Perubahan Dan Pencabutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
151
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
