Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2010

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : TUJUAN DAN SASARAN; BAB III : JENIS – JENIS PERIZINAN; BAB IV : JENIS-JENIS NON PERIZINAN; BAB V : PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN; BAB VI : KEWENANGAN; BAB VII : KETERBUKAAN INFORMASI; BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB IX : PELAPORAN; BAB X : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XI : KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

21 Mei 2010

Tanggal Pengundangan

22 Mei 2010

Tanggal Berlaku

22 Mei 2010

Sumber

LD. 2010/1

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 355 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda_1_2010 pdf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perizinan terpadu

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2010/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

A. Bahwa Kebijakan Otonomi Daerah Yang Seluas-Luasnya Memberikan Kewenangan Penuh Kepada Daerah Kabupaten Katingan Untuk Mengelola Urusan Rumah Tangga Sendiri; B. Bahwa Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan, Perlu Menetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MEN.KES/PER/IX/1990; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/MENKES/PER/X/2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : TUJUAN DAN SASARAN; BAB III : JENIS – JENIS PERIZINAN; BAB IV : JENIS-JENIS NON PERIZINAN; BAB V : PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN; BAB VI : KEWENANGAN; BAB VII : KETERBUKAAN INFORMASI; BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB IX : PELAPORAN; BAB X : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XI : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2010.
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521