Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 626 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan.

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perda_3_2011 pdf.pdf

organisasi dan tata kerja

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2011/3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan.

ABSTRAK:

A. Bahwa Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008; B. Bahwa Dalam Rangka Penyesuaian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Dimaksud Huruf A, Dan Sebagai Tindaklanjut Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Serta Upaya Mendukung Peningkatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan, Maka Perlu Dilakukan Penyesuaian Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Katingan.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.
Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) Diubah Sebagai Berikut : 1. Ketentuan Bab II Pasal 2 Diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011.
21 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perda_2_2011 pdf.pdf

organisasi dan tata kerja

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2011/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.

ABSTRAK:

A. Bahwa Dalam Rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Dan Sekaligus Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Serta Upaya Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik, Maka Perlu Dilakukan Penyesuaian Terhadap Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan; B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Di Atas Dipandang Perlu Untuk Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.
Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 4), Diubah Sebagai Berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Diubah Dan Ditambah 1 (Satu) Butir.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011.
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011

Abstrak

APBD

Download file:

Perda_1_2011.pdf

apbd

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2011/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

A. Bahwa Untuk Melaksanakan Pasal 179, Pasal 180 Dan 181 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Perlu Ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : APBD; BAB III : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2011.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010

Abstrak

APBD

Download file:

Perda_7_2010.pdf

APBD

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2010/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

A. Bahwa Sehubungan Dengan Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi Kebijakan Umum APBD, Keadaan Yang Menyebabkan Pergeseran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan Dan Antar Unit Belanja, Keadaan Yang Menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya Harus Digunakan Untuk Pembiayaan Dalam Tahun Berjalan, Maka Perlu Dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010; B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Perlu Ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daearah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : APBD PERUBAHAN; BAB III : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2010.
14 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

Abstrak

APBD

Download file:

Perda_6_2010.pdf

APBD

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2010/6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

ABSTRAK:

A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan-Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berupa Laporan Keuangan Yang Telah Diperiksa Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling Lambat 6 (Enam) Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir; B. Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Perlu Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN; BAB III : KETENTUAN LAIN-LAINNYA; BAB IV : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2010.
12 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Izin Usaha Dan Retribusi Rumah Potong Hewan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda_5_2010 pdf.pdf

IZIN USAHA DAN RETRIBUSI

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2010/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Dan Retribusi Rumah Potong Hewan

ABSTRAK:

A. Bahwa Dalam Rangka Menggali, Menghimpun Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Salah Satunya Dapat Kita Ambil Melalui Pungutan / Retribusi Pemotongan Hewan Yang Ada Di Kabupaten Katingan; B. Bahwa Dilihat Dari Beberapa Tempat Yang Tersebar Diwilayah Kabupaten Katingan Adanya Usaha Pemotongan Hewan Oleh Masyarakat Yang Kurang Memenuhi Syarat Kesehatan Masyarakat (Veteriner) Oleh Karena Itu Harus Ada Rumah Potong Hewan Yang Memenuhi Persyaratan.
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB III : RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN; BAB IV : KETENTUAN IZIN USAHA DAN SYARAT-SYARAT RUMAH POTONG HEWAN; BAB V : TATACARA PEMBAYARAN; BAB VI : TATA CARA PENAGIHAN; BAB VII : TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB VIII : TATA CARA PEMBETULAN PENGURANGAN KETETAPAN,PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN; BAB IX : TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN; BAB X : TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI; BAB XI : PENYIDIKAN; BAB XII : KETENTUAN PIDANA; BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2010.
22 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Pasar

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda_4_2010 pdf.pdf

retribusi pelayanan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2010/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

A. Bahwa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah Merupakan Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah Yang Sangat Potensial, Sehingga Perlu Bagi Daerah Untuk Menggali Sumber – Sumber Pendapatan Dimaksud Dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah; B. Bahwa Retribusi Daerah Yang Dapat Menjadi Sumber Pendapatan Sebagaimana Dimaksud Poin (A) Di Atas Salah Satunya Adalah Jenis Retribusi Pelayanan Pasar, Dimana Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Baru Perlu Disempurnakan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 tahun 2004; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1969.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR; BAB VII : WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB VIII : TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB IX : TATA CARA PEMBAYARAN; BAB X : PENAGIHAN; BAB XI : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA; BAB XI : PENYIDIKAN; BAB XIII : KETENTUAN PIDANA; BAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XV : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2010.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
13 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pajak Reklame

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Perda_3_2010 pdf.pdf

pajak reklame

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2010/3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Reklame

ABSTRAK:

A. Bahwa Untuk Mewujudkan Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab, Pembiayaan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Yang Berasal Dari Pendapatan Asli Daerah Khususnya Yang Bersumber Dari Pajak Reklame Perlu Ditingkatkan; B. Bahwa Untuk Memungut Pajak Reklame Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Diatas, Perlu Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK; BAB III : PERIJINAN; BAB IV : DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK; BAB V : WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK; BAB VI : MASA DAN PENETAPAN PAJAK; BAB VII : TATA CARA PEMBAYARAN; BAB VIII : TATA CARA PENAGIHAN PAJAK; BAB IX : PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK; BAB X : KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XI : SANKSI ADMINISTRASI; BAB XII : PENYIDIKAN; BAB XIII : KETENTUAN PIDANA; BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2010.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi.
14 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penyebaran Dan Pengembangan Ternak

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perda_2_2010 pdf.pdf

peternakan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2010/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyebaran Dan Pengembangan Ternak

ABSTRAK:

A. Bahwa Dalam Rangka Penyebaran Dan Pengembangan Peternakan Di Kabupaten Katingan Dipandang Perlu Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Katingan; B. Bahwa Ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 417/KPTS/OT.210//7/2001 Tentang Pedoman Umum Penyebaran Dan Pengembangan Ternak.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : TUJUAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK; BAB III : OBYEK PENERIMA DAN SISTEM PENYEBARAN, PENGEMBANGAN TERNAK; BAB IV : PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN; BAB V : PENGEMBALIAN TERNAK; BAB VI : RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB; BAB VII : PENGAWASAN DAN PEMBINAAN; BAB VIII : ADMINISTRASI DAN PELAPORAN; BAB IX : PENYIDIKAN; BAB X : KETENTUAN PIDANA; BAB XI : SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA; BAB XII : PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2010.
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda_1_2010 pdf.pdf

Perizinan terpadu

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2010/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

A. Bahwa Kebijakan Otonomi Daerah Yang Seluas-Luasnya Memberikan Kewenangan Penuh Kepada Daerah Kabupaten Katingan Untuk Mengelola Urusan Rumah Tangga Sendiri; B. Bahwa Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan, Perlu Menetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MEN.KES/PER/IX/1990; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/MENKES/PER/X/2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : TUJUAN DAN SASARAN; BAB III : JENIS – JENIS PERIZINAN; BAB IV : JENIS-JENIS NON PERIZINAN; BAB V : PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN; BAB VI : KEWENANGAN; BAB VII : KETERBUKAAN INFORMASI; BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB IX : PELAPORAN; BAB X : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XI : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2010.
13 Halaman

First
Previous
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT